BNPB Estimasi Kerusakan Bencana Sumatra Capai Rp51,82 Triliun

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp51,82 triliun. Perkiraan sementara ini disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan bencana Sumatra, Minggu (7/12/2025) malam. Angka tersebut diperkirakan masih dapat berubah mengikuti pendataan lanjutan di lapangan.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar. Pemerintah menegaskan bahwa percepatan penanganan darurat menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu.

Suharyanto menjelaskan bahwa data yang disampaikan merupakan hasil sementara yang dihimpun bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Proses verifikasi masih berlangsung karena sejumlah wilayah terdampak belum sepenuhnya terjangkau. Kementerian dan pemerintah daerah terus mengirim tim untuk memvalidasi skala kerusakan.

Provinsi Aceh menempati posisi pertama dengan kebutuhan anggaran pemulihan mencapai Rp25,41 triliun. Jumlah tersebut mencakup kerusakan rumah warga, fasilitas umum, infrastruktur transportasi, serta sarana pelayanan publik lainnya. BNPB mencatat bahwa Aceh mengalami dampak terparah akibat tingginya intensitas hujan dan luasnya wilayah genangan.

Di Sumatra Utara, estimasi biaya kerusakan mencapai Rp12,88 triliun. Beberapa daerah mengalami putusnya akses jalan, jembatan rusak, serta kerusakan jaringan air bersih. Pemerintah daerah juga melaporkan kerusakan lahan pertanian yang cukup signifikan, sehingga pemulihan ekonomi diperkirakan membutuhkan waktu panjang.

Sumatra Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp13,52 triliun untuk perbaikan menyeluruh. Selain rusaknya pemukiman warga, beberapa lokasi mengalami longsor besar yang menutup jalur logistik utama. Kerusakan ini membuat sejumlah bantuan harus dikirim melalui jalur alternatif yang memakan waktu lebih lama.

BNPB memastikan bahwa anggaran pemulihan diarahkan pada penanganan warga terdampak. Fokus utama mencakup perbaikan hunian, layanan kesehatan, serta penyediaan kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada warga yang kekurangan akses makanan, air, maupun obat-obatan selama masa tanggap darurat.

Selain itu, pemerintah mempercepat proses pendataan ahli waris korban meninggal maupun hilang agar santunan dapat segera disalurkan. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban keluarga yang terdampak langsung oleh bencana. Setiap data diverifikasi kembali oleh tim di lapangan agar penyaluran lebih tepat sasaran.

BNPB juga menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan logistik hingga ke tingkat desa. Pendekatan distribusi multiakses diterapkan untuk menjangkau lokasi-lokasi terpencil yang terdampak parah. Pemerintah daerah diminta memastikan kelancaran jalur distribusi agar bantuan tidak terhambat.

Untuk wilayah yang sudah menunjukkan perbaikan situasi, pemerintah mulai masuk pada tahap rehabilitasi. Salah satu langkah utama adalah pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Huntara dibangun oleh satuan tugas gabungan TNI dan Polri agar penyediaannya berlangsung lebih cepat.

Setelah huntara selesai, pembangunan hunian tetap (huntap) akan dilakukan. Proses relokasi dilakukan berdasarkan hasil kajian para ahli terkait keamanan wilayah dan potensi bencana ulang. Pemerintah memastikan bahwa lokasi huntap harus jauh dari daerah rawan untuk mengurangi risiko bencana berikutnya.

Selain pemulihan fisik, pemerintah juga menyiapkan langkah rehabilitasi sosial-ekonomi jangka panjang. Pemulihan mata pencaharian warga menjadi salah satu fokus penting. Banyak warga kehilangan kebun, usaha kecil, dan lahan produktif akibat banjir dan longsor.

Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian bergerak cepat dan terkoordinasi dalam proses pemulihan. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh menunggu lama untuk mendapatkan kepastian bantuan maupun penanganan. Pemerintah berkomitmen melakukan langkah-langkah pemulihan secara menyeluruh.

Hingga kini, proses pendataan kerusakan masih berlanjut di sejumlah wilayah Sumatra. Pemerintah pusat menekankan pentingnya data akurat sebagai dasar penetapan anggaran akhir pemulihan. Setiap perkembangan akan diumumkan kepada publik secara berkala.

Bencana besar ini menjadi pengingat bahwa wilayah Sumatra memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir dan longsor. Kondisi curah hujan ekstrem dan perubahan tata ruang menjadi faktor yang memperburuk dampak. Pemerintah menilai penguatan mitigasi dan penataan daerah rawan bencana harus dilakukan lebih serius ke depan.