FYP Media – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengendalian biaya belanja birokrasi serta perluasan strategi efisiensi di lingkungan internal instansi. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025). Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya agar anggaran negara dapat digunakan secara lebih optimal dan tepat sasaran.
Suahasil menjelaskan, Kemenkeu akan memperluas penerapan standardisasi biaya, mengendalikan belanja birokrasi, serta mendorong pelaksanaan kolaborasi kegiatan lintas unit. Selain itu, Kemenkeu juga akan memperluas layanan bersama di berbagai kantor wilayah di seluruh Indonesia. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan rencana kerja anggaran 2026 yang fokus pada peningkatan efektivitas birokrasi dan penguatan tata kelola keuangan negara.
Sejak tahun 2020 hingga 2025, kebijakan efisiensi yang dijalankan Kemenkeu berhasil mengurangi anggaran yang tidak diperlukan dengan total penghematan sebesar Rp3,53 triliun. Angka tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta penerapan manajemen anggaran yang lebih ketat di berbagai unit kerja. Suahasil menegaskan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa efisiensi mampu memberikan dampak positif terhadap keuangan negara tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Efisiensi tidak hanya dilakukan dari sisi anggaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Jumlah pegawai Kemenkeu yang semula mencapai 82.468 orang pada tahun 2019 kini berkurang menjadi 77.412 orang. Meski demikian, rekrutmen pegawai tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kualitas, komposisi, dan kompetensi. Kemenkeu juga terus meningkatkan budaya kerja, kesejahteraan pegawai, serta mendorong pembangunan digital workplace agar pegawai lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu bekerja secara lebih efisien.
Dengan strategi efisiensi berkelanjutan, Kemenkeu berharap anggaran negara dapat dimanfaatkan lebih efektif untuk mendukung pembangunan nasional. Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi agar semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (ra)
