OTT KPK Guncang Bekasi, Bupati Ade Kuswara Diperiksa Intensif

FYPMedia.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang dunia politik nasional. Kali ini, sorotan tajam tertuju ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah lembaga antirasuah tersebut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. 

Penangkapan dilakukan pada Kamis, 18 Desember 2025, dan menjadi salah satu OTT paling menyita perhatian publik di penghujung tahun.

Penangkapan ini memperpanjang daftar panjang kepala daerah yang terseret kasus dugaan korupsi sepanjang tahun 2025. 

Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Ade Kuswara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama sejumlah pihak lain yang turut diamankan.

“Benar, Bupati (Ade Kuswara) sudah diamankan, dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, dilansir dari metrotvnews.com, pada Jumat (19/12/2025).

Sekitar 10 Orang Diamankan, Status Hukum Menunggu Penetapan

Dalam OTT tersebut, KPK tidak hanya mengamankan Ade Kuswara Kunang. Setidaknya sembilan orang lainnya turut dibawa untuk diperiksa. Meski demikian, identitas mereka belum diumumkan secara resmi kepada publik.

“Tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujar Budi.

Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT dilakukan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. 

Penetapan tersangka akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers setelah proses pemeriksaan awal rampung.

KPK menegaskan, seluruh pihak yang diamankan masih berstatus saksi hingga ada pengumuman resmi terkait status hukum mereka.

Baca Juga: Pembunuhan Berencana Pengacara Banyumas, Dua Tersangka Terancam Hukuman Mati

Pemeriksaan Intensif di Gedung Merah Putih

Ade Kuswara Kunang saat ini masih menjalani pemeriksaan secara mendalam oleh penyidik KPK. Proses pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan ketat di Gedung Merah Putih, Jakarta.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” ujar Budi Prasetyo, dikutip dari Antara, Jumat (19/12/2025). 

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkapkan secara detail dugaan perkara yang menjerat Bupati Bekasi tersebut, termasuk apakah OTT ini berkaitan dengan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam proyek tertentu.

Namun, sejumlah sumber menyebut bahwa OTT di Bekasi diduga berkaitan dengan urusan perizinan dan proyek strategis daerah, meskipun informasi ini masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK.

OTT Bekasi Menambah Deretan Operasi KPK Sepanjang 2025

OTT terhadap Bupati Bekasi ini menambah daftar panjang operasi senyap KPK sepanjang tahun 2025. Sejak awal tahun, KPK telah melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah dengan melibatkan pejabat eksekutif, legislatif, hingga aparat penegak hukum.

Berikut rangkaian OTT besar yang dilakukan KPK sepanjang 2025:

1. Maret 2025: KPK menjaring anggota DPRD serta pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
2. Juni 2025: OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
3. 7–8 Agustus 2025: OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
4. 13 Agustus 2025: OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
5. 20 Agustus 2025: OTT kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
6. 3 November 2025: KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. 7 November 2025: OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo.
8. 9–10 Desember 2025: OTT terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terkait dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi.
9. 17–18 Desember 2025: OTT di Tangerang, KPK menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam pihak swasta serta menyita uang tunai Rp900 juta.

Dengan penangkapan Ade Kuswara Kunang, Bekasi resmi menjadi daerah terbaru yang masuk dalam radar operasi antikorupsi KPK.

Baca Juga: DJP Hapus Denda Pajak Warga Sumatera Terdampak Banjir dan Longsor

KPK Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi Kepala Daerah

KPK kembali menegaskan bahwa OTT merupakan langkah terakhir setelah adanya bukti awal yang kuat. Lembaga antirasuah memastikan bahwa setiap operasi dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penangkapan kepala daerah, menurut KPK, menjadi sinyal keras bahwa jabatan publik tidak memberikan kekebalan hukum. Siapa pun yang diduga menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi akan diproses tanpa pandang bulu.

Kasus OTT Bekasi ini juga menambah daftar daerah strategis yang menjadi perhatian serius KPK, mengingat Bekasi merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang tinggi.

Publik Menanti Kejelasan Perkara

Masyarakat kini menanti penjelasan resmi dari KPK mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang diamankan, serta peran masing-masing pihak dalam OTT tersebut. Pengumuman resmi diperkirakan akan disampaikan dalam konferensi pers dalam waktu dekat.

Sesuai prosedur, KPK akan menyampaikan:

• Identitas lengkap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka
• Dugaan pasal yang disangkakan
• Barang bukti yang disita
• Kronologi singkat OTT

OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menjadi pengingat keras bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius di tingkat daerah. 

Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan tuntas demi menjaga kepercayaan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.