FYPMedia. ID – Pemerintah akan menyelidiki informasi mengenai pemberian Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp 50.000 kepada mitra pekerja ojek online (ojol). Keputusan ini diambil setelah muncul protes dari para mitra yang merasa jumlah tersebut tidak sepadan dengan beban kerja mereka dan dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto mengenai kesejahteraan pekerja sektor informal.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah akan menelusuri lebih lanjut kebijakan ini. “Nanti kami cek kenapa mereka dapat Rp 50.000 dan berapa jam kerja,” ujar Immanuel dalam konferensi pers Maxim, Senin (24/3). Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari aplikator yang memberikan bonus tersebut guna memastikan apakah kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami akan menanyakan ke aplikatornya. Jika ada yang tidak sesuai, tentu akan kami berikan peringatan,” tegasnya.
Tuntutan Mitra Ojol
Sebelumnya, para mitra ojol menyampaikan keluhan mereka terkait besaran BHR yang diterima. Sejumlah mitra mengaku kecewa karena jumlah yang diterima jauh dari harapan. Mereka menilai Rp 50.000 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok dan biaya hidup yang semakin tinggi.
“Saya bekerja setiap hari tanpa libur, rata-rata 10–12 jam per hari. Tapi bonus yang saya dapat hanya Rp 50.000? Ini sangat tidak adil,” ujar Yanto, seorang mitra ojol di Jakarta. Keluhan serupa juga disampaikan oleh mitra ojol lainnya di berbagai daerah yang merasa insentif tersebut tidak mencerminkan apresiasi atas kerja keras mereka sepanjang tahun.
Selain itu, beberapa mitra juga mempertanyakan transparansi perhitungan BHR. Mereka berharap agar ada kejelasan mengenai kriteria pemberian bonus, apakah didasarkan pada jumlah perjalanan, jam kerja, atau faktor lain. “Kami butuh kejelasan. Jangan sampai ada kesan bahwa ini hanya formalitas tanpa mempertimbangkan kondisi sebenarnya di lapangan,” tambah Yanto.
Arahan Presiden dan Sikap Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja sektor informal, termasuk mitra ojol. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa kesejahteraan pekerja adalah prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, pemberian BHR yang dinilai terlalu kecil ini menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sudah sejalan dengan arahan Presiden.
Pemerintah pun berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dengan serius. Wamenaker menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi kebijakan BHR dari berbagai aplikator transportasi online dan memastikan adanya keadilan bagi para mitra pekerja.
“Kami ingin melihat bagaimana perhitungan yang digunakan oleh aplikator. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak dihargai atas kerja keras mereka,” kata Immanuel.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk merancang regulasi yang lebih jelas terkait perlindungan dan kesejahteraan mitra pekerja di platform digital. Hal ini mencakup pemberian bonus, asuransi, serta kebijakan lain yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Respons dari Aplikator
Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak aplikator terkait pemberian BHR sebesar Rp 50.000. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa besaran bonus yang diberikan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.
Beberapa aplikator disebut-sebut menerapkan sistem insentif yang berbeda-beda, bergantung pada performa mitra selama periode tertentu. Meski demikian, para mitra tetap berharap agar ada standar minimum yang jelas dalam pemberian BHR sehingga tidak ada ketimpangan antara satu platform dengan yang lain.
Di sisi lain, ada pula aplikator yang dikabarkan memberikan BHR dalam bentuk lain, seperti voucher diskon atau saldo tambahan di aplikasi. Namun, hal ini masih menimbulkan perdebatan karena banyak mitra lebih menginginkan insentif dalam bentuk uang tunai yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Harapan Mitra dan Langkah ke Depan
Mitra ojol berharap pemerintah benar-benar serius dalam menangani isu ini dan memastikan bahwa hak mereka sebagai pekerja tetap diperhatikan. Mereka menginginkan adanya kebijakan yang lebih adil dalam pemberian BHR, serta regulasi yang lebih jelas terkait hak dan kesejahteraan pekerja di sektor transportasi online.
Selain itu, mereka juga meminta adanya dialog antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra ojol untuk membahas solusi terbaik. “Kami ingin ada diskusi terbuka agar semua pihak bisa memahami kondisi di lapangan dan mencari solusi yang menguntungkan semua,” ujar Didi, seorang mitra ojol di Bandung.
Dengan adanya penyelidikan dari pemerintah, diharapkan masalah ini bisa segera menemukan titik terang. Para mitra ojol menantikan keputusan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan mereka, terutama di momentum penting seperti Hari Raya.
