Writer: Raodatul - Rabu, 24 Desember 2025 12:01:24
FYPMedia.id - Ketegangan geopolitik global kembali memanas. Rusia dan China secara terbuka mengkritik keras Amerika Serikat (AS) atas langkah militernya terhadap Venezuela yang dinilai melanggar hukum internasional dan mencerminkan “perilaku koboi” di panggung dunia.
Kritik tajam itu disampaikan langsung di forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memperlihatkan semakin tajamnya polarisasi kekuatan global.
Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar atas permintaan Venezuela dengan dukungan Moskow dan Beijing, kedua negara besar itu menuding Washington melakukan intimidasi militer dan ekonomi secara sepihak.
Mereka menilai kebijakan AS tidak hanya berbahaya bagi stabilitas kawasan Amerika Latin, tetapi juga menjadi preseden buruk dalam tatanan hukum internasional.
Venezuela Minta Dunia Internasional Bertindak
Pertemuan darurat tersebut digelar setelah Venezuela menuding Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer di kawasan Karibia.
AS disebut telah mengerahkan kekuatan militer besar serta melakukan pencegatan terhadap kapal-kapal tanker minyak Venezuela sebagai bagian dari blokade angkatan laut yang diberlakukan secara sepihak.
Dilansir AFP, Rabu (24/12/2025), Venezuela menyebut langkah AS sebagai bentuk pemerasan terang-terangan terhadap kedaulatan negaranya. Tuduhan itu disampaikan langsung oleh Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, dalam forum resmi internasional.
“Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya. Ini adalah pemerasan terbesar yang pernah ada dalam sejarah kita,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan betapa seriusnya Caracas memandang tindakan Washington. Venezuela menilai tekanan ekonomi, sanksi, dan pengerahan militer AS bukan sekadar upaya diplomatik, melainkan ancaman nyata terhadap eksistensi negara.
Baca Juga: Sebut "Pakai Bendera untuk Lap Lantai", Ulah Bonnie Blue Tuai Kecaman
Rusia: Blokade AS Adalah Tindakan Agresi
Rusia menjadi salah satu negara yang paling vokal membela Venezuela. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut kebijakan Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional.
“Tindakan pihak AS bertentangan dengan semua norma utama hukum internasional,” kata Nebenzia.
Ia bahkan menyebut blokade angkatan laut yang dilakukan AS sebagai bentuk agresi terbuka terhadap negara berdaulat.
“Tanggung jawab Washington juga terlihat jelas atas konsekuensi bencana yang terus-menerus dari perilaku seperti koboi tersebut,” katanya kepada dewan.
Bagi Moskow, tindakan AS bukan hanya persoalan Venezuela, tetapi juga ancaman terhadap sistem internasional yang berbasis aturan.
Rusia menilai jika praktik semacam ini dibiarkan, negara kuat akan semakin bebas menekan negara lain tanpa mekanisme hukum yang jelas.
China Tolak Unilateralisme dan Intimidasi
Sejalan dengan Rusia, China juga menegaskan sikap penolakannya terhadap segala bentuk unilateralisme dan intimidasi. Perwakilan tetap China untuk PBB, Sun Lei, menegaskan bahwa Beijing mendukung penuh kedaulatan nasional Venezuela.
“China menentang semua tindakan unilateralisme dan intimidasi dan mendukung semua negara dalam membela kedaulatan dan martabat nasional mereka,” kata Sun Lei.
Pernyataan ini memperkuat posisi China sebagai penyeimbang kekuatan AS di forum internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing konsisten mengkritik sanksi sepihak dan intervensi militer yang tidak mendapat mandat PBB.
AS Membela Diri: Demi Keamanan Nasional
Di sisi lain, Amerika Serikat membela langkah-langkahnya. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa Washington akan melakukan segala cara untuk melindungi perbatasan dan rakyatnya.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan tersebut, Waltz mengulangi tuduhan Presiden AS Donald Trump terhadap pemerintah Venezuela. Trump sebelumnya menuduh Caracas menggunakan hasil minyak, sumber daya utama negara itu, untuk membiayai aktivitas ilegal.
