Writer: Raodatul - Sabtu, 24 Januari 2026 16:59:15
FYPMedia.id - Banjir parah yang kembali merendam Perumahan Green Lavender Sukamekar, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi sorotan serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Genangan air yang tampak seperti lautan, lengkap dengan arus menyerupai ombak, memicu kemarahan publik dan mendorong Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas terhadap pengembang perumahan yang dinilai abai terhadap aspek lingkungan.
Peristiwa banjir tersebut bukan kali pertama terjadi. Warga menyebut banjir kali ini menjadi yang ketiga sejak perumahan subsidi itu dihuni, meskipun sejak awal dipasarkan dengan janji “bebas banjir”.
Realitas yang berulang justru memperlihatkan lemahnya perencanaan tata ruang dan minimnya tanggung jawab pengembang.
KDM: Ini Bukan Sekadar Banjir, Tapi “Hantu” yang Menghantui
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyebut banjir yang melanda kawasan Bekasi dan sekitarnya sebagai fenomena “Hantu Banjir” yang terus menghantui masyarakat akibat kesalahan tata ruang dan alih fungsi lahan.
Menurut KDM, banyak kawasan permukiman dibangun di area yang seharusnya menjadi tempat resapan air, seperti sawah, rawa, hingga bantaran sungai.
Kondisi ini diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan alur sungai, sehingga air hujan tak lagi memiliki ruang untuk mengalir secara alami.
"Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di area tempat penyimpangan air, seperti sawah dan rawa serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air mengejar yang datarannya lebih rendah," kata Dedi dalam unggahan Instagramnya, @dedimulyadi71, seperti yang dilihat detikcom pada Sabtu (24/1/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa banjir bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi, melainkan hasil dari akumulasi kesalahan pembangunan yang berlangsung bertahun-tahun.
Tiga Langkah Tegas Pemprov Jawa Barat
Pemprov Jawa Barat, tegas KDM, tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan banjir yang terus berulang. Ia telah menyiapkan tiga langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi di wilayahnya.
Langkah pertama adalah melakukan normalisasi sungai, termasuk pelebaran alur sungai serta pembongkaran bangunan yang berdiri di bantaran sungai.
Menurut KDM, keberadaan bangunan ilegal dan penyempitan sungai menjadi penyebab utama air meluap ke permukiman warga.
Langkah kedua, Pemprov Jabar akan menindak tegas para pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, khususnya mereka yang menjual rumah dengan janji bebas banjir, namun faktanya justru menjerumuskan konsumen ke kawasan rawan bencana.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya yang kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasannya nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan," ujarnya.
Langkah ketiga adalah pengetatan kebijakan tata ruang dan alih fungsi lahan. KDM menegaskan tidak boleh lagi ada perumahan yang dibangun di lahan persawahan, perkebunan, rawa, maupun bantaran sungai.
"Saya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan perubahan tata ruang dan sedang berproses. Selanjutnya para bupati dan walikota melakukan tindakan yang sama dengan mengubah tata ruang. Dengan tidak lagi membuka area-area yang peruntukkan untuk kawasan perkebunan, kawasan hutan, kawasan persawahan, kawasan rawa, bantaran sungai dijadikan area permukiman warga," lanjutnya.
Rumah Vertikal Jadi Solusi Wilayah Padat Penduduk
Selain pengetatan tata ruang, KDM juga mendorong perubahan paradigma pembangunan hunian di wilayah padat penduduk. Ia menilai pembangunan rumah tapak di daerah seperti Bekasi, Depok, Bogor, hingga Bandung Raya sudah tidak relevan lagi.
Menurutnya, pembangunan hunian vertikal seperti apartemen menjadi satu-satunya solusi realistis untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga keseimbangan lingkungan.
"Perumahan di area padat penduduk, seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain selain rumah vertikal, apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari 'Hantu Banjir' yang datang dalam setiap waktu," tegasnya.
