Bertambah, 1.726 WNI Korban Scam Padati KBRI Kamboja, Minta Dipulangkan

FYPMedia.id - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh terus dibanjiri kedatangan warga negara Indonesia (WNI) korban sindikat penipuan online di Kamboja. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah WNI yang datang dan melapor mengalami lonjakan signifikan, seiring intensifnya upaya pemerintah Kamboja memberantas praktik online scam lintas negara.

Hingga Kamis (22/1/2026), tercatat 1.726 WNI telah mendatangi KBRI Phnom Penh untuk menyampaikan laporan sekaligus meminta fasilitasi pemulangan ke Indonesia. 

Angka ini menjadi sorotan serius karena menggambarkan besarnya skala kejahatan penipuan online yang selama ini beroperasi secara masif di kawasan Asia Tenggara.

"Sekarang sudah 1.726 WNI yang datang ke KBRI menyampaikan laporan bahwa mereka baru saja keluar dari sindikat penipuan online di Kamboja," ujar Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, dalam Zoom Meeting bersama Kementerian Luar Negeri RI, dikutip dari detikcom, Kamis (22/1/2026).

Lonjakan ini sekaligus menegaskan bahwa persoalan WNI korban scam online di luar negeri masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan warga negara Indonesia.

Jumlah Terus Bertambah dalam Waktu Singkat

Duta Besar Santo menjelaskan bahwa data 1.726 WNI tersebut merupakan laporan yang masuk dalam rentang 16 hingga 21 Januari 2026. Namun, arus kedatangan belum sepenuhnya berhenti. Bahkan pada Kamis siang, KBRI Phnom Penh kembali menerima 120 WNI tambahan yang datang untuk melapor.

"Kemarin itu 200-an, hari ini sampai tengah hari baru 120, ada kemungkinan bertambah, tapi kita nggak tahu nih apakah melandai atau mereka belum sampai sini aja," jelasnya.

Situasi ini membuat pihak KBRI harus siaga penuh dalam mengantisipasi kemungkinan lonjakan lanjutan. Para WNI yang datang tidak selalu tiba secara bersamaan, melainkan menyebar dalam kelompok-kelompok kecil dari berbagai wilayah di Kamboja.

Baca Juga: Situasi Memanas, KBRI Tehran Imbau WNI Tingkatkan Kewaspadaan di Iran

Dampak Penertiban Penipuan Online di Kamboja

Meningkatnya jumlah WNI yang melapor ke KBRI Phnom Penh tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor utama adalah operasi besar-besaran pemerintah Kamboja dalam memberantas sindikat penipuan online yang selama ini beroperasi di sejumlah wilayah.

Penutupan pusat-pusat operasi penipuan tersebut berdampak langsung pada ribuan pekerja asing yang sebelumnya terlibat, baik secara sukarela maupun karena paksaan. Ketika operasi dihentikan, para pekerja asing itu ditinggalkan begitu saja oleh pengelola sindikat.

"Banyak sekali center-center yang akhirnya menutup operasinya, ketika menutup, maka para WNA yang bekerja pada operasi sindikat kemudian dibiarkan keluar, kemudian banyak di antara mereka berhamburan," ujar Santo.

Ia menegaskan bahwa fenomena ini tidak hanya dialami WNI, melainkan juga warga negara lain dari berbagai negara.

"Jadi ini bukan masalah eksklusif terhadap WNI, tapi ini masif," tambahnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kejahatan penipuan online telah berkembang menjadi persoalan lintas negara yang melibatkan jaringan besar dan korban dari berbagai latar belakang.

Realita Pahit di Balik Tawaran Kerja

Kasus 1.726 WNI korban scam di Kamboja kembali membuka tabir modus perekrutan tenaga kerja ilegal yang kerap menyasar masyarakat Indonesia. 

Banyak korban mengaku awalnya menerima tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, fasilitas mewah, dan proses keberangkatan yang cepat.

Namun, realita yang mereka hadapi justru jauh berbeda. Setibanya di Kamboja, sebagian WNI dipaksa bekerja sebagai operator penipuan online, menjalankan berbagai modus seperti:

• Penipuan investasi palsu
• Penipuan asmara digital
• Penipuan jual beli daring

Dalam beberapa kasus, korban mengaku mengalami tekanan psikologis, jam kerja panjang, hingga ancaman hukuman jika tidak memenuhi target yang ditentukan sindikat.

Baca Juga: Desak KBRI, Ratusan WNI Korban Online Scam di Kamboja Minta Pulang

KBRI Fokus Pendataan dan Verifikasi

Menghadapi situasi ini, KBRI Phnom Penh memprioritaskan pendataan dan verifikasi identitas WNI sebagai langkah awal penanganan. Proses ini menjadi krusial untuk memastikan status kewarganegaraan serta menentukan skema bantuan lanjutan.

"Pendataan WNI ketika datang mereka isi form, banyak dari mereka yang tahu nomer paspornya apa, tapi ada juga yang sama sekali tidak memiliki kita lihat mana yang datanya lengkap," jelas Santo.

Tidak sedikit WNI yang datang tanpa membawa paspor atau dokumen resmi lainnya. Hal ini membuat proses verifikasi membutuhkan waktu dan ketelitian ekstra, termasuk koordinasi dengan instansi terkait di Indonesia.

Permintaan Dukungan Tambahan

Seiring meningkatnya jumlah WNI yang harus ditangani, pihak KBRI Phnom Penh juga terus meminta dukungan tambahan dari pemerintah Indonesia. 

Dukungan tersebut mencakup aspek logistik, administrasi, hingga rencana pemulangan secara bertahap.

Penanganan ratusan hingga ribuan WNI secara bersamaan bukan perkara mudah, terlebih dengan kondisi korban yang beragam, mulai dari yang masih memiliki dokumen lengkap hingga yang sama sekali kehilangan identitas.

Alarm Serius bagi Perlindungan WNI

Kasus ini menjadi peringatan keras mengenai bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Pemerintah berulang kali mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan legalitas perusahaan, kontrak kerja, dan prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran pekerjaan di luar negeri.

Lonjakan WNI korban scam online juga menunjukkan bahwa kejahatan digital kini berkembang menjadi ancaman nyata terhadap keselamatan manusia, bukan sekadar kerugian finansial.

Kesimpulan

Bertambahnya jumlah 1.726 WNI yang mendatangi KBRI Phnom Penh setelah keluar dari sindikat penipuan online menunjukkan skala persoalan yang serius dan mendesak. 

Operasi penertiban yang dilakukan pemerintah Kamboja membuka jalan bagi korban untuk keluar, namun di sisi lain menuntut kesiapan penuh perwakilan Indonesia di luar negeri.

Dengan jumlah yang masih berpotensi bertambah, pendataan, verifikasi, dan pemulangan WNI menjadi fokus utama KBRI Phnom Penh bersama Kementerian Luar Negeri RI. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi masyarakat Indonesia agar lebih waspada terhadap tawaran kerja yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan.