Writer: Raodatul - Selasa, 27 Januari 2026 15:58:30
FYPMedia.id - Pemerintah terus memperkuat strategi pengendalian harga pangan sebagai langkah krusial menjaga stabilitas inflasi nasional. Upaya ini dinilai semakin mendesak seiring tren inflasi yang menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun masih berada dalam batas aman.
Fokus utama diarahkan pada komoditas pangan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas inflasi yang terjaga hingga saat ini tidak lepas dari koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah.
Rapat rutin lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memantau sekaligus merespons dinamika harga di lapangan.
"Inflasi ini bisa terkendali karena kita merasakan rapat seperti ini tiap minggu. Dan semua daerah bekerja, semua kementerian bekerja," ujar Tito dalam keterangan tertulis, dikutiup dari detikcom, Selasa (27/1/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah.
Kegiatan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Baca Juga: Pengaruh Inflasi AS terhadap Nilai Tukar Rupiah
Inflasi Nasional Masih Aman, Tapi Tren Perlu Diwaspadai
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Desember 2025 secara tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut mendekati level psikologis 3 persen, namun masih berada di bawah ambang batas maksimal inflasi nasional sebesar 3,5 persen.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ini tidak boleh dianggap remeh. Tito menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada angka inflasi semata, tetapi juga pada arah pergerakan atau tren yang terbentuk dari waktu ke waktu.
Dibandingkan inflasi November 2025 yang tercatat sebesar 2,72 persen yoy, inflasi Desember mengalami kenaikan tipis. Kenaikan ini menjadi sinyal awal yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar.
"Artinya tren naik. Nah, ini kita harus hati-hati," kata Tito.
Pemerintah pun mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi terbesar, terutama yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kelompok Berpenghasilan Rendah Paling Rentan
Mendagri menegaskan bahwa jika inflasi melampaui batas aman, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak.
Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging, dan ikan akan sangat terasa bagi masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian.
"Harga beras naik misalnya, harga minyak naik, harga telur naik, daging naik, ikan naik. Itu di kelas yang setiap harinya mendapatkan penghasilan harian, mereka akan sangat terasa sekali kesulitannya," tegas Tito.
Oleh karena itu, pemerintah menilai pengendalian harga pangan bukan sekadar urusan ekonomi makro, melainkan juga menyangkut aspek keadilan sosial dan perlindungan daya beli masyarakat.
Langkah pengendalian inflasi pangan dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Tips Belanja Bijak, Cegah dan Kendalikan Inflasi
Harga Emas Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar
Dalam paparannya, Tito mengungkapkan bahwa salah satu komponen penyumbang inflasi terbesar secara tahunan saat ini berasal dari harga emas perhiasan. Lonjakan harga emas dipicu oleh dinamika global, termasuk ketidakpastian geopolitik dan kebijakan moneter negara-negara besar.
"Ini kita tahu bahwa per hari ini sudah hampir mendekati 3 juta rupiah per gram," ungkap Tito.
Kenaikan harga emas tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena global. Namun, pemerintah mengakui bahwa faktor ini berada di luar kendali domestik, sehingga ruang intervensi negara sangat terbatas.
Karena itu, pemerintah memilih untuk memfokuskan pengendalian inflasi pada sektor-sektor yang masih dapat dikendalikan secara langsung, terutama pangan dan kebutuhan pokok.
Pangan Jadi Prioritas Utama Pengendalian Inflasi
Selain emas, komponen inflasi lain yang turut mendorong kenaikan harga berasal dari sektor makanan dan minuman, transportasi, serta perawatan pribadi.
Momentum meningkatnya permintaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga memberikan tekanan tambahan terhadap harga.
Menyadari kondisi tersebut, Tito menegaskan bahwa pemerintah akan memusatkan perhatian pada komoditas yang berada dalam daftar penyumbang inflasi terbesar dan paling dirasakan masyarakat.
"Karena emas perhiasan kita tidak bisa bendung, inilah harga dunia, maka kita harus bermain di faktor yang lain, yang angka nomor 1 sampai nomor 10. Terutama makanan yang terasa oleh masyarakat itu adalah makanan, minuman, itu nomor 1," pungkas Tito.
Langkah ini mencerminkan pendekatan realistis pemerintah dalam mengelola inflasi, dengan memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kota Jambi Deflasi Sedang Bungo dan Kerinci Inflasi di April Lalu
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Pengendalian inflasi nasional tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pemerintah daerah. Tito menilai sinergi antara pusat dan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga stabilitas harga.
Melalui rapat koordinasi rutin, pemerintah daerah diminta aktif memantau kondisi harga di wilayah masing-masing, mengidentifikasi potensi lonjakan harga, serta mengambil langkah cepat untuk menstabilkan pasokan dan distribusi.
Program-program seperti operasi pasar, subsidi transportasi pangan, hingga penguatan cadangan pangan daerah terus didorong agar inflasi tetap terkendali.
Stabilitas Inflasi untuk Menjaga Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi
Stabilitas inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga konsumsi rumah tangga, serta memperkuat kepercayaan investor.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan mengambil peran aktif dalam mengendalikan harga, khususnya pangan.
Fokus pada sektor yang paling dirasakan masyarakat diharapkan mampu menahan laju inflasi sekaligus melindungi kelompok rentan dari tekanan ekonomi.
Dengan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor yang kuat, pemerintah optimistis inflasi nasional dapat tetap berada dalam jalur aman, meski tantangan global terus membayangi.
