FYP Media.ID – Dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB (2021–2023), publik kini dibuat penasaran dengan langkah terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): membuka peluang memeriksa istri mantan Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratya. Kini, titik terang peran keluarga mulai dipertanyakan, dan KPK menegaskan bahwa siapa pun yang memiliki petunjuk — termasuk pihak terdekat — bisa dipanggil.

Berikut ulasan mendalam tentang peluang pemeriksaan istri Ridwan Kamil, dinamika penyidikan KPK, serta potensi dampak politik dan hukum yang muncul.

1. Alasan KPK Buka Peluang Pemeriksaan – “Follow the Money”
KPK menyatakan mereka menggunakan pendekatan follow the money — menelusuri aliran dana non-budgeter dari proyek iklan BJB. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut bahwa aliran uang ke berbagai pihak akan didalami secara komprehensif, termasuk kemungkinan mencari keterangan dari pihak yang berada di sekitar yang terkait.

Dalam pernyataannya, Budi menyebut: “Jika nanti ada kebutuhan untuk memanggil saksi lainnya, tentu itu akan dilakukan … termasuk istri Ridwan Kamil.” Proses analisis keterangan saksi sebelumnya seperti Lisa Mariana dan Ilham Habibie menjadi landasan rencana pemanggilan saksi tambahan.

Dengan strategi ini, KPK membuka potensi pemeriksaan siapa pun yang dianggap bisa memberi petunjuk penting, tak terkecuali keluarga terdekat.

2. Status Pemeriksaan Ridwan Kamil — Mengapa Belum Diperiksa?
Sejak penggeledahan rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025, lembaga antirasuah belum memanggilnya secara resmi sebagai saksi atau terperiksa.

Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, belum ada jadwal resmi pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil. Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan, Budi Sukmo Wibowo, menyebut bahwa pemeriksaan internal BJB dan pihak vendor akan lebih dulu diselesaikan. Setelah itu, baru pemanggilan terhadap pihak-pihak lain, termasuk gubernur non‑aktif.

Meski demikian, KPK memastikan bahwa klarifikasi kepada Ridwan Kamil akan dilakukan mengacu pada alat bukti hasil penyitaan dari rumahnya.

3. Keterkaitan Istri dalam Perspektif Hukum
Secara yuridis, KPK memiliki hak memanggil siapa pun sebagai saksi atau pemeriksa selama ada kaitan dugaan peran atau petunjuk yang bisa diajukan. Tidak ada ketentuan yang melarang pemeriksaan terhadap pihak terkait selama proses penyidikan masih berjalan dan kebutuhan bukti telah muncul.

Dalam praktik, pihak-pihak seperti istri, keluarga, rekan bisnis, atau orang dekat sering dimintai keterangan bila dicurigai memiliki akses informasi, dokumen, atau menjadi penghubung transaksi keuangan. Jika keterangan dari saksi sebelumnya mengarah pada kemungkinan keterlibatan atau pengetahuan istri RK, maka pemeriksaan terhadap Atalia bisa dianggap wajar dalam konteks penyidikan.

Yang menjadi tolok ukur adalah relevansi keterangan – apakah bisa mengungkap alur uang, memetakan transaksi, atau menunjukkan hubungan antara pihak vendor, BJB, dan potensi aliran dana ke entitas lain.

4. Sejarah Kronologi dan Fakta Kasus BJB
Untuk memahami fondasi kemungkinan pemeriksaan, perlu kita simak fakta dan perkembangan kasus BJB:

• KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan BJB.

• Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 222 miliar akibat selisih dana iklan yang tidak sesuai penggunaan.

• Dalam penggeledahan rumah RK di Bandung, beberapa benda dan dokumen disita, termasuk mobil dan motor.

• Ridwan Kamil mengaku bahwa ia tidak pernah menerima laporan yang terkait dengan manipulasi anggaran iklan BJB, dan menegaskan bahwa deposito Rp 70 miliar yang disebut-sebut bukan miliknya.

• KPK sendiri telah menyebut bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan kebutuhan pembuktian terhadap keterkaitan perkara.

Dari garis waktu ini, terlihat bahwa kasus telah menembus ke dalam struktur BJB, agensi vendor, serta pengaturan pengadaan yang melanggar prosedur. Jika dalam proses itu ada jalur keuangan atau dokumen yang melewati atau menyentuh pihak lain di luar struktur korporasi BJB, maka penyidik punya ruang untuk memperluas lingkup pemeriksaan.

5. Potensi Dampak Hukum dan Politik
Langkah membuka peluang pemeriksaan istri Ridwan Kamil bisa berdampak signifikan:

• Integritas penyidikan: Publik akan melihat sejauh mana KPK berani bertindak tidak pilih kasih dengan memanggil pihak terhubung apa pun jika memang relevan.

• Risiko keadilan dan tuduhan “tekanan keluarga”: Pemeriksaan terhadap pihak keluarga kerap menjadi sorotan, terutama apakah dilakukan dengan prosedur yang adil, transparan, dan tidak intimidatif.

• Dinamika politik: Sebagai figur publik—mantan gubernur dan calon politik—bila istri diperiksa, persoalan ini bisa dipolitisasi oleh lawan atau pendukung dalam strategi kampanye atau narasi media.

• Prinsip pembuktian hukum: Jika pemeriksaan menghasilkan petunjuk baru, bisa membuka arah penyidikan baru atau membuka kemungkinan perluasan tersangka. Sebaliknya, bila tidak menemukan keterkaitan, KPK harus menghormati hak saksi dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Kesimpulan & Prediksi
Dengan kata lain, peluang pemeriksaan istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, di kasus BJB bukan sekadar isapan jempol. Berdasarkan strategi follow the money, pernyataan pejabat KPK, serta fakta teknis di lapangan, langkah itu sangat mungkin terjadi apabila penyidik menemukan petunjuk relevan dari pemeriksaan pihak-pihak sebelumnya.

Namun, tidak berarti pemeriksaan itu otomatis terjadi. Semua tergantung dari analisis alat bukti, keterangan saksi sebelumnya, dan urgensi pemberian keterangan yang hanya bisa dijawab oleh pihak-pihak tertentu.

Seiring dengan berjalannya proses penyidikan internal BJB dan vendor, publik mesti menanti apakah KPK akan menjadwalkan pemeriksaan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya — atau justru menarik garis bahwa pemeriksaan hanya akan dilakukan bila arah bukti benar-benar mengarah ke sana.

Apakah kamu ingin saya buat versi yang lebih ringan untuk media sosial, atau versi visual lengkap dengan grafik alur uang kasus BJB?