Baca Juga: Banjir Rawa Buaya, Pramono Turun Langsung dan Tambah Pompa Air
Janji Bebas Banjir yang Berujung Kekecewaan
Sebelumnya diberitakan, Perumahan Green Lavender Sukamekar kembali terendam banjir dengan ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa.
Jalan utama perumahan berubah menjadi aliran air keruh akibat luapan saluran dan tingginya curah hujan di wilayah Bekasi.
Warga terpaksa saling bahu-membahu menyelamatkan perabot rumah tangga ke tempat lebih tinggi. Sebagian penghuni mengaku trauma karena banjir datang berulang kali, bertolak belakang dengan janji pengembang saat awal pemasaran.
Keterikatan kredit rumah subsidi membuat sebagian warga merasa terjebak. Mereka tidak memiliki cukup pilihan untuk pindah, meski lingkungan tempat tinggalnya terus memburuk akibat banjir yang tak kunjung teratasi.
KDM Sindir Developer yang Lepas Tangan
Tak hanya menyoroti satu kasus, KDM juga melayangkan sindiran keras kepada para pengembang perumahan di Jawa Barat yang dinilai lebih sibuk mengurus izin baru ketimbang bertanggung jawab atas hunian yang sudah mereka jual.
"Yth para developer perumahan, silakan temui para konsumen Anda dan mari kita duduk bersama dengan pemerintah untuk mencari solusi. Bukankah salah satu promo saat penjualan adalah 'Bebas Banjir'?" tulis KDM di akun Instagramnya, @dedimulyadi71, dikutip detikcom pada Jumat (23/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan KDM sebagai respons atas video warga Jawa Barat yang rumahnya terendam banjir dua kali dalam sepekan terakhir.
Dalam video tersebut, pemilik akun @irfanadimine mengungkapkan bahwa keluarganya bahkan harus mengangkut jenazah menggunakan perahu karet akibat banjir.
Developer Diminta Hadir, Bukan Menghilang
KDM menilai, saat banjir melanda kawasan perumahan, pengembang seharusnya hadir di tengah warga untuk mencari solusi. Namun yang terjadi justru sebaliknya: banyak developer menghilang dan melepaskan tanggung jawab.
"Kita tahu banjir yang melanda Bekasi paling banyak dialami oleh perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan sebagai kawasan bebas banjir dan yang paling prihatin saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian, tidak pernah datang menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak. Mereka lebih sibuk untuk mengajukan izin baru," tutur KDM.
Kondisi ini, menurut KDM, menjadi alasan kuat bagi Pemprov Jawa Barat untuk memberlakukan penghentian pembangunan perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana.
Baca Juga: Longsor Maut Cisarua Bandung Barat: 6 Tewas, 84 Warga Masih Hilang
Beban Banjir Tak Bisa Dilimpahkan ke Pemerintah
KDM menegaskan bahwa persoalan banjir di kawasan perumahan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah.
Pengembang, kata dia, juga harus ikut bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari proyek yang mereka bangun.
"Untuk itu saya mengajak pada para pengembang perumahan di seluruh Provinsi Jawa Barat, daerah-daerah perumahan yang dibangun yang hari ini dilanda banjir sebaiknya turun. Temui warga dan sama-sama mencari solusi bersama pemerintah. Jangan segala sesuatu dibebankan semuanya kepada pemerintah karena bagaimana pun ketika mengembangkan perumahan pasti dulu mendapatkan keuntungan," ungkapnya.
Momentum Perbaikan Tata Ruang Jawa Barat
Kasus banjir di Perumahan Green Lavender menjadi momentum penting bagi Pemprov Jawa Barat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata ruang dan kebijakan perumahan.
Penegakan aturan, penindakan developer nakal, serta perubahan pola hunian dinilai sebagai langkah krusial untuk mencegah bencana serupa terulang.
Bagi warga, ketegasan pemerintah diharapkan bukan sekadar wacana, melainkan solusi nyata agar janji hunian aman dan nyaman tidak lagi berubah menjadi mimpi buruk setiap musim hujan.
