FYPMedia.ID – Pada Senin, 13 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin beserta jajaran Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana dan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Fokus utama pertemuan ini adalah isu pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dinilai merugikan negara serta menghambat pembangunan nasional.
Langkah Tegas untuk Memerangi Korupsi
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum.
Beliau menilai praktik korupsi yang terjadi dalam perizinan ilegal sering kali dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu demi keuntungan pribadi.
"Perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara,†ujar Prabowo.
Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada kejaksaan untuk mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal tersebut.
Selain itu, beliau menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar perizinan berjalan transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Pendekatan Kolaboratif dengan Lembaga Terkait
Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut hadir mendampingi Presiden Prabowo.
Kehadiran Kepala PPATK dan Plt Kepala BPKP menandai pendekatan kolaboratif untuk menangani isu korupsi secara komprehensif.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa arahan dari Presiden sangat mendetail dan mencakup berbagai aspek penting.
"Panjang ya, banyak sekali arahan dari Beliau (Presiden),†kata Ivan usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Jaksa Agung dan Jajaran: Fokus pada Perizinan Ilegal
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah lima Jaksa Agung Muda, yakni:
- Jamintel Reda Manthovani
- Jamdatun Narendra Jatna
- Jampidum Asep Nana Mulyana
- Jampidmil Ali Ridho
- Jampidsus Febrie Adriansyah
Meskipun enggan membeberkan detail isi pertemuan, arahannya jelas menggarisbawahi percepatan penanganan korupsi dan transparansi dalam perizinan.
Pemberantasan korupsi dan perizinan ilegal merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan nasional.
Dengan sistem perizinan yang lebih transparan, diharapkan investasi dan proyek pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi atau praktik ilegal.
Dalam cuplikan video resmi yang dirilis Sekretariat Presiden, arahan Presiden Prabowo disambut dengan antusiasme oleh para jaksa dan pimpinan lembaga terkait.
"Siap,†ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam video tersebut.
Komitmen Berkelanjutan
Pertemuan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi korupsi secara sistematis dan konsisten.
Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, pemerintah berharap dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, Indonesia diharapkan dapat mengurangi dampak korupsi dan menciptakan iklim pembangunan yang lebih kondusif bagi kemajuan bangsa.
(Oda/Atk)
