FYP Media.ID – Aksi demo besar-besaran warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pecah dan berujung ricuh pada Rabu, 13 Agustus 2025. Ribuan massa tumpah ruah di Alun-Alun Kota Pati, buntut dari kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo yang menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di tahun 2025.
Kebijakan ini sontak memicu gelombang protes luas dari masyarakat lintas kalangan. Dari petani, pelaku UMKM, hingga warga urban, semuanya merasa terdampak langsung oleh keputusan yang dinilai sepihak dan membebani rakyat kecil.
Lalu, seperti apa kronologi lengkap aksi demo warga yang berujung ricuh ini? Apa penyebab utamanya, dan bagaimana reaksi pemerintah daerah? Simak ulasan lengkap berikut ini:
1. Kebijakan Kenaikan PBB-P2 250% Jadi Pemicu Utama
Awal mula konflik bermula dari diterbitkannya kebijakan baru oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terkait kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Kebijakan ini mulai diberlakukan awal tahun 2025 dan menyasar hampir seluruh sektor lahan, baik pertanian maupun perumahan di wilayah pedesaan dan perkotaan.
Dampaknya langsung terasa. Banyak warga mengeluh tagihan pajak tahunan mereka melonjak drastis, bahkan hingga dua kali lipat lebih dibanding tahun sebelumnya. Tak sedikit pelaku usaha kecil yang mengaku kesulitan membayar pajak tersebut.
“Biasanya saya bayar Rp400 ribu, sekarang jadi Rp1,4 juta. Ini memberatkan sekali,” ujar seorang warga Desa Margorejo yang enggan disebutkan namanya.
2. Bupati Pati Tantang Warga Demo, Makin Memanaskan Suasana
Alih-alih meredakan situasi, Bupati Pati Sudewo justru sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam sebuah forum, Sudewo menantang warganya untuk menggelar aksi demo ke kantornya jika tak setuju dengan kebijakan tersebut.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat. Warga menilai pernyataan itu sebagai bentuk arogansi kekuasaan dan kurangnya empati terhadap penderitaan rakyat.
Sebagai respons, sejumlah elemen masyarakat sepakat menggalang aksi solidaritas. Donasi persiapan demo pun dibuka dan mendapat respons besar di media sosial. Ribuan warga turut berkontribusi, baik dalam bentuk uang, logistik, maupun dukungan moral.
3. Ribuan Massa Padati Alun-Alun Pati, Polisi Kerahkan 2.684 Personel
Puncak unjuk rasa terjadi pada Rabu, 13 Agustus 2025, ketika ribuan demonstran dari berbagai penjuru Kabupaten Pati memadati Alun-Alun Kota Pati, tepat di depan Pendopo Kabupaten.
Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati tidak tinggal diam. Demi mengamankan jalannya aksi, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi mengerahkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres jajaran, TNI, dan instansi terkait.
“Pengamanan dilakukan secara profesional dan humanis. Kami utamakan komunikasi agar aksi tetap tertib,” ujar Jaka Wahyudi dalam keterangan pers.
Namun, harapan itu tak sepenuhnya berjalan mulus.
4. Massa Minta Temui Bupati, Ricuh Tak Terhindarkan
Massa yang memadati kawasan sekitar pendopo mendesak agar Bupati Sudewo menemui langsung para demonstran. Namun, hingga siang hari, permintaan tersebut tidak dikabulkan.
Kondisi mulai memanas. Massa mulai melempar botol, batu, dan benda keras ke arah aparat. Bentrokan kecil tak terelakkan. Polisi berupaya meredakan situasi dengan imbauan damai melalui pengeras suara, namun massa yang terlanjur marah sulit dikendalikan.
Situasi benar-benar memanas saat sebagian massa berusaha merangsek ke pintu utama pendopo.
5. Bupati Sudewo Muncul Naik Mobil Taktis, Dilempari Massa
Setelah tekanan massa semakin kuat dan suasana semakin tak terkendali, akhirnya Bupati Sudewo muncul di hadapan demonstran dengan pengawalan ketat. Ia menaiki mobil taktis Brimob, dilindungi tameng polisi dari hujan lemparan benda.
Dalam momen yang dramatis dan penuh ketegangan itu, Sudewo menyampaikan permintaan maaf secara singkat kepada masyarakat. Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut menyakiti banyak pihak dan berjanji akan segera melakukan evaluasi.
“Mohon maaf atas kebijakan yang meresahkan ini. Kami akan melakukan perbaikan,” ucap Sudewo singkat.
6. Pemerintah Akhirnya Melunak: Kenaikan PBB-P2 Akan Dikaji Ulang
Pasca aksi unjuk rasa dan tekanan publik yang masif, Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya melunak. Dalam pernyataan resmi pada malam harinya, Bupati Sudewo mengumumkan bahwa kenaikan PBB-P2 akan diturunkan dari angka awal 250 persen.
“Kami akan duduk bersama DPRD dan masyarakat guna merumuskan tarif baru yang lebih adil,” ujar Sudewo.
Keputusan ini disambut positif oleh warga, meskipun sebagian pihak masih menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan awal yang dianggap gegabah.
7. Publik Minta Evaluasi Total dan Transparansi Pajak Daerah
Sejumlah pengamat kebijakan publik dan tokoh masyarakat Pati menyarankan agar Pemkab tidak hanya menurunkan tarif, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penentuan pajak.
Isu transparansi dan keadilan dalam penentuan tarif PBB-P2 dinilai penting untuk mencegah gejolak sosial serupa di masa mendatang.
Kesimpulan: Masyarakat Menang, Tapi Harga Sosialnya Mahal
Demo besar-besaran di Pati menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat. Kenaikan PBB-P2 hingga 250% tanpa dialog publik adalah blunder besar yang merugikan banyak pihak.
Meskipun akhirnya Bupati Sudewo meminta maaf dan mengkaji ulang kebijakan tersebut, kericuhan dan kerugian sosial yang muncul tak bisa dihapus begitu saja.
Masyarakat Pati menunjukkan bahwa suara rakyat masih punya daya. Namun, semestinya, aspirasi tak perlu menunggu ricuh untuk didengar.
