FYP Media.ID – Lonjakan tarif sewa kios UMKM di kawasan Blok M Jakarta Selatan membuat geger jagat maya. Dari semula hanya Rp 2 juta per bulan, kini beberapa pelaku usaha kecil mengaku harus membayar hingga Rp 25 juta, bahkan tanpa peningkatan fasilitas yang memadai.
Situasi ini berujung pada penutupan massal kios UMKM yang selama ini menjadi nadi aktivitas kuliner dan ekonomi kreatif di kawasan Distrik Blok M. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun langsung turun tangan dan memberi teguran keras kepada Dirut MRT Jakarta, Tuhiyat.
Berikut rangkuman lengkap 7 fakta penting di balik kisruh tarif sewa yang bikin UMKM ‘gulung tikar’.
1. Sewa Kios UMKM Melonjak Hingga Rp 25 Juta
Berdasarkan laporan dan pengakuan pedagang serta netizen di media sosial, harga sewa kios di kawasan Blok M kini naik secara drastis. Dari sebelumnya berkisar Rp 2 juta per bulan, kini tarif melonjak hingga:
-
Rp 7 juta untuk satu bulan
-
Rp 15 juta–Rp 25 juta untuk dua bulan
Lonjakan ini dinilai tidak masuk akal, apalagi tidak disertai peningkatan kualitas sarana dan prasarana.
“Harga sewa sekarang gila-gilaan, padahal tempatnya masih sama, bahkan tidak layak,” tulis akun @Minyoong_I93 di TikTok.
2. UMKM Tutup Massal, Blok M Kembali Sepi
Akibat kenaikan sewa yang dianggap tidak manusiawi, puluhan pelaku UMKM memilih menutup usahanya secara serentak. Sejumlah kios populer seperti:
-
Nasi Matah Blok M
-
Ice WS
-
Ayam Renald
-
Cimol Keju
-
Hi! Fruit
… telah resmi pamit dari Blok M. Mereka menyampaikan salam perpisahan melalui akun media sosial masing-masing, sembari berharap bisa menemukan tempat baru yang lebih adil dan terjangkau.
3. Fasilitas Dinilai Kumuh dan Tidak Layak
Keluhan bukan hanya soal tarif. Banyak pedagang menyoroti buruknya fasilitas kios, seperti:
-
Tidak adanya wastafel
-
Tidak ada saluran air bersih
-
Penyewa harus renovasi sendiri
-
Tempat cuci peralatan dilakukan sambil jongkok di luar kios
“Rp 2 juta saja sudah mahal kalau seperti itu. Rp 1 juta–Rp 1,5 juta baru wajar,” tulis akun @Elite Maid.
4. Viral di TikTok, Pramono Anung Langsung Bereaksi
Melihat banyak keluhan pedagang muncul di kolom komentar akun TikTok resminya, @pramonoanung, Gubernur DKI Jakarta langsung merespons secara terbuka dan tegas melalui video yang diunggah Rabu (3/9/2025).
“Tidak boleh ketika pengunjung ramai, lalu harga sewa dinaikkan semena-mena oleh pengelola atau koperasi. Itu menyalahi kesepakatan,” tegas Pramono dalam video tersebut.
5. Teguran Keras untuk Dirut MRT Jakarta
Tak hanya komentar, aksi nyata langsung dilakukan. Pramono mengaku telah menegur Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, terkait kerja sama pengelolaan kios yang dinilai merugikan UMKM.
“Kalau kerja samanya tidak bisa dijalankan sesuai aturan, saya minta dibatalkan. UMKM lebih utama,” ucap Pramono.
Pernyataan ini disambut positif oleh masyarakat yang menilai pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada sektor usaha kecil.
6. Blok M Akan Jadi Sentra ASEAN, UMKM Harus Jadi Prioritas
Pramono juga mengingatkan bahwa Blok M bukan hanya pusat komersial, tapi juga disiapkan sebagai sentra kawasan ASEAN di Jakarta. Karena itu, wajah Blok M harus menampilkan keberagaman dan kekuatan ekonomi lokal, bukan menjadi lahan spekulasi bisnis sepihak.
“Saya memastikan Blok M adalah wadah bagi UMKM dan produk lokal untuk berkembang, bukan ladang oknum mencari untung pribadi,” tegasnya.
7. Netizen Dukung Penurunan Tarif Sewa dan Transparansi
Di TikTok dan media sosial lainnya, banyak pengguna menyuarakan harapan agar harga sewa dikembalikan ke tarif normal dan dikelola lebih transparan.
Berikut beberapa komentar warganet yang viral:
-
“Balikin saja ke Rp 2 juta, pasti UMKM balik lagi. Blok M udah ramai kok.” — @Deni Property
-
“Rp 15 juta untuk kios kecil? Kelewatan banget.” — @Yayaaa
-
“Harga segitu tapi fasilitas kosong, terus kita yang renovasi sendiri. Enggak adil.” — @Minyoong_I93
Analisis: Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Kasus Ini?
Kisruh di Blok M menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus lebih aktif mengawasi kerja sama dengan BUMD seperti PT MRT Jakarta. Keterlibatan koperasi atau pengelola pihak ketiga pun perlu diaudit secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan.
UMKM adalah tulang punggung perekonomian kota. Ketika mereka dipinggirkan oleh praktik sewa yang tidak transparan dan tidak adil, maka bukan hanya ekonomi yang rugi, tapi juga kepercayaan masyarakat pada program revitalisasi kota.
Solusi dan Harapan ke Depan
Langkah awal Gubernur Pramono Anung patut diapresiasi, namun tantangan belum selesai. Ke depan, diperlukan:
- Regulasi tarif sewa yang ketat dan jelas
- Fasilitas layak bagi pedagang
- Mekanisme pengaduan terbuka
- Audit menyeluruh terhadap pengelola kios
- Pemberdayaan koperasi yang sehat dan transparan
Blok M memiliki potensi besar sebagai ikon urban Jakarta. Dengan pengelolaan yang adil dan berpihak pada pelaku UMKM, kawasan ini bisa menjadi contoh sukses revitalisasi kota yang benar-benar pro rakyat.
Penutup
Tingginya tarif sewa kios di Blok M jadi peringatan penting bahwa keberpihakan pada UMKM tidak cukup dengan slogan. Diperlukan tindakan nyata, transparansi, dan kepastian hukum agar para pelaku usaha kecil bisa tumbuh di tengah kota yang terus berkembang.
Kamu pedagang Blok M atau pelaku UMKM lainnya? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar dan dukung pengelolaan kios yang adil!
