Writer: Raodatul - Rabu, 14 Januari 2026 08:00:00
FYPMedia.id - Kementerian Pertanian (Kementan) menghadapi tantangan besar dalam upaya memulihkan sektor pangan di Sumatera pascabencana hidrometeorologi yang melanda akhir 2025. Kerusakan lahan sawah, perkebunan, serta infrastruktur pertanian di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dinilai terlalu masif untuk ditangani hanya dengan anggaran reguler yang tersedia saat ini.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa total kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak mencapai Rp6,6 triliun.
Namun, dari jumlah tersebut, anggaran yang siap digulirkan melalui APBN Kementerian Pertanian 2026 baru sebesar Rp1,49 triliun. Kesenjangan inilah yang mendorong pemerintah mengajukan tambahan anggaran Rp5,1 triliun ke DPR RI.
“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp 1,49 triliun,” ujar Amran saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, dikutip dari detikcom, Rabu (14/1/2026).
Rincian anggaran pemulihan yang sudah tersedia
Dalam pemaparannya, Amran menjelaskan bahwa dana Rp1,49 triliun tersebut telah dialokasikan secara terperinci untuk menangani dampak bencana yang tergolong ringan hingga sedang. Fokus utama diarahkan pada pemulihan lahan produktif agar petani bisa segera kembali menanam dan menjaga pasokan pangan nasional.
Dari total anggaran yang tersedia:
- Rp736,21 miliar dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan dan sedang serta perbaikan jaringan irigasi
- Rp68,6 miliar untuk bantuan benih tanaman pangan
- Rp50,46 miliar untuk rehabilitasi kawasan perkebunan
- Rp641,25 miliar untuk penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk, serta pestisida
Amran menegaskan bahwa seluruh bantuan ini akan diprioritaskan ke wilayah dengan dampak terparah, terutama lahan sawah yang mengalami kerusakan namun masih memungkinkan untuk dipulihkan dalam waktu relatif cepat.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Penghapusan Petani Miskin Ekstrem dalam 2 Tahun
Tambahan Rp5,1 triliun dinilai krusial
Meski demikian, Amran menyebut angka Rp1,49 triliun masih jauh dari kebutuhan ideal di lapangan. Kerusakan yang meluas, termasuk sawah dengan tingkat kerusakan berat, memerlukan intervensi lebih besar agar tidak mengganggu target strategis nasional.
“Selain dengan mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia saat ini pada APBN Kementerian Pertanian 2026, kami memperkirakan kebutuhan anggaran untuk membantu pemulihan sektor pertanian di tiga provinsi terdampak tersebut memerlukan anggaran tambahan Rp 5,1 triliun,” tegas Amran.
Tambahan anggaran ini dipandang sebagai langkah krusial untuk menjaga keberlanjutan program swasembada pangan nasional, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan saat ini.
Detail penggunaan tambahan anggaran Rp5,1 triliun
Kementan telah menyusun rencana penggunaan tambahan dana secara rinci dan terukur. Dari total Rp5,1 triliun yang diusulkan, alokasinya meliputi:
- Rp3,4 triliun untuk tambahan rehabilitasi sawah
- Rp456,4 miliar untuk rehabilitasi kawasan perkebunan
- Rp19,1 miliar untuk bantuan benih hortikultura
- Rp262,8 miliar untuk pakan ternak
- Rp674,7 miliar untuk sarana dan prasarana pertanian
- Rp291 miliar untuk rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya
Menurut Amran, fokus terbesar memang diarahkan pada pemulihan sawah karena sektor ini berhubungan langsung dengan produksi beras dan ketahanan pangan nasional.
“Usulan alokasi anggaran tambahan Rp5,1 triliun tersebut kami fokuskan untuk melaksanakan tambahan rehabilitasi sawah senilai Rp3,4 triliun,” katanya.
Sawah rusak berat butuh sinergi lintas kementerian
Amran juga menegaskan bahwa persoalan pemulihan pertanian tidak bisa diselesaikan dengan anggaran semata.
Khusus untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, dibutuhkan sinergi lintas kementerian agar pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Adapun untuk sawah yang mengalami kerusakan berat, rehabilitasinya memerlukan sinergi yang kuat dengan Kementerian ATR-BPN terkait dengan penataan ruang dan Kementerian PU untuk perbaikan jaringan irigasi,” jelas Amran.
Penataan ruang yang tepat dinilai penting agar sawah yang telah direhabilitasi tidak kembali terdampak banjir atau longsor di masa depan. Sementara itu, perbaikan jaringan irigasi menjadi kunci agar produktivitas lahan dapat kembali optimal.
Baca Juga: Mentan Sebut Gaji Petani Milenial Minimal Rp10 Juta
Ancaman terhadap petani dan produksi pangan
Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir 2025 telah memukul ribuan petani. Sawah terendam, tanaman rusak, ternak terdampak, dan rantai pasok pangan terganggu. Tanpa pemulihan cepat, risiko gagal tanam dan penurunan produksi pangan nasional semakin besar.
Kondisi ini berpotensi memicu efek domino, mulai dari penurunan pendapatan petani, meningkatnya ketergantungan impor pangan, hingga tekanan terhadap inflasi harga bahan pokok.
Oleh karena itu, Kementan menilai pemulihan sektor pertanian Sumatera bukan sekadar agenda daerah, melainkan kepentingan nasional.
Bola panas ada di DPR RI
Kini, keputusan terkait tambahan anggaran Rp5,1 triliun berada di tangan DPR RI, khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian.
Tanpa persetujuan legislatif, Kementan harus bekerja dengan keterbatasan anggaran yang ada, sementara skala kerusakan menuntut penanganan cepat dan masif.
Amran pun secara terbuka meminta dukungan politik dari parlemen agar proses pemulihan tidak terhambat.
“Untuk itu pada kesempatan ini kami memohon dukungan dari pimpinan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung adanya alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat proses pemulihan pasca bencana yang terjadi, khususnya pemulihan sektor pertanian,” ujarnya.
Ujian nyata komitmen ketahanan pangan
Usulan tambahan anggaran ini menjadi ujian nyata komitmen negara terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga disiplin fiskal dan membiayai berbagai program prioritas lain.
Di sisi lain, menunda pemulihan pertanian berisiko menimbulkan masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari.
Jika disetujui, suntikan dana Rp5,1 triliun diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi sawah, mengembalikan produktivitas lahan, serta memastikan petani Sumatera bisa kembali berproduksi secara normal pada musim tanam berikutnya.
Namun jika tidak, ambisi besar untuk menjaga swasembada pangan nasional pada 2026 dipastikan akan menghadapi jalan terjal.
