FYP Media.ID – Unjuk Rasa Berujung Kerusuhan: Jakarta Terkapar dengan Kerugian Infrastruktur Besar

Jakarta kembali mencatat sejarah kelam. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai, berubah menjadi kerusuhan besar yang meninggalkan jejak kerusakan parah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengonfirmasi bahwa akibat rusuh tersebut, kota mengalami kerugian senilai Rp 55 miliar.

Kerusakan terbesar terjadi pada moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, serta infrastruktur vital lain seperti CCTV, halte BRT, dan gerbang tol.

Data Kerusakan: 22 Halte Transjakarta Jadi Sasaran

Dari hasil inventarisasi Dinas Perhubungan dan BUMD, tercatat:

• 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan berat dan ringan

• 6 halte ludes terbakar dan dijarah massa

• 16 halte lain mengalami vandalisme, kaca pecah, kursi rusak, dan coretan liar

“Kerusakannya sangat signifikan. Aksi ini bukan lagi bentuk ekspresi demokrasi, tapi sudah merusak fasilitas publik,” ujar Gubernur Pramono Anung saat jumpa pers di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

Rinciannya: Transjakarta Paling Parah, MRT & CCTV Juga Terdampak

Berikut rincian estimasi kerugian berdasarkan jenis infrastruktur:

Kerusakan Transjakarta menjadi yang paling parah karena menyangkut halte-halte strategis di jalur BRT, yang melayani puluhan ribu penumpang setiap harinya.

Pemprov Bergerak Cepat: Targetkan Rampung 8–9 September

Pemprov DKI tidak tinggal diam. Mulai Sabtu (30/8/2025), proses pembersihan puing, penggantian kaca, hingga pengecatan ulang halte dilakukan siang-malam.

Pramono menargetkan:

“Semua halte yang rusak berat maupun sedang akan selesai diperbaiki pada tanggal 8 atau 9 September 2025.”

Proyek ini dikebut agar transportasi publik tidak lumpuh terlalu lama. Jakarta tak boleh berhenti berdenyut.

14 Koridor Transjakarta Sudah Beroperasi Normal

Meskipun banyak halte rusak, Transjakarta tidak menghentikan layanannya. Justru sejak 1 September pagi, 14 koridor utama sudah kembali beroperasi normal meski dengan beberapa penyesuaian titik naik-turun penumpang.

Hal ini menjadi bukti bahwa sistem transportasi Jakarta cukup tangguh menghadapi guncangan.

Layanan Transjakarta dan MRT Digratiskan Selama 7 Hari

Sebagai bentuk kepedulian dan kompensasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Transjakarta dan MRT Jakarta memberikan layanan gratis bagi warga Jakarta selama 7 hari penuh, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Hal ini dikonfirmasi oleh:

• Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta

• Akun resmi PT Transjakarta di media sosial @pt_transjakarta

“Transjakarta dan MRT akan gratis selama seminggu sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran masyarakat,” ujar Rano saat mengunjungi rumah duka pengemudi ojol yang jadi korban insiden demo.

Netizen Beri Respons Beragam: Dukungan dan Kritik

Keputusan ini menuai tanggapan luas di media sosial. Banyak yang menyambut positif layanan gratis sebagai bentuk empati dan pemulihan psikologis warga. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan:

• Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan senilai Rp 55 miliar?

• Mengapa kerusuhan bisa terjadi dalam skala besar?

• Apa langkah konkret Pemprov dan aparat keamanan mencegah kejadian serupa?

Korban Jiwa: Duka Mendalam untuk Affan Kurniawan

Dalam kerusuhan ini, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal dunia setelah dilindas kendaraan taktis polisi.

Insiden ini menjadi titik duka mendalam. Wakil Gubernur Rano Karno secara langsung menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan unjuk rasa.

Reaksi Pemerintah: Demokrasi Ya, Anarki Tidak

Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, namun harus tetap dalam koridor hukum dan kemanusiaan.

“Jangan bawa demokrasi ke arah destruktif. Fasilitas umum dibangun dari pajak rakyat. Merusaknya sama saja menyakiti diri sendiri,” tegas Pramono.

Ia meminta masyarakat untuk membedakan antara protes konstruktif dan tindakan anarkis.

Perlu Langkah Tegas dan Edukasi Jangka Panjang

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Hendrawan S., mengatakan bahwa:

• Kerusuhan ini mencerminkan lemahnya literasi sosial-politik di kalangan anak muda

• Pemerintah dan sekolah harus membekali pelajar dan mahasiswa dengan pemahaman demokrasi substansial

• Penegakan hukum terhadap pelaku anarki harus tegas namun berkeadilan

Apa Selanjutnya?

1. Percepatan perbaikan 22 halte dan infrastruktur lainnya

2. Pemulihan layanan transportasi publik 100%

3. Investigasi aparat terhadap pelaku kerusuhan dan penghasut demo

4. Penerapan standar keamanan baru untuk fasilitas umum

5. Evaluasi sistem pengamanan unjuk rasa di Jakarta

Kesimpulan: Jakarta Bangkit, Tapi Luka Masih Terasa

Kerusakan senilai Rp 55 miliar bukan hanya angka. Itu adalah potret tentang betapa rapuhnya fasilitas publik jika tidak dijaga bersama. Pemprov DKI Jakarta telah merespons cepat, namun pelajaran terbesar ada di tangan masyarakat: demokrasi adalah hak, tapi tak berarti bebas melukai kota sendiri.