FYP Media.ID – Dunia pertambangan Indonesia kembali diguncang. Kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat pemerintah bergerak cepat. Kini, para pengusaha dan asosiasi tambang dipanggil jelang tenggat pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) baru yang hanya berlaku satu tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara, sekaligus menekan risiko korupsi di sektor strategis ini. Berikut 7 imbas utama dari kasus korupsi batu bara terhadap kebijakan dan pelaku usaha tambang di Indonesia.

1. Kasus Korupsi Batu Bara Memicu Reformasi Kebijakan RKAB

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM berdampak luas. Kementerian ESDM langsung mengambil tindakan dengan memanggil para pelaku usaha dan asosiasi tambang untuk menyosialisasikan perubahan masa berlaku RKAB, dari sebelumnya 3 tahun menjadi 1 tahun.

Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan produksi, ekspor, serta distribusi hasil tambang.

2. Masa Berlaku RKAB Dikurangi Menjadi 1 Tahun Mulai Oktober 2025

Pengajuan RKAB terbaru wajib dilakukan ulang pada Oktober 2025, dan hanya akan berlaku selama satu tahun. Hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya, di mana RKAB disahkan untuk tiga tahun sekali.

Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, pendekatan baru ini diambil demi meningkatkan ketertiban administratif dan menghindari penyimpangan seperti kasus korupsi yang baru terjadi.

“Menjelang Oktober ini kita akan kumpulkan pelaku usaha dan asosiasi untuk sosialisasi aturan baru RKAB satu tahunan,” ujar Anggia di Jakarta (1/8/2025).

3. Usulan Perubahan RKAB Digagas DPR untuk Keseimbangan Industri

Perubahan regulasi RKAB ini merupakan usulan dari Komisi VII DPR RI, yang menilai bahwa sistem tiga tahunan terlalu longgar dan rawan disalahgunakan. Tujuannya jelas: menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan industri domestik, dan stabilitas harga komoditas di pasar internasional.

Pasalnya, banyak pengusaha tambang yang justru memanfaatkan kelonggaran RKAB jangka panjang untuk menggenjot produksi tanpa mempertimbangkan permintaan global, yang berujung pada over supply dan penurunan harga batu bara.

4. Menteri Bahlil: Tata Kelola Tambang Harus Diperbaiki

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Ia menekankan bahwa tata kelola sektor pertambangan, terutama batu bara, sedang dalam sorotan karena kebijakan yang dianggap terlalu permisif.

“Harga batu bara saat ini anjlok akibat kelebihan pasokan. Salah satunya karena RKAB disetujui secara jor-joran selama 3 tahun,” ungkap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa meski konsumsi global mencapai 8–9 miliar ton, volume yang benar-benar diperdagangkan hanya 1,2–1,3 miliar ton. Dari jumlah itu, Indonesia menyumbang hampir 50 persen, yaitu 600–700 juta ton per tahun.

5. Harga Batu Bara Tertekan, PNBP Negara Turun

Dampak dari kelebihan pasokan yang disebabkan oleh RKAB jangka panjang mulai terasa. Harga batu bara di pasar global terjun bebas, menurunkan pendapatan para penambang sekaligus merugikan negara melalui penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“PNBP kita turun akibat kebijakan kita sendiri, yaitu RKAB tiga tahunan. Ini harus dievaluasi,” ujar Bahlil.

Ia juga menyebut bahwa keseimbangan antara kepentingan bisnis dan fiskal negara harus dijaga, agar Indonesia tetap bisa menjadi pemain utama tanpa mengorbankan stabilitas harga dan pemasukan negara.

6. Pemerintah Perketat Pengawasan Tambang Jelang RKAB Baru

Selain memanggil pengusaha untuk sosialisasi, Kementerian ESDM juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang yang sudah terbit. Langkah ini akan disertai dengan:

• Audit teknis dan lingkungan

• Pemeriksaan kapasitas produksi aktual

• Penilaian kelayakan operasi tambang

Semua ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap pemegang izin benar-benar memenuhi standar operasional, legalitas, dan etika industri pertambangan.

7. Industri Tambang Diminta Siap Beradaptasi

Bagi para pengusaha tambang, perubahan ini menjadi alarm untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi. Mereka kini harus siap menyusun RKAB tahunan dengan lebih rinci, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi teknis, finansial, maupun lingkungan.

Dwi Anggia mengatakan bahwa Kementerian ESDM tidak ingin dunia usaha “kaget” atau tergopoh-gopoh menghadapi perubahan aturan. Oleh karena itu, pemerintah memastikan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis akan dilakukan secara menyeluruh.

Penutup: Momentum Perbaikan Tata Kelola Tambang

Kasus korupsi batu bara yang mencoreng nama Kementerian ESDM bisa menjadi momentum reformasi besar-besaran di sektor pertambangan nasional. Melalui pembaruan RKAB dan pengetatan pengawasan, pemerintah berharap bisa menciptakan sistem yang lebih akuntabel, efisien, dan adil bagi negara maupun pelaku usaha.

Kini, bola ada di tangan para pelaku tambang. Apakah mereka siap beradaptasi, atau justru terpental dari lanskap baru pertambangan Indonesia yang lebih bersih dan profesional?