FYP Media.ID – Keputusan Bupati Pati, Sudewo, menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu badai kemarahan warga. Ribuan orang tumpah ruah di jalan pada 13 Agustus 2025, menuntut pembatalan kebijakan yang dinilai memberatkan dan tidak berpihak pada rakyat.

Aksi yang awalnya berupa unjuk rasa damai itu berakhir ricuh, memunculkan pertanyaan besar: Mungkinkah gelombang protes ini menjalar ke seluruh Indonesia?

Bukan Sekadar Kenaikan Pajak, Tapi Soal Sikap Pemimpin

Kemarahan publik tidak hanya dipicu oleh besarnya kenaikan PBB-P2, melainkan juga gaya komunikasi Bupati Sudewo yang dianggap menantang warganya. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Sudewo dengan lantang menyatakan tidak gentar meski 50 ribu orang sekalipun turun ke jalan.

“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan. Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” kata Sudewo dalam rekaman yang memicu gelombang kemarahan.

Sikap tersebut langsung menuai reaksi keras. Alih-alih meredakan ketegangan, pernyataan itu justru memperbesar api protes yang sudah membara.

Kenaikan PBB-P2 Tak Hanya di Pati

Fenomena kenaikan tarif PBB-P2 ternyata bukan hanya terjadi di Pati. Sejumlah daerah lain juga menerapkan kebijakan serupa dengan persentase yang mencengangkan:

• Kabupaten Semarang: Naik 400 persen

• Kabupaten Bone: Naik 300 persen

• Cirebon & Jombang: Naik hingga 1.000 persen

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Demo Pati bisa menjadi pemantik protes serupa di berbagai daerah.

Pengamat: Potensi Meluas hingga Nasional

Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, menegaskan bahwa demonstrasi besar seperti di Pati berpotensi menyebar ke wilayah lain.

“Kejadian di Pati menjadi alarm bagi semua kepala daerah untuk tidak membuat kebijakan yang tidak populis. Sosio-demografi pemilih kini semakin kritis dan melek politik. Kalau aspirasi publik diabaikan, bukan tidak mungkin peristiwa ini menjalar sampai ke level nasional,” ujar Agung kepada Tempo.

Ia menilai, pemerintah pusat dan daerah harus belajar dari kasus ini agar tidak bermain-main dengan kebijakan yang menyentuh langsung kantong rakyat.

Badai Politik untuk Gerindra

Kasus ini juga membawa dampak politik serius. Sudewo, yang baru enam bulan menjabat dan merupakan kader Partai Gerindra, kini menghadapi tuntutan mundur dari ribuan demonstran.

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menegaskan bahwa akar masalahnya bukan hanya kenaikan PBB, melainkan gaya komunikasi Sudewo yang terkesan menantang.

“Kalau hanya kenaikan PBB, mungkin warga masih bisa menahan diri. Tapi gaya menantang itu yang memicu amarah,” kata Hendri.

Puncak Aksi: Lemparan Botol & Sandal

Pada 13 Agustus 2025, Sudewo mencoba menemui massa di Alun-Alun Pati. Menggunakan mobil kendaraan taktis milik kepolisian, ia menyampaikan permintaan maaf lewat pengeras suara.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucapnya.

Namun, respons warga jauh dari kata damai. Teriakan, lemparan botol air mineral, dan sandal mengiringi kehadirannya. Petugas keamanan segera melindungi Sudewo dengan perisai sebelum ia kembali masuk ke mobil.

Langkah DPRD: Pansus Hak Angket Pemakzulan

Bersamaan dengan aksi di jalan, DPRD Kabupaten Pati bergerak cepat. Mereka membentuk Panitia Khusus Hak Angket Pemakzulan untuk menelusuri dugaan pelanggaran sumpah jabatan oleh Bupati Sudewo.

Dari total 50 kursi DPRD Pati:

• PDIP memegang 14 kursi (terbanyak)

• Gerindra memiliki 6 kursi

• Sisanya terbagi di enam partai lain

Bupati Sudewo mengaku menghormati langkah DPRD. “Itu hak angket yang dimiliki DPRD, saya menghormatinya,” ujarnya di Pendopo Kabupaten Pati.

Gerindra Turun Tangan

Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Sugiono, mengingatkan Sudewo untuk memerhatikan aspirasi rakyat. Ia menegaskan pesan Ketua Umum Prabowo Subianto: setiap kebijakan kepala daerah kader Gerindra harus memperhitungkan dampaknya terhadap rakyat kecil.

“Partai kita lahir dan besar karena perjuangan rakyat, bukan untuk membebani mereka,” kata Sugiono.

Potensi Efek Domino

Kasus Pati bukan yang pertama di Indonesia ketika kebijakan pajak memicu gejolak. Namun, kombinasi antara kenaikan tarif pajak besar-besaran dan sikap menantang pemimpin menjadikannya berpotensi memicu efek domino.

Dengan situasi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, isu kenaikan pajak sensitif bagi masyarakat. Apalagi, media sosial mempercepat penyebaran narasi, membuat Demo Pati viral dan memancing simpati warga di daerah lain yang mengalami masalah serupa.

Preseden bagi Kepala Daerah

Para analis menilai bahwa apa yang terjadi di Pati akan menjadi benchmark—atau bahkan peringatan keras—bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

Kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama soal pajak dan biaya hidup, harus disertai komunikasi publik yang efektif, transparansi alasan kenaikan, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan.

Jika tidak, potensi terjadinya demonstrasi serupa akan semakin besar.

Arah Situasi ke Depan

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda Bupati Sudewo akan mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2. Meski telah meminta maaf atas pernyataan menantang warga, kebijakan tetap berjalan.

Namun, dengan adanya Pansus Hak Angket DPRD, masa depan politik Sudewo bisa berada di ujung tanduk. Bagi Partai Gerindra, kasus ini menjadi ujian untuk membuktikan komitmen mereka terhadap rakyat kecil.

Kesimpulan Sementara

Kasus Demo Pati bukan sekadar konflik lokal. Ia adalah gambaran dari ketegangan antara kebijakan fiskal daerah dan respon publik di era keterbukaan informasi.

Bila pemerintah daerah lain tidak mengambil pelajaran, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan gelombang demonstrasi serupa—bahkan lebih besar—di berbagai penjuru Indonesia.