FYPmedia.id – Pemerintah kembali melanjutkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung mulai akhir 2025 hingga awal 2026. Setelah suksesnya pemindahan tahap pertama yang dimulai pada pertengahan 2024, kini kementerian dan lembaga pusat kembali bersiap mengirimkan pegawai negeri dari berbagai unit kerja untuk menempati kantor-kantor baru di kawasan inti pemerintahan IKN, Kalimantan Timur.
Tahapan dan Jumlah ASN yang Akan Dipindahkan
Menurut data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sebanyak 8.000–10.000 ASN, TNI/Polri, dan pejabat lembaga negara direncanakan ikut dalam gelombang pemindahan tahap kedua. Mereka berasal dari berbagai kementerian dan lembaga strategis yang akan menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan di pusat ibu kota baru.
Pemindahan ini mencakup jabatan pimpinan tinggi (JPT), pejabat administrator, serta fungsional tertentu. Fokus pemindahan tahap kedua adalah pada unit-unit layanan publik dan koordinasi antarlembaga yang telah memiliki gedung operasional di kawasan pusat pemerintahan IKN.
Kesiapan Infrastruktur di IKN
Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan bahwa progres pembangunan infrastruktur dasar, perumahan ASN, serta fasilitas pendukung seperti jaringan transportasi, air bersih, dan internet telah mencapai lebih dari 80%. Pada tahap kedua ini, 12 tower hunian vertikal tambahan akan difungsikan, melengkapi 47 tower yang sudah dibangun sebelumnya.
Jaringan jalan utama, gedung kementerian, serta pusat komando terpadu pemerintahan juga ditargetkan siap digunakan menjelang akhir 2025.
Sistem Kerja dan Penyesuaian Digital
Seiring pemindahan fisik, ASN juga akan beradaptasi dengan sistem kerja digital terpadu. OIKN bersama Kementerian Kominfo telah menyiapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung tata kelola yang lebih efisien dan transparan. ASN yang dipindahkan akan mengikuti pelatihan penyesuaian kerja dan digitalisasi selama masa transisi.
Tantangan dan Respons ASN
Meskipun banyak ASN menyatakan kesiapannya untuk pindah ke IKN, masih terdapat tantangan seperti penyesuaian sosial, pendidikan keluarga, hingga kondisi iklim kerja baru. Pemerintah menyediakan berbagai insentif berupa tunjangan khusus daerah, fasilitas tempat tinggal, hingga kemudahan perpindahan keluarga inti.
KemenPAN-RB juga membuka jalur komunikasi langsung untuk menerima masukan dari ASN terkait kesiapan pribadi dan administratif sebelum diberangkatkan ke Kalimantan Timur.
Dampak Ekonomi dan Strategi Jangka Panjang
Pemindahan ASN ke IKN bukan hanya simbol administratif, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi besar pemerataan pembangunan nasional. Kehadiran ribuan ASN di IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, UMKM, serta investasi infrastruktur.
Langkah ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan membangun pusat pemerintahan yang berkelanjutan, hijau, dan berbasis teknologi modern. (ra)
