Writer: Raodatul - Rabu, 21 Januari 2026 13:22:19
FYPMedia.id — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal dan menetap di Greenland, wilayah otonom Denmark yang tengah menjadi sorotan dunia menyusul rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai pulau terbesar di dunia tersebut.
Penegasan ini disampaikan Kemlu di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara Amerika Serikat, Denmark, dan otoritas lokal Greenland, setelah Trump secara terbuka menyatakan keinginannya mencaplok wilayah strategis di kawasan Arktik itu demi kepentingan keamanan nasional AS.
"Saat ini tidak ada WNI yang tinggal dan menetap di Greenland," kata Juru Bicara Kemenlu RI, Yvonne Elizabeth Mewengkang, dilansir dari detikcom, Rabu (21/1/2026).
Data KBRI Kopenhagen Jadi Rujukan Resmi
Yvonne menjelaskan, kepastian tersebut didasarkan pada data resmi yang dihimpun oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kopenhagen, yang membawahi wilayah Denmark dan Greenland.
Meski tidak terdapat WNI di kawasan tersebut, Kemlu menegaskan tetap melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan situasi geopolitik yang berpotensi berdampak luas.
"Kementerian Luar Negeri terus mengikuti dari dekat perkembangan situasi di Greenland," ujar Yvonne.
Langkah pemantauan ini dinilai penting mengingat dinamika global saat ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas kawasan, perdagangan internasional, hingga keamanan warga negara Indonesia di luar negeri.
Baca Juga: Oposisi Venezuela Hadiahkan Nobel Perdamaian ke Trump, Komite Nobel Tegaskan Tak Bisa Dialihkan
Greenland Jadi Rebutan Strategis Global
Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah Kerajaan Denmark, kembali menjadi pusat perhatian internasional setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan niatnya untuk menguasai pulau tersebut.
Trump berdalih bahwa Greenland memiliki nilai strategis tinggi bagi pertahanan dan keamanan Amerika Serikat, khususnya dalam konteks persaingan global dengan Rusia dan China.
Trump bahkan secara terbuka menyebut bahwa AS tidak akan ragu menggunakan instrumen politik dan ekonomi, termasuk tarif perdagangan, terhadap pihak-pihak yang menolak rencana tersebut.
Namun, rencana itu langsung menuai penolakan keras, baik dari pemerintah Denmark, otoritas Greenland, maupun masyarakat setempat. Penolakan tersebut menegaskan bahwa Greenland bukanlah komoditas geopolitik yang dapat diperjualbelikan.
PM Greenland Tegas: Tidak Ingin Jadi Bagian AS
Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, secara lugas menyampaikan sikap resmi pemerintahannya dalam konferensi pers di Copenhagen. Nielsen menegaskan bahwa Greenland tetap memilih jalur otonomi dalam kerangka Kerajaan Denmark.
"Greenland tidak ingin dimiliki oleh AS. Greenland tidak ingin diperintah oleh AS. Greenland tidak akan menjadi bagian dari AS," tegas Nielsen.
Ia menambahkan bahwa identitas politik, sosial, dan budaya Greenland telah terbangun dalam sistem pemerintahan Denmark, dan hal tersebut merupakan pilihan sadar rakyat Greenland.
"Kami memilih Greenland yang kami kenal hari ini, yang merupakan bagian dari Kerajaan Denmark," lanjutnya.
Pernyataan ini sekaligus menutup ruang spekulasi bahwa Greenland akan mempertimbangkan opsi bergabung dengan Amerika Serikat di bawah tekanan geopolitik.
Trump Bereaksi Keras dan Personal
Penolakan tegas dari Perdana Menteri Greenland tersebut justru memicu respons emosional dari Presiden AS Donald Trump. Dalam pernyataannya kepada media, Trump merespons dengan nada meremehkan dan menyebut tidak mengenal Nielsen.
"Itu masalah mereka. Saya tidak setuju dengannya. Saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak tahu apa pun tentang dia, tapi itu akan menjadi masalah besar baginya," ujar Trump, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (21/1/2026)..
Respons Trump tersebut dinilai banyak pengamat sebagai sinyal bahwa Washington tidak akan dengan mudah mengendurkan ambisinya terhadap Greenland, meskipun mendapat penolakan tegas dari otoritas setempat dan Denmark.
Baca Juga: Dunia Kecam Aksi Trump Tangkap Maduro, Terbuka Akui Incar Penguasaan Energi
Trump: Tanpa Kendali AS, Itu Tidak Dapat Diterima
Tak berhenti di situ, Trump kembali menegaskan posisinya sehari setelah pernyataan Nielsen. Ia menyebut bahwa segala kondisi yang tidak menempatkan Greenland di bawah kendali Amerika Serikat merupakan situasi yang tidak bisa diterima oleh Washington.
