Writer: Raodatul - Kamis, 08 Januari 2026 08:00:00
FYPMedia.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menegaskan posisinya sebagai salah satu program strategis nasional dengan dampak luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga pada penguatan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.
Sepanjang 2025, program ini mencatat serapan anggaran penuh sebesar Rp51,5 triliun, sekaligus menjadi fondasi ekspansi besar pada 2026 dengan target hampir 83 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp51,5 triliun atau 100 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan hingga 31 Desember 2025.
Capaian ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan akses gizi yang merata sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.
Manfaat Langsung Rp43,3 Triliun Dirasakan Masyarakat
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran MBG benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari total realisasi anggaran, Rp43,3 triliun tercatat sebagai manfaat langsung yang diterima penerima program.
"Manfaat yang langsung diterima masyarakat Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025," ujar Thomas saat konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi per 18 November 2025 yang masih berada di angka Rp41,3 triliun. Lonjakan ini seiring dengan percepatan distribusi program MBG di berbagai wilayah.
Baca Juga: 2 Dapur MBG Gunungkidul Ditutup! Puluhan Siswa Keracunan Usai Konsumsi Makanan Bergizi
Puluhan Juta Penerima dan Ribuan Dapur Gizi Aktif
Hingga akhir 2025, program MBG telah menjangkau sekitar 41,9 juta penerima manfaat. Namun, ekspansi program terus berlanjut. Per 7 Januari 2026, jumlah penerima melonjak menjadi 56,13 juta orang di 38 provinsi.
Dalam mendukung distribusi makanan bergizi, pemerintah juga telah membangun 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur MBG.
Keberadaan SPPG ini tak hanya menjamin kelancaran distribusi, tetapi juga menciptakan 799.319 lapangan kerja, mulai dari tenaga dapur, logistik, hingga pendukung operasional lainnya.
Hal ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program sosial, melainkan instrumen ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar.
Sekolah Rakyat Ikut Perkuat Akses Pendidikan
Selain MBG, pemerintah juga mendorong pemerataan pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Kemenkeu mencatat realisasi anggaran program ini mencapai Rp6,6 triliun, atau sekitar 85 persen dari pagu anggaran.
Dari total realisasi tersebut, Rp5,4 triliun digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk renovasi sentra pendidikan, sementara Rp1,1 triliun dialokasikan Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan pendidikan.
"Anggaran itu mendidik 15.895 siswa kurang mampu dan melibatkan 6.849 guru dan tenaga pendidik dengan operasionalisasikan 166 sekolah rakyat," tambah Thomas.
Awal 2026: Anggaran Harian MBG Tembus Rp855 Miliar
Memasuki awal 2026, skala program MBG semakin masif. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa anggaran harian untuk pelaksanaan MBG kini mencapai sekitar Rp855 miliar per hari.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, angka tersebut masih akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat.
"Di Januari ini, hari ini kita mendistribusikan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan uang kurang lebih Rp855 miliar satu hari per hari ini sampai kemudian naik nanti di Mei akan ada Rp1,2 triliun per hari karena jumlah menerima manfaatnya terus naik," kata Dadan saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (8/1/2026).
Proyeksi ini menunjukkan bahwa MBG akan menjadi salah satu program dengan perputaran anggaran terbesar dalam APBN 2026.
Baca Juga: Jangan Ada Lagi Kasus Keracunan MBG: Tegakkan Standar, Selamatkan Anak Bangsa
70 Persen Anggaran untuk Bahan Baku Lokal
Menariknya, sekitar 70 persen dari total anggaran MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan.
Dadan menegaskan, 95–99 persen bahan baku berasal dari produk pertanian lokal, mulai dari beras, sayuran, telur, daging, hingga susu.
Kebijakan ini menjadikan MBG sebagai penggerak ekonomi daerah, terutama bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
"Satu SPPG memerlukan minimal 15 supplier mulai dari beras, minyak, telur, daging, ayam, susu, bumbu, dan lain-lain. Dengan begitu, program MBG tidak hanya memenuhi gizi anak, tapi juga mendorong ekonomi daerah," terang Dadan.
Dengan skema tersebut, setiap dapur MBG menjadi simpul ekonomi baru yang menghubungkan produsen lokal dengan kebutuhan nasional.
Penciptaan Lapangan Kerja dan Standar Kualitas
Selain menyerap tenaga kerja di sektor dapur dan logistik, MBG juga melibatkan berbagai profesi pendukung, seperti ahli gizi, akuntan, dan operator SPPG. Seluruhnya bertugas memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, dan tata kelola anggaran berjalan sesuai standar.
"Selain itu, program ini turut melibatkan ahli gizi, akuntan, dan operator SPPG untuk menjaga standar pelayanan," ujar Dadan.
BGN juga mewajibkan penggunaan bahan baku lokal guna menjamin kualitas dan keberlanjutan pasokan.
Target Ambisius 82,9 Juta Penerima di 2026
BGN menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang pada 2026. Target ini ditetapkan setelah program MBG menunjukkan pertumbuhan signifikan selama satu tahun terakhir, dengan capaian 55,1 juta penerima hingga akhir 2025.
"Di tahun 2026 ini kita akan terus mengejar target 82,9 juta sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi dan akreditasi," kata Dadan.
Untuk mencapai target tersebut, BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Baca Juga: Anggaran MBG Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Bencana? Ini Usul DPR!
Keamanan Pangan dan Target Zero Defect
Seiring ekspansi program, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama. Dadan mengungkapkan bahwa jumlah kasus keracunan makanan dalam program MBG menunjukkan tren penurunan signifikan sepanjang akhir 2025.
"Di Oktober puncaknya 85 kejadian, turun menjadi 40 kejadian di November dan di Desember selama satu bulan tersisa 12 kejadian. Target kita sesuai instruksi Presiden adalah zero defect di tahun 2026," tegas Dadan.
BGN berkomitmen memperkuat standar pelayanan dan pengawasan agar seluruh SPPG mampu menghasilkan makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman.
Fondasi Generasi Sehat dan Produktif
Lebih dari sekadar program distribusi makanan, MBG dirancang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas SDM Indonesia.
Pemerintah menilai pemenuhan gizi sejak dini akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan produktif, sekaligus mendukung visi pembangunan nasional.
"Jadi ini dorongan ekonomi yang luar biasa. Saya kira ini memerlukan keterlibatan semua pihak dan Alhamdulillah kita sudah memiliki Keppres ya tentang tata kelola makan bergizi," jelas Dadan.
Dengan anggaran besar, serapan optimal, dan target ambisius, Program Makan Bergizi Gratis kini menjadi salah satu pilar utama kebijakan sosial-ekonomi Indonesia, yang dampaknya diyakini akan terasa hingga puluhan tahun ke depan.
