FYP Media.ID – Aksi Demo Berubah Rusuh, Ribuan Diamankan

Jakarta kembali diguncang oleh gelombang unjuk rasa besar-besaran yang berujung ricuh. Tak hanya fasilitas publik rusak, namun sebanyak 1.240 orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga terlibat dalam aksi anarkis.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, menyatakan bahwa massa yang diamankan berasal dari berbagai latar belakang—pelajar STM, mahasiswa, bahkan warga sipil yang ikut-ikutan. Lebih mengejutkan, mayoritas dari mereka bukan warga Jakarta.

“Mereka berasal dari luar Jakarta: Jawa Barat, Banten, dan daerah lain,” ujar Asep dalam konferensi pers di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

Demo Rusuh Berlangsung 5 Hari: Dari 25 hingga 29 Agustus 2025

Penangkapan dilakukan sepanjang periode 25–29 Agustus 2025, saat gelombang demonstrasi pecah di berbagai titik Ibu Kota. Polisi mencatat aksi ini menyebar ke pusat-pusat transportasi dan infrastruktur strategis.

Massa Campur Aduk: Pelajar, Guru, hingga Mahasiswa

Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, kali ini pihak keamanan mencatat adanya keterlibatan kelompok yang sangat beragam:

• Pelajar STM dan SMK

• Mahasiswa dari berbagai kampus

• Guru honorer

• Pekerja informal

• Warga sipil yang “ikut-ikutan”

Aparat menduga sebagian dari mereka tidak memahami tuntutan aksi, melainkan hanya terdorong ikut serta karena ajakan di media sosial.

Provokator Diincar, Aktor Intelektual Dideteksi

Tak hanya menangkap peserta aksi, Polda Metro Jaya tengah memburu provokator dan aktor intelektual yang diduga memicu eskalasi massa hingga pembakaran halte dan penjarahan fasilitas publik.

“Sudah kita deteksi. Tinggal tunggu waktu, akan ada tindakan tegas,” tegas Kapolda Asep.

Langkah ini diambil untuk memastikan kerusuhan tidak terulang, dan agar publik tidak salah arah dalam menyampaikan aspirasi.

Perintah Tegas dari Presiden hingga Panglima TNI

Penindakan cepat aparat bukan tanpa dasar. Asep menegaskan bahwa instruksi sudah jelas dari Presiden RI, Kapolri, dan Panglima TNI. Intinya: tindakan tegas terhadap pelaku anarkis, namun tetap hormati aksi damai.

“Bagi yang menyampaikan pendapat dengan damai, tidak ada masalah. Tapi kalau anarki, ada hukum yang akan berlaku,” tegasnya.

716 Orang Luka, Pemprov DKI Tanggung Biaya Pengobatan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa sebanyak 716 warga mengalami luka-luka selama aksi rusuh berlangsung. Jumlah itu belum termasuk aparat yang juga mengalami cedera.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemprov DKI akan menanggung seluruh biaya pengobatan warga sipil yang terluka akibat insiden ini.

“Kami sudah arahkan Dinas Kesehatan untuk mengawal semuanya. Biaya ditanggung Pemprov,” ujar Pramono di Balaikota.

Fasilitas Umum Rusak Parah, Kerugian Capai Rp 55 Miliar

Kerusuhan menyebabkan kerugian besar pada infrastruktur transportasi Ibu Kota:

Fasilitas yang terdampak:

• 22 Halte Transjakarta rusak, 6 di antaranya hangus terbakar

• 1 pintu tol rusak

• CCTV dan fasilitas kota hancur dan hilang

• Jalur MRT rusak akibat kerumunan massa dan sabotase

Estimasi kerugian:

Pemprov Tancap Gas: Target Perbaikan Rampung 9 September

Perbaikan telah dimulai sejak Sabtu (30/8/2025). Pemprov menargetkan perbaikan seluruh halte, pintu tol, dan jalur MRT akan rampung pada 8–9 September 2025.

“Baik yang rusak sedang atau berat, kami pastikan akan selesai sebelum pertengahan September,” tegas Gubernur Pramono.

Transjakarta Tak Berhenti, 14 Koridor Kembali Aktif

Meski rusak parah, Transjakarta tetap beroperasi. Sebanyak 14 koridor sudah kembali aktif per 1 September, dengan beberapa halte dialihkan dan rute disesuaikan.

Warga pun tetap bisa beraktivitas menggunakan moda transportasi massal tanpa harus kembali ke kendaraan pribadi.

Transjakarta & MRT Digratiskan Selama 7 Hari

Dalam masa pemulihan ini, Pemprov DKI memberikan layanan gratis (Rp1,-) untuk seluruh penumpang Transjakarta dan MRT selama 1 minggu, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Kebijakan ini disebut sebagai apresiasi atas kesabaran warga menghadapi gangguan transportasi selama demo berlangsung.

“Ini bagian dari upaya kami mengurangi beban masyarakat,” ujar Wakil Gubernur Rano Karno.

Catatan: Demokrasi Iya, Anarki Jangan

Aksi demonstrasi adalah hak yang dijamin konstitusi. Namun, semua pihak—baik peserta aksi maupun aparat—diminta untuk tetap mengedepankan kedamaian dan konstitusionalitas.

Pengamat sosial-politik dari UIN Jakarta, Dr. Zulfikar M., menyatakan:

“Ada garis tipis antara menyampaikan aspirasi dan melakukan kekerasan. Sayangnya, garis itu kini terlalu sering dilanggar.”

Apa yang Bisa Dipelajari dari Kerusuhan Ini?

1. Perlu peningkatan literasi demokrasi di kalangan pelajar dan pemuda

2. Media sosial harus diawasi agar tidak menjadi alat mobilisasi destruktif

3. Pemerintah harus hadir lebih awal untuk mengantisipasi eskalasi massa

4. Aparat harus mampu membedakan peserta damai dan pelaku anarki

5. Partai politik harus ikut bertanggung jawab bila kadernya memprovokasi

Kesimpulan: Jakarta Bangkit, Tapi Luka Masih Terasa

Lebih dari seribu orang ditangkap, ratusan terluka, puluhan halte hancur, dan Jakarta mencatat kerugian Rp 55 miliar. Aksi unjuk rasa kali ini menjadi peringatan keras bahwa demokrasi tanpa etika dan edukasi hanya akan melahirkan luka dan trauma sosial.

Tindakan tegas aparat, pemulihan cepat Pemprov, dan sikap bijak warga menjadi kombinasi penting untuk mengembalikan wajah Ibu Kota sebagai pusat demokrasi yang beradab.