Writer: Raodatul - Selasa, 16 Desember 2025 02:50:16
FYPMedia.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memastikan pemerintah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatra.
Salah satu langkah strategis yang segera diambil adalah pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, yang akan bertugas mempercepat pemulihan wilayah terdampak di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Langkah ini ditegaskan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
Kepala Negara menyatakan dirinya terus memantau perkembangan penanganan bencana dan menilai bahwa fase pascatanggap darurat harus ditangani secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
"Saya monitor terus, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi," ucap Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemulihan pascabencana tidak berjalan lambat dan terfragmentasi.
Satgas ini nantinya akan menjadi ujung tombak koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.
Fokus Utama: Hunian Sementara dan Rumah Tetap Warga
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menempatkan pemulihan hunian masyarakat sebagai prioritas utama.
Pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi, sekaligus menyiapkan hunian tetap agar masyarakat dapat kembali hidup normal secepat mungkin.
"Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap," tutur Prabowo.
Langkah ini dinilai krusial mengingat ratusan ribu warga masih berada di pengungsian akibat rusaknya rumah dan fasilitas dasar.
Presiden juga menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait kesiapan pembangunan ribuan unit rumah.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sekitar 2.000 rumah akan mulai dibangun dalam waktu dekat, bahkan berpotensi langsung difungsikan sebagai hunian tetap.
"Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap," kata Prabowo.
Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas waktu transisi dari pengungsian ke pemukiman permanen, sehingga mengurangi beban psikologis dan ekonomi warga terdampak.
Baca Juga: Prabowo Tinjau Pengungsi Langkat, Janjikan Air Bersih dan Perbaikan Tanggul
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Tugas dan Peran Strategis
Pembentukan satgas atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam penanganan bencana skala nasional. Satgas ini dirancang tidak hanya untuk membangun kembali rumah warga, tetapi juga memulihkan infrastruktur vital dan fasilitas publik yang rusak.
Ruang lingkup tugas satgas meliputi:
- Rekonstruksi rumah warga yang rusak atau hancur
- Perbaikan jalan, jembatan, dan akses transportasi
- Pemulihan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik
- Koordinasi logistik dan distribusi bantuan pascabencana
- Sinkronisasi program pusat dan daerah
Untuk memperkuat dasar hukum dan koordinasi lintas sektor, pemerintah juga tengah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan mengatur secara rinci mekanisme rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menyampaikan bahwa aturan tersebut sedang difinalisasi dan akan segera diteken Presiden.
"Instruksi itu ditujukan kepada beberapa menteri, kepala lembaga, serta gubernur, bupati, dan wali kota," kata Bambang.
Dengan adanya Inpres, setiap kementerian dan pemerintah daerah akan memiliki mandat jelas dan target terukur dalam menjalankan program pemulihan pascabencana.
Transisi dari Tanggap Darurat ke Pemulihan
Pembentukan satgas ini menandai peralihan penting dari fase tanggap darurat menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Sumatra sejak Kamis, 27 November 2025.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat apabila kondisi lapangan belum sepenuhnya aman.
"Tergantung situasi di lapangan," ujar Bambang.
Fleksibilitas kebijakan ini dianggap penting agar pemerintah dapat menyesuaikan respons sesuai dengan dinamika bencana dan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
Baca Juga: Bangkit dari Puing Api, Pedagang Pasar Kramat Jati Mulai Jualan Lagi
Data Korban: Dampak Bencana Masih Sangat Besar
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa dampak bencana di Sumatra tergolong masif. Hingga Minggu (14/12/2025), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.016 jiwa.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyebutkan angka tersebut meningkat dibandingkan hari sebelumnya.
Rincian korban meninggal dunia meliputi:
- Aceh: 424 jiwa
- Sumatra Utara: 349 jiwa
- Sumatra Barat: 243 jiwa
Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 212 orang, sementara jumlah pengungsi masih mencapai 624.670 jiwa, meski mengalami penurunan signifikan dibandingkan pekan sebelumnya.
Penurunan jumlah pengungsi ini menjadi sinyal awal bahwa proses pemulihan mulai berjalan, meski tantangan di lapangan masih sangat besar.
Komitmen Presiden: Pemulihan Cepat dan Berkelanjutan
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya soal respons cepat, tetapi juga soal membangun kembali kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
Ia ingin memastikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi warga.
Dengan pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatra, pemerintah berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan efektif.
Satgas ini juga diharapkan menjadi model penanganan bencana nasional ke depan, terutama menghadapi potensi bencana serupa di wilayah lain Indonesia.
Langkah cepat Presiden Prabowo dinilai sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir dan bertanggung jawab penuh dalam melindungi serta memulihkan kehidupan rakyatnya di tengah krisis bencana alam.
