FYPMedia.ID – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja para menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih setiap enam bulan sekali. Hal ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub, dalam sebuah dialog ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu (23/10).
Hashim menyebut bahwa evaluasi pertama akan dilakukan pada Maret atau April 2025. “Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja para menteri dan wakil menteri. Mereka yang tidak efisien, lelah, atau terindikasi melakukan korupsi akan mendapat tindakan tegas,” ungkap Hashim dalam acara tersebut.
Presiden Prabowo, yang baru saja melantik 48 menteri dan 56 wakil menteri pada Senin (21/10), diketahui sangat serius dalam memastikan efektivitas kerja para pembantunya. Hashim menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal. “Beliau orang yang tegas. Jika ada yang tidak bekerja sesuai harapan, akan ada konsekuensinya,” tambah Hashim.
Baca juga: https://fypmedia.id/pln-salurkan-listrik-ke-2786-warga-di-sumatra-barat/
Pelantikan kabinet Prabowo, yang berlangsung dalam dua sesi di Istana Negara, Jakarta, menempatkan tujuh menteri koordinator dan 41 menteri teknis. Langkah evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong capaian-capaian strategis pemerintah dalam jangka pendek dan menengah.
Keputusan untuk melakukan evaluasi berkala juga menunjukkan komitmen Prabowo untuk menegakkan disiplin dan transparansi di tubuh pemerintahannya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran.
Evaluasi untuk Meningkatkan Kinerja
Evaluasi berkala yang akan dilakukan setiap enam bulan ini diyakini dapat menjadi mekanisme penting untuk menilai apakah para pejabat kabinet telah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Langkah ini dinilai efektif untuk mengidentifikasi masalah di awal sehingga tindakan korektif bisa segera dilakukan.
Banyak pihak berharap, dengan evaluasi ini, pemerintahan Prabowo dapat lebih responsif terhadap tantangan dan masalah yang dihadapi bangsa, terutama dalam mewujudkan janji-janji kampanye. Bagi menteri atau wakil menteri yang terbukti tidak memenuhi ekspektasi, jalan keluar seperti penggantian atau reposisi diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan.
Komitmen untuk Indonesia Lebih Baik
Langkah tegas ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga profesionalisme dan integritas di dalam pemerintahan. Masyarakat luas pun menanti hasil dari kebijakan evaluasi ini, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia.
Sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintahan, kebijakan evaluasi berkala ini dinilai sejalan dengan visi Prabowo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, kuat, dan pro-rakyat.