"Apa pun yang kurang dari itu tidak dapat diterima," tegas Trump.
Trump berdalih bahwa Greenland memiliki peran vital dalam sistem pertahanan Amerika Serikat, termasuk dalam penguatan NATO dan perlindungan kawasan Atlantik Utara.
Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump bahkan menyatakan bahwa NATO akan menjadi jauh lebih kuat jika Greenland berada di bawah kendali AS.
"NATO akan menjadi jauh lebih tangguh dan efektif jika Greenland berada di tangan AMERIKA SERIKAT," tulis Trump.
Pertemuan Diplomatik Tak Hasilkan Kesepakatan
Ketegangan ini berlanjut dalam pertemuan diplomatik tingkat tinggi di Gedung Putih yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS JD Vance. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen, pejabat Greenland, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan konkret. Rasmussen mengakui adanya perbedaan pandangan mendasar antara Denmark dan Amerika Serikat.
"Saya harus mengatakan bahwa Presiden (Trump) telah menyampaikan pandangannya dengan sangat jelas, dan kami memiliki posisi yang berbeda," ujar Rasmussen.
Ia menegaskan bahwa perbedaan tersebut berkaitan langsung dengan isu keamanan, kedaulatan, dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland.
"Ide-ide yang tidak menghormati keutuhan Kerajaan Denmark dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Greenland tentu sama sekali tidak dapat diterima," katanya.
Dialog Tetap Dibuka, Working Group Dibentuk
Meski perbedaan tajam tetap ada, Denmark dan Amerika Serikat sepakat untuk tidak menutup pintu dialog. Kedua pihak menyepakati pembentukan kelompok kerja tingkat tinggi (working group) guna mengeksplorasi kemungkinan jalan tengah.
"Kami sepakat bahwa masuk akal untuk duduk bersama di tingkat tinggi guna mengeksplorasi apakah ada kemungkinan mengakomodasi kekhawatiran Presiden (Trump), sambil tetap menghormati garis merah Kerajaan Denmark. Inilah pekerjaan yang akan kami mulai," ujar Rasmussen.
Langkah ini dipandang sebagai upaya menurunkan eskalasi konflik diplomatik tanpa mengorbankan prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
Baca Juga: Trump Klaim AS Bakal Raup Triliunan Dolar dari Penguasaan Minyak Venezuela Pasca-Penangkapan Maduro
Optimisme Terbatas dari Gedung Putih
Dari sisi Amerika Serikat, Trump menyampaikan optimisme terbatas terkait masa depan hubungan dengan Denmark, meski perbedaan pandangan masih mengemuka.
"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Denmark. Kita lihat saja bagaimana hasilnya. Saya pikir sesuatu akan berhasil," kata Trump.
Namun, pernyataan tersebut kembali dibarengi dengan peringatan keras bahwa Greenland tidak boleh jatuh ke tangan kekuatan global lain.
Greenland, ‘Harta Karun’ Geopolitik Dunia
Trump berulang kali menekankan bahwa Greenland memiliki nilai strategis luar biasa, tidak hanya dari sisi pertahanan, tetapi juga sumber daya alam. Wilayah ini diketahui menyimpan potensi minyak, gas, dan mineral tanah jarang yang krusial bagi industri teknologi dan transisi energi global.
Selain itu, perubahan iklim membuka jalur pelayaran baru di kawasan Arktik, menjadikan Greenland semakin penting dalam peta perdagangan dan keamanan dunia.
Trump bahkan mengaitkan penguasaan Greenland dengan pengembangan sistem pertahanan rudal “Golden Dome” yang tengah digarap Pentagon.
"NATO seharusnya memimpin upaya agar kita mendapatkannya. JIKA KITA TIDAK, RUSIA ATAU CHINA AKAN MELAKUKANNYA, DAN ITU TIDAK AKAN TERJADI!" tulis Trump dalam unggahan sebelumnya.
Indonesia Tetap Waspada, Lindungi WNI
Di tengah pusaran geopolitik tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan posisi waspada namun tenang. Kepastian tidak adanya WNI di Greenland menjadi faktor penting dalam mitigasi risiko langsung terhadap warga negara Indonesia.
Meski demikian, Kemlu menegaskan bahwa dinamika global seperti ini akan terus dipantau karena berpotensi memengaruhi stabilitas internasional, hubungan antarnegara, serta kepentingan nasional Indonesia secara luas.
Dengan eskalasi wacana pencaplokan Greenland yang belum mereda, dunia kini menunggu apakah ambisi geopolitik Trump akan berujung pada kompromi diplomatik, atau justru memperlebar retakan dalam tatanan internasional yang sudah rapuh.