Trump menuding Venezuela terlibat dalam berbagai kejahatan berat, mulai dari narkoterorisme hingga perdagangan manusia.
Tuduhan tersebut dibantah keras oleh pemerintah Venezuela, yang menyebutnya sebagai dalih untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro dan merebut cadangan minyak negara itu.
Baca Juga: Trump Ubah Nama Kennedy Arts Center, Picu Kontroversi Besar di AS
Minyak Venezuela dan Perebutan Pengaruh Global
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Fakta ini membuat negara tersebut menjadi titik panas geopolitik, terutama di tengah persaingan global antara AS, Rusia, dan China.
Caracas menuding Washington sengaja menekan negaranya untuk membuka jalan bagi perubahan rezim yang lebih sejalan dengan kepentingan AS. Tuduhan itu semakin menguat setelah AS menawarkan hadiah besar untuk penangkapan Presiden Maduro.
Pemerintah AS disebut telah menawarkan hadiah hingga USD 50 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Maduro, yang dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.
Tuduhan “Cartel de los Soles” Dipertanyakan
Dalam pernyataannya, Duta Besar AS Mike Waltz menyebut Nicolas Maduro sebagai buronan yang dicari oleh AS dan kepala organisasi teroris asing bernama “Cartel de los Soles”.
Namun, klaim tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar. Mereka menyebut tidak ada bukti kuat mengenai keberadaan kelompok terorganisir dengan struktur hierarki jelas yang menggunakan nama tersebut.
Meski demikian, Washington tetap menjadikan tuduhan itu sebagai dasar untuk meningkatkan operasi militernya di kawasan.
Serangan Udara dan Korban Jiwa
Sejak September lalu, militer AS dilaporkan telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal yang diklaim mengangkut narkoba. Namun, AS tidak menunjukkan bukti konkret atas tuduhan tersebut.
Akibat operasi tersebut, lebih dari 100 orang dilaporkan tewas. Angka ini memicu kekhawatiran serius di kalangan komunitas internasional terkait eskalasi konflik dan dampak kemanusiaan.
Bagi Rusia dan China, serangan-serangan tersebut mempertegas tudingan bahwa AS bertindak di luar koridor hukum internasional, tanpa mandat PBB, dan dengan risiko besar terhadap warga sipil.
Baca Juga: Muak dengan Isu Korupsi, Gen Z Tumbangkan Pemerintahan Bulgaria Jelang Gabung Zona Euro
Konflik Regional atau Pertarungan Global?
Kasus Venezuela kini tak lagi sekadar konflik regional. Ia telah menjelma menjadi simbol pertarungan pengaruh global antara blok Barat yang dipimpin AS dan kekuatan Timur seperti Rusia dan China.
Dewan Keamanan PBB kembali menjadi panggung perdebatan keras, namun belum menghasilkan resolusi konkret. Perbedaan kepentingan geopolitik membuat jalan menuju solusi damai semakin terjal.
Sementara itu, Venezuela terus mendesak komunitas internasional untuk menekan Amerika Serikat agar menghentikan blokade dan operasi militernya. Caracas menilai hanya dialog setara dan penghormatan terhadap kedaulatan yang dapat mencegah krisis lebih dalam.
Masa Depan Venezuela di Tengah Tekanan
Di tengah tekanan ekonomi, sanksi, dan ancaman militer, masa depan Venezuela masih dipenuhi ketidakpastian. Namun, dukungan Rusia dan China memberi sinyal bahwa Caracas tidak sendirian menghadapi tekanan global.
Bagi dunia internasional, krisis ini menjadi ujian serius terhadap komitmen pada hukum internasional dan multilateralisme.
Apakah kekuatan besar akan terus bertindak sepihak, atau kembali ke meja diplomasi, masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.
