FYP Media.ID – Pada periode Januari–September 2025, Direktorat Kepatuhan Internal (Patnal) Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan luar biasa terhadap 335 pegawai imigrasi yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan ini melibatkan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia, dan hasilnya membuka fakta mengejutkan serta langkah tegas bagi dunia keimigrasian kita.

Melalui skema pemeriksaan internal, Patnal menjalankan fungsi pengawasan yang tak mengenal pengecualian — mulai dari klarifikasi sederhana hingga proses disipliner lanjutan. Bahkan pejabat tertinggi pun tak luput dari pantauan, demi menegakkan integritas dan transparansi.

Hasil Pemeriksaan: Fakta & Angka

Berdasarkan data resmi Patnal, berikut hasil penelusuran terhadap 335 pegawai:

Tak berhenti di sana — dari kasus yang mencapai tingkat pelanggaran berat, dua pegawai langsung diproses secara pro justitia karena dugaan tindak pidana.

Jenis Pelanggaran yang Terungkap

Patnal mencatat beberapa kategori utama pelanggaran dalam 335 kasus tersebut:

• Perselingkuhan: 2 kasus — pelanggaran etika yang meruntuhkan kepercayaan internal

• Pungutan liar (pungli): 8 kasus — tindakan merugikan publik

• Tidak bekerja sesuai SOP: 109 kasus — pelanggaran prosedur paling banyak

• Penyalahgunaan wewenang: 9 kasus — penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi

• Tidak melaksanakan pengendalian atas anggota satuan kerja: 3 kasus — kelalaian dalam hubungan supervisi

Patnal & Fungsi Pengawasan Internal

Kehadiran Patnal bukan tanpa dasar — sejak terbentuknya melalui Permen Imipas Nomor 1 Tahun 2024 tertanggal 19 November 2024 (seiring restrukturisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan), Patnal diharapkan menjadi “mata X-ray” internal yang mampu mendeteksi penyimpangan lebih awal.

Sejak 10 bulan berjalan, hasilnya sudah terlihat: integritas meningkat, pegawai menjadi lebih waspada, dan budaya pengawasan semakin meresap hingga ke unit terdepan. “Sekarang, setiap ada pelanggaran, Patnal langsung turun melakukan pemeriksaan. Dari pusat, kami bisa mengawasi seluruh pegawai imigrasi se-Indonesia,” tegas Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

Dengan kata lain, Patnal bukan hanya alat kontrol — ia menjadi fungsi vital untuk membudayakan kepatuhan, membangun wibawa birokrasi, dan menegaskan bahwa tidak ada zona aman bagi pelanggaran.

Inovasi Transparansi: QR Code Pengaduan Pungli & Gratifikasi

Sebagai bagian dari langkah proaktif melawan korupsi dan kolusi, Ditjen Imigrasi meluncurkan QR Barcode Pengaduan Pungli & Gratifikasi. Masyarakat kini bisa melaporkan oknum petugas imigrasi secara langsung, tanpa perantara birokrasi rumit.

“Kecil atau besar, segera laporkan. ASN Imigrasi harus berhati-hati karena pengawasan tidak hanya dari internal, tapi juga publik,” ujar Yuldi. Dengan sistem terbuka ini, setiap aduan masyarakat akan disikapi cepat dan ditindak sesuai prosedur.

Dampak & Harapan Ke Depan

Dampak Positif

1. Kesiagaan Pegawai Meningkat — Pegawai lebih hati-hati dalam tiap tugas karena sadar pengawasan makin ketat.

2. Kredibilitas Institusi Menuju Kepercayaan Publik — Ketika pelanggaran ditindak, publik melihat ada upaya nyata dari institusi untuk membersihkan diri.

3. Efek Jera & Pencegahan Dini — Keberadaan Patnal menjadi pencegahan sejak dini agar potensi pelanggaran tak tumbuh besar.

Tantangan & Catatan

• Proses pemeriksaan butuh ketelitian agar tidak terjadi misdiagnosis terhadap pegawai yang sebenarnya tidak bersalah.

• Komunikasi dan edukasi internal harus terus digencarkan agar seluruh pegawai memahami batasan, SOP, dan kode etik.

• Pengaduan publik harus ditindaklanjuti cepat agar kepercayaan masyarakat tak luntur.

Harapan Kedepan

• Budaya Patuh & Berintegritas sedemikian kuat di internal keimigrasian sehingga pelanggaran “kecil” sekalipun tak terjadi.

• Kolaborasi dengan masyarakat terus dipererat melalui kanal aduan terbuka agar pengawasan tak hanya dari dalam, tetapi juga dari luar.

• Patnal harus menjadi cermin teladan — bukan hanya pengawas, tapi juga pionir birokrasi bersih.

Penutup

Pemeriksaan terhadap 335 pegawai imigrasi membuka tabir bahwa pelanggaran internal bukan hanya “isu kecil”, melainkan tantangan nyata yang harus ditangani dengan tegas, transparan, dan adil. Dengan keberadaan Patnal dan inovasi seperti QR Code Pengaduan, Direktorat Jenderal Imigrasi menunjukkan komitmen kuat: berbenah diri secara menyeluruh dan menuju Indonesia dengan birokrasi bersih.

Semoga langkah ini menjadi inspirasi birokrasi lain — bahwa integritas tak bisa ditawar, pengawasan adalah keharusan, dan setiap pelanggaran harus diproses agar hak publik tidak dirugikan.

Apakah kamu ingin saya bantu ubah artikel ini agar cocok posting media sosial (Instagram, Twitter) atau versi TL;DR-nya?