FYPMedia.id – Fenomena keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menyedot perhatian publik. Dalam sepekan terakhir, kasus demi kasus bermunculan di berbagai daerah, mulai dari Bandung Barat hingga Kalimantan Barat. 

Program yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi anak bangsa justru memunculkan pertanyaan serius soal kualitas makanan, prosedur distribusi, hingga standar higienitas dapur pengolahan.

Tak pelak, rentetan kasus keracunan ini mendorong Bareskrim Polri untuk turun tangan melakukan asistensi investigasi. 

Di sisi lain, ahli gizi Tan Shot Yen melontarkan kritik pedas karena menu MBG di beberapa wilayah justru berisi makanan impor seperti burger dan spageti, alih-alih sajian lokal bergizi yang lebih sesuai kebutuhan anak-anak Indonesia.

Baca Juga: 7 Fakta Mengejutkan Keracunan Makanan dan Cara Mencegahnya

DPR Desak BGN Serius Tangani Kasus Keracunan MBG

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kasus keracunan MBG tidak boleh dianggap enteng. 

Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) bersikap tegas sekaligus melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam penyelidikan.

“Jadi begini, kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya investigasi menyeluruh agar bisa membedakan apakah kasus keracunan disebabkan kelalaian atau bahkan ada unsur kesengajaan.

“Tentunya kita meminta kepada MBG (BGN) untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja, begitu kan,” sambungnya.

Dasco juga meminta publik memberi waktu bagi BGN melakukan evaluasi internal agar program kembali berjalan sesuai tujuan.

“Untuk itu, kita kasih kesempatan kepada MBG (BGN) untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik,” tegasnya.

Baca Juga: 9 Buah & Sayur Penurun Hipertensi: Cara Alami Jaga Tekanan Darah

KSP: Pemerintah Sudah Beri Saran dan Tegaskan Standar

Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Qodari juga menanggapi maraknya kasus keracunan ini. Menurutnya, pemerintah sebenarnya sudah memberi sejumlah saran agar kejadian serupa tak lagi terulang.

“Kita sudah berikan saran-saran, waktu untuk ditindaklanjuti, semoga bisa teratasi. Kita juga telah sampaikan syarat sertifikat layak higienis, kemudian pengawasan oleh puskesmas. Insyaallah-insyaallahlah,” ucap Qodari saat mendampingi Wapres Gibran Rakabuming dalam kunjungan kerja di Palembang, Kamis (25/9/2025).

Bareskrim Asistensi, 1.333 Siswa Bandung Barat Keracunan

Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri memastikan pihaknya ikut mengawal investigasi. Namun, teknis pengusutan kasus tetap ditangani oleh polda masing-masing wilayah.

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani oleh Polda masing-masing. Polda, polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan itu sendiri,” jelas Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, Kamis (25/9/2025).

Penyidik Bareskrim juga turun langsung memeriksa dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah. Tujuannya memastikan kualitas bahan pokok benar-benar layak konsumsi.

Kasus terbesar tercatat di Bandung Barat, tepatnya Kecamatan Cipongkor, di mana 1.333 siswa diduga keracunan setelah menyantap makanan MBG. 

Di Ketapang, Kalimantan Barat, kasus lain muncul akibat lauk hiu goreng yang disebut tinggi kandungan merkuri.

BGN Terapkan SOP Baru: Wajibkan Koki Bersertifikat

Sebagai langkah cepat, Badan Gizi Nasional (BGN) kini mewajibkan seluruh koki dapur MBG memiliki sertifikat resmi dari lembaga terkait. Selain itu, setiap yayasan mitra diwajibkan menyediakan koki pendamping.

“Sudah diumumkan kemarin sore, semua koki yang di dapur harus bersertifikasi. Selain itu, ada kebijakan baru, yakni yayasan harus menyediakan koki pendamping,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, Kamis (25/9).

Menurut Nanik, aturan baru ini dibuat agar pengawasan tidak hanya dilakukan BGN, melainkan juga melibatkan yayasan mitra.

“Karena yayasan sudah menerima manfaat dari kita sewa lahan bangunannya, dia harus ikut bertanggung jawab dengan menyediakan koki, mengapa? Supaya ini kontrolnya bukan hanya dari BGN, melainkan ada kontrol juga dari pihak mitra,” jelasnya.

Baca Juga: Jangan Ada Lagi Kasus Keracunan MBG: Tegakkan Standar, Selamatkan Anak Bangsa

Ahli Gizi Tan Shot Yen: Miris, Anak-Anak Disuguhi Burger hingga Spageti

Di tengah ramainya kasus keracunan, kritik keras muncul dari dokter sekaligus ahli gizi, Tan Shot Yen. Ia menyayangkan menu MBG di beberapa daerah justru berisi makanan impor seperti burger, spageti, hingga chicken katsu.

“Yang dibagi adalah, adalah burger. Di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia, nggak ada anak muda yang tahu bahwa gandum tidak tumbuh di bumi Indonesia,” ungkap Tan dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (22/9/2025).

Ia juga menilai menu semacam itu lebih mementingkan penampilan ketimbang kualitas gizi.
“Dibagi spageti, dibagi bakmi Gacoan, oh my god. Dan maaf, ya, itu isi burgernya itu kastanisasi juga, kalau yang dekat dengan pusat supaya kelihatan bagus dikasih chicken katsu,” kritiknya.

Bahkan, Tan menyebut ada dapur MBG yang nekat menggunakan daging olahan murahan berwarna pink seperti karton.

“Saya aja nista bilang itu daging olahan, saya nggak tahu itu produk apaan. Itu rasanya kayak karton, warnanya pink,” tegasnya.

Desakan Menu Lokal 80 Persen

Lebih jauh, Tan berharap program MBG kembali ke khitahnya: menyediakan makanan bergizi berbasis pangan lokal.

“Alokasikan menu lokal 80% isi MBG di seluruh wilayah ya, saya pengin anak Papua bisa makan ikan kuah asam, saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung,” ujarnya.

Menurutnya, mengikuti permintaan anak-anak agar disajikan burger atau makanan instan hanya akan merusak tujuan utama program. “Akhirnya apa ini, mau sampai kapan makannya burger, gitu, lo. Kalau request-nya cilok? Mati kita,” sindirnya.

BGN Akui Kritik Jadi Bahan Evaluasi

Menanggapi kritik tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana tidak menampik bahwa variasi menu sering kali muncul karena permintaan anak-anak. “Sering kali itu variasi atas permintaan anak-anak agar tidak bosan,” jelasnya, Jumat (26/9/2025).

Meski demikian, ia menegaskan pihaknya akan menjadikan semua masukan sebagai evaluasi serius.  “Iya tentu (menjadi evaluasi BGN),” tegas Dadan.

Kasus keracunan MBG jelas menjadi alarm keras bagi pemerintah. Mulai dari standar bahan baku, higienitas dapur, hingga variasi menu yang tepat harus dikaji ulang. 

Investigasi Bareskrim dan desakan DPR diharapkan menjadi momentum perbaikan menyeluruh, sementara kritik dari ahli gizi menjadi pengingat agar program kembali fokus pada misi utama: menyediakan makanan sehat, aman, dan sesuai dengan kekayaan pangan lokal Indonesia.