Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan kegeramannya terhadap praktik curang dalam distribusi beras, khususnya kasus beras oplosan. Dalam pernyataannya yang disampaikan saat menghadiri Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7/2025), Presiden Prabowo menyebut bahwa praktik ini telah merugikan negara hingga Rp100 triliun setiap tahunnya.
Kerugian ini berasal dari praktik pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium hanya dengan mengganti kemasannya. Prabowo menjelaskan bahwa beras yang semestinya dijual murah kepada masyarakat malah dikemas ulang dan dijual dengan harga lebih tinggi, merugikan negara dan rakyat secara langsung.
“Saya dapat laporan, satu tahun dengan permainan ini, ya beras biasa diganti bungkusnya dibilang premium. Kemudian dijual, ini hilang kekayaan kita hilang Rp100 triliun tiap tahun, bagaimana tidak mendidih kita dengar itu,” ujar Presiden Prabowo.
Kerugian Besar yang Merugikan Rakyat
Jika praktik ini dibiarkan tanpa tindakan tegas, kata Presiden, kerugian negara bisa mencapai Rp1.000 triliun dalam lima tahun. Jumlah tersebut sangat besar dan seharusnya bisa digunakan untuk membangun sektor pendidikan, seperti renovasi sekolah, penyediaan sarana-prasarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas guru.
Presiden menambahkan bahwa pemerintah selama ini telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor pertanian, seperti pembangunan pabrik pupuk, penyediaan benih unggul, subsidi bahan bakar, dan irigasi. Namun, hasil panen yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dijadikan ajang keuntungan sepihak oleh pengusaha nakal.
“Beras alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat, begitu sudah digiling jadi beras, paketnya diganti, katanya beras premium, harganya tambah Rp5.000, Rp6.000,” jelas Prabowo dengan nada kecewa.
Presiden Perintahkan Penindakan Tegas
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak hanya menyoroti persoalan ini, tetapi juga menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras adalah tindak pidana serius. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk keserakahan dan pengkhianatan terhadap rakyat.
“Ini tidak benar, ini adalah pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah,” tegasnya.
Oleh karena itu, Kepala Negara telah memerintahkan secara langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengusut tuntas kasus ini. Prabowo juga menekankan pentingnya penyitaan terhadap aset dan barang bukti sebagai langkah konkret untuk memberikan efek jera.
“Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, usut, tindak, sita,” ujarnya.
Beras adalah Hajat Hidup Orang Banyak
Presiden menekankan bahwa beras adalah komoditas utama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga negara wajib hadir dan melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan.
Prabowo juga menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mentoleransi segala bentuk penyelewengan distribusi bahan pokok, terutama ketika menyangkut kepentingan rakyat kecil. Praktik seperti ini, lanjutnya, hanya memperkaya segelintir pihak dan memperparah kesenjangan sosial.
Pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas mafia pangan, khususnya praktik pengoplosan beras. Dengan kerugian mencapai Rp100 triliun per tahun, pemerintah tidak akan tinggal diam.
Tindakan tegas terhadap praktik curang dalam distribusi bahan pangan sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan nasional, keadilan bagi petani, serta perlindungan konsumen dari eksploitasi harga. Harapan rakyat kini bertumpu pada ketegasan aparat penegak hukum dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.
