Writer: Raodatul - Selasa, 13 Januari 2026 16:45:24
FYPMedia.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur inti Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya gedung-gedung yang akan menjadi pusat kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Dua fasilitas negara strategis tersebut ditargetkan rampung pada 2028, sebagai bagian dari penataan ulang sistem pemerintahan nasional.
Penegasan itu disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan IKN bersama jajaran menteri terkait dan Badan Otorita IKN.
Rapat Terbatas Bahas Arah Strategis IKN
Prasetyo Hadi menjelaskan, rapat tersebut digelar pada Selasa (13/1/2026) dan menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk meninjau secara langsung progres pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
"Bersama dengan beberapa menteri untuk tadi pagi mendapatkan update dari ketua OIKN berkenaan dengan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Pras, dikutip dari detikcom, Selasa (13/1/2025).
Rapat itu dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, antara lain:
- Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo
- Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono
Dalam forum tersebut, Basuki memaparkan capaian fisik pembangunan, tantangan teknis, serta rencana percepatan infrastruktur pemerintahan yang menjadi prioritas utama Presiden.
Baca Juga: ASN Batal Pindah ke IKN Januari 2025, Belum Ada kepastian
Fokus Gedung Legislatif dan Yudikatif
Menurut Prasetyo, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan gedung legislatif dan yudikatif di kawasan IKN. Dua fasilitas ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan fungsi konstitusional negara.
"Kita yang bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," ujar Pras.
Gedung legislatif akan menjadi pusat kegiatan DPR dan lembaga perwakilan lainnya, sementara gedung yudikatif disiapkan untuk Mahkamah Agung dan badan peradilan nasional.
Kehadiran dua lembaga ini menjadi penanda penting bahwa IKN bukan sekadar pusat administratif, melainkan ibu kota politik dan hukum Indonesia.
Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN
Selain menekankan percepatan, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah koreksi mendasar terkait desain dan fungsi kawasan IKN. Koreksi tersebut mencakup aspek tata ruang, efisiensi bangunan, hingga fungsi jangka panjang fasilitas negara.
"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang bapak presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," kata Pras.
Arahan ini menunjukkan pendekatan Prabowo yang menekankan ketepatan fungsi, keberlanjutan, dan efisiensi anggaran, bukan sekadar mengejar target fisik pembangunan.
Instruksi Tegas untuk OIKN dan Kementerian PU
Presiden meminta Badan Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk secara aktif melakukan evaluasi dan penyempurnaan desain, agar bangunan-bangunan negara di IKN benar-benar sesuai kebutuhan pemerintahan modern.
Menurut Prasetyo, Presiden tidak ingin pembangunan IKN hanya menjadi simbol politik, tetapi harus memiliki fungsi nyata dalam jangka panjang, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mencerminkan identitas bangsa.
Arahan ini sekaligus menegaskan bahwa desain IKN bukan konsep yang kaku, melainkan proyek dinamis yang terus disempurnakan.
Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN sebagai Presiden
Kunjungan ke IKN pada Senin (12/1/2026) menjadi kunjungan perdana Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo bahkan memilih untuk bermalam di kawasan IKN, menandakan keseriusan dan komitmen politiknya terhadap proyek strategis nasional ini.
Kunjungan itu dilakukan setelah Prabowo menyelesaikan rangkaian agenda kenegaraan di Kalimantan.
Pada pagi hari, Presiden meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan nasional. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peresmian kilang minyak RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur, proyek strategis sektor energi nasional.
IKN sebagai Simbol Arah Baru Pemerintahan
Pemerintahan Prabowo menempatkan IKN sebagai simbol transformasi tata kelola negara, baik dari sisi pemerataan pembangunan, efisiensi birokrasi, hingga kedaulatan politik dan hukum.
Dengan percepatan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, pemerintah ingin memastikan bahwa IKN tidak hanya berfungsi sebagai pusat eksekutif, tetapi juga menjadi pusat pengambilan keputusan nasional secara utuh.
Langkah ini sekaligus menjawab keraguan publik terkait keberlanjutan proyek IKN pasca pergantian pemerintahan.
Target 2028 dan Tantangan Pembangunan
Target penyelesaian gedung legislatif dan yudikatif pada 2028 dinilai cukup ambisius, mengingat kompleksitas proyek dan tantangan geografis Kalimantan Timur. Namun, pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai dengan:
- Koordinasi lintas kementerian
- Pengawasan ketat proyek
- Penyederhanaan birokrasi perizinan
- Pemanfaatan teknologi konstruksi modern
Prabowo juga menekankan pentingnya akuntabilitas anggaran agar pembangunan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Pesan Politik di Balik Percepatan IKN
Langkah Prabowo mempercepat pembangunan IKN sekaligus memuat pesan politik yang kuat: pemerintahan baru tidak memulai dari nol, tetapi melanjutkan proyek strategis nasional dengan pendekatan yang lebih fungsional dan terukur.
Dengan koreksi desain dan penekanan pada fungsi, Prabowo ingin memastikan bahwa IKN benar-benar menjadi ibu kota masa depan, bukan sekadar proyek prestisius.
Harapan Publik dan Arah Selanjutnya
Publik kini menanti bagaimana arahan Presiden akan diterjemahkan dalam kerja nyata di lapangan.
Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif akan menjadi indikator penting keseriusan pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat kekuasaan negara yang baru.
Dengan target 2028, empat tahun ke depan akan menjadi fase krusial bagi keberhasilan proyek IKN di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
