FYPmedia.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026, meskipun nilainya masih lebih rendah dibandingkan total anggaran tahun sebelumnya. Usulan ini muncul karena pagu indikatif 2026 dinilai belum mampu mencakup seluruh program strategis kementerian.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pagu indikatif Kemenkeu tahun 2026 hanya sebesar Rp 47,13 triliun, turun dari total anggaran 2025 yang mencapai Rp 53,19 triliun.
“Total pagu indikatif ini hanya cukup untuk mendanai segelintir program strategis, seperti dukungan manajemen, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta pengelolaan penerimaan negara,” ujar Suahasil dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/7/2025).
Meskipun mengalami penurunan, Kemenkeu tetap memprioritaskan alokasi anggaran untuk sejumlah program penting yang berkaitan langsung dengan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan anggaran akan dilakukan secara efisien dan terukur, dengan tetap menjaga kualitas layanan publik serta penguatan kelembagaan fiskal nasional.
Tambahan anggaran yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan bersama Badan Anggaran DPR dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Suahasil, kebutuhan tambahan tersebut penting untuk mengakomodasi reformasi struktural dan digitalisasi sistem keuangan negara.
Penurunan pagu indikatif juga mencerminkan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi transisi pemerintahan dan potensi dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, Kemenkeu mendorong efisiensi sekaligus penguatan kualitas belanja negara. (ryd)
