FYP Media.ID – Lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 pekerja, meningkat tajam 32,19% dibanding periode sama tahun lalu. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer angkat bicara soal kondisi ini, menegaskan bahwa dinamika pasar tenaga kerja saat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan perkembangan kawasan industri yang juga menunjukkan pertumbuhan signifikan.

Lonjakan PHK 32%: Fakta dan Realita di Tengah Ketidakpastian Global

Data terbaru menunjukkan bahwa angka PHK sepanjang paruh pertama 2025 meningkat cukup signifikan. Dari 32.064 pekerja yang terdampak pada Januari–Juni 2024, kini melonjak menjadi 42.385 orang. Kenaikan 32,19 persen ini menjadi alarm penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk segera merespons tantangan yang ada.

Wamenaker Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dilihat secara sepihak. Ada banyak variabel yang memengaruhi, mulai dari kondisi ekonomi global yang belum stabil, perang tarif internasional, hingga dinamika perkembangan kawasan industri di dalam negeri.

Ekspansi Kawasan Industri Jadi Kunci Penyerapan Tenaga Kerja Baru

Meski angka PHK meningkat, pemerintah juga mencatat perkembangan positif di sektor industri. Beberapa kawasan industri justru menunjukkan ekspansi dan mampu menyerap tenaga kerja baru.

Beberapa wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ini antara lain:

• Sulawesi Tenggara (Sultra)

• Kalimantan Timur

• Jawa Barat

Menurut Wamenaker, kawasan-kawasan ini menjadi harapan baru dalam penyerapan tenaga kerja di tengah gejolak global.

“Kita hari ini lagi melonjak kawasan-kawasan industri yang hari ini resapan tenaga kerjanya juga banyak,” ungkap Immanuel di Gedung BRIN, Jakarta, Senin (28/7/2025).

Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa situasi global yang tidak stabil membuat beberapa sektor menghadapi tekanan besar, terutama manufaktur dan industri padat karya.

Jawa Barat dan Dampak Ketidakstabilan Global

Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, Jawa Barat tidak luput dari dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Wamenaker mengingatkan publik untuk tidak menganggap pemerintah abai terhadap permasalahan ini.

“Kita tidak boleh juga seakan-akan bahwa pemerintah sedang tidak melakukan apa-apa,” ujarnya.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya melakukan berbagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan mitigasi dampak PHK.

Mitigasi PHK: Regulasi dan Intervensi Strategis

Wamenaker Immanuel menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah konkret untuk mengatasi lonjakan PHK yang terjadi.

Salah satu strategi penting adalah melakukan peninjauan ulang terhadap regulasi yang dianggap menghambat dunia usaha dan investasi.

“Makanya kita akan melakukan intervensi. Ada regulasi-regulasi yang kiranya menghambat usaha, kita coba revisi atau kalau enggak dihapus,” kata Immanuel.

Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali iklim usaha, memperkuat sektor industri, dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun kebijakan yang lebih proaktif dan strategis untuk mengurangi angka pengangguran secara signifikan dalam waktu dekat.

Sektor Manufaktur dan Padat Karya Tertekan, Dampak Perang Tarif Dunia

Salah satu sektor yang paling terdampak kondisi global saat ini adalah manufaktur dan industri padat karya.

Wamenaker Immanuel menyoroti bahwa perang tarif dan ketidakpastian ekonomi dunia memberikan tekanan berat bagi sektor ini.

“Manufaktur itu pastilah terdampak. Padat karya enggak bisa dibohongin. Dampak perang global, perang tarif ini kita tidak bisa menutup mata terhadap kejadian itu,” ujarnya.

Ketidakstabilan ini menyebabkan beberapa perusahaan manufaktur terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja mereka demi menyesuaikan biaya produksi dan daya saing.

Pemerintah Tidak Diam: Kebijakan dan Program Perlindungan Tenaga Kerja

Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi gelombang PHK.

Beberapa langkah penting meliputi:

• Peninjauan regulasi agar lebih fleksibel dan ramah investasi

• Pengembangan kawasan industri baru untuk memperluas penyerapan tenaga kerja

• Pelatihan dan peningkatan kompetensi pekerja agar siap menghadapi perubahan pasar tenaga kerja

• Pemberian bantuan sosial dan proteksi bagi pekerja yang terkena PHK

Semua upaya ini bertujuan menjaga kestabilan pasar tenaga kerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Apa Arti Lonjakan PHK Bagi Indonesia?

Lonjakan PHK 32% bukan hanya angka statistik. Ini adalah cerminan nyata tantangan yang dihadapi dunia kerja Indonesia di tengah pergolakan global dan perubahan industri.

Namun di balik itu, ada sinyal positif dari ekspansi kawasan industri baru yang membuka peluang kerja.

Bagi para pekerja dan pelaku industri, penting untuk terus beradaptasi dan meningkatkan keterampilan agar mampu bertahan dan bersaing.

Kesimpulan: Tantangan Besar, Langkah Tegas Pemerintah

Kondisi pasar tenaga kerja Indonesia pada 2025 memang menghadapi tantangan besar. Lonjakan PHK hingga 32% menjadi peringatan sekaligus pemicu pemerintah untuk bergerak cepat.

Wamenaker Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Dengan intervensi regulasi, pengembangan kawasan industri, dan program pelatihan, diharapkan angka pengangguran dan PHK dapat ditekan.

Penting juga bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh dan tetap optimistis bahwa Indonesia mampu bangkit dan beradaptasi dengan perubahan global.