Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Yusril Jamin Netral dan Objektif

FYPMedia.id - Indonesia kembali mencatatkan sejarah penting di panggung global. Untuk pertama kalinya, Republik Indonesia resmi dipercaya memegang jabatan Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk periode 2026. 

Kepercayaan internasional ini menjadi penanda kuat atas posisi Indonesia sebagai aktor diplomasi yang diperhitungkan dalam isu-isu hak asasi manusia dunia.

Pemerintah menegaskan bahwa mandat strategis ini akan dijalankan dengan prinsip netralitas, objektivitas, dan inklusivitas, di tengah kompleksitas persoalan HAM global yang kian sensitif dan politis. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan Indonesia tidak akan berpihak dan akan mengedepankan kepentingan universal dalam setiap keputusan Dewan.

“Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini. Terpilihnya Indonesia secara aklamasi berdasarkan kesepakatan kelompok Asia Pasifik,” kata Yusril kepada wartawan, dikutip dari detikcom, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Yusril, penunjukan Indonesia bukanlah hasil instan, melainkan buah dari perjalanan panjang diplomasi dan konsistensi Indonesia dalam membangun serta memperjuangkan nilai-nilai HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Komitmen Netralitas di Tengah Isu HAM Global

Yusril menegaskan bahwa Indonesia menyadari betul tantangan besar yang akan dihadapi selama memimpin Dewan HAM PBB. Berbagai konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, isu diskriminasi, hingga pelanggaran HAM berat di berbagai belahan dunia menuntut kepemimpinan yang adil dan berimbang.

“Di bawah kepemimpinan RI, kita berharap RI akan sukses memimpin dewan ini secara netral dan objektif dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia,” sambung Yusril.

Ia menekankan bahwa peran Presiden Dewan HAM bukanlah sebagai pihak yang menghakimi, melainkan sebagai penjaga proses, penengah perbedaan, dan fasilitator dialog antarnegara anggota. Netralitas menjadi prinsip utama agar Dewan HAM tetap kredibel dan dipercaya oleh komunitas internasional.

Baca Juga: Sekjen PBB Tanggapi Serangan Israel ke Pasukan Perdamaian

Rekam Jejak Indonesia Jadi Modal Utama

Kepercayaan dunia kepada Indonesia, menurut Yusril, tidak terlepas dari rekam jejak panjang Indonesia dalam isu HAM. Sejak awal 2000-an, Indonesia telah aktif terlibat dalam mekanisme HAM PBB, bahkan di masa-masa sulit ketika negara menghadapi sorotan tajam dari komunitas internasional.

“Saya sendiri sebagai Menteri Kehakiman dan HAM dua kali menghadiri sidang komisi ini di Jenewa ketika kita menghadapi tekanan dalam menghadapi isu pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa Santa Cruz dan berbagai peristiwa lain yang terjadi di awal Reformasi tahun 1998,” ujarnya.

Pengalaman tersebut, kata Yusril, justru membentuk fondasi kuat bagi Indonesia untuk terus berbenah dan berkontribusi secara konstruktif di tingkat global. 

Indonesia dinilai mampu belajar dari dinamika internalnya sendiri, sekaligus berperan aktif dalam mendorong dialog dan penyelesaian damai isu HAM internasional.

Kredibilitas HAM Nasional Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Yusril menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam Dewan HAM PBB mencerminkan tingkat kepercayaan dunia terhadap pembangunan HAM di dalam negeri. Sejumlah langkah kelembagaan dinilai menjadi bukti keseriusan tersebut.

“Karena concern kita yang begitu besar terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB,” tuturnya.

Indonesia telah membangun fondasi kelembagaan HAM melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penyusunan Undang-Undang Pengadilan HAM, hingga pembentukan kementerian khusus yang menangani urusan HAM. 

Semua langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak hanya berbicara, tetapi juga membangun sistem.

Penetapan Resmi di Jenewa

Penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 ditetapkan secara resmi pada 8 Januari 2026 dalam Organizational Meeting Dewan HAM PBB yang digelar di Jenewa, Swiss. 

Momen ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, menjadikan mandat Indonesia semakin bernilai simbolis.

Berdasarkan keterangan di laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia dipilih melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan Asia-Pacific Group (APG). 

Proses ini berjalan secara aklamasi, menandakan kuatnya dukungan negara-negara di kawasan terhadap Indonesia.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja diplomasi terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, baik di pusat maupun perwakilan Indonesia di luar negeri. 

Kementerian Luar Negeri RI secara aktif melakukan pendekatan diplomatik dengan negara-negara sahabat di Jakarta maupun di forum internasional.

Baca Juga: Iran Resmi Batalkan Kesepakatan Nuklir dengan IAEA, Akhiri Resolusi PBB 2231

Sidharto Reza Suryodipuro Jadi Presiden ke-20 Dewan HAM

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dengan penunjukan ini, Sidharto resmi menjadi Presiden ke-20 Dewan HAM PBB.

Dalam pernyataannya pada Organizational Meeting yang disiarkan melalui UN Web TV, Sidharto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia.

“Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM sejak awal pembentukannya. Kami telah beberapa kali menjadi anggota dan secara konsisten berupaya bertindak secara konstruktif serta menjadi jembatan di tengah perbedaan pandangan,” ujar Sidharto.

Sidharto bukan sosok baru dalam diplomasi multilateral. Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, ia pernah mengemban sejumlah posisi strategis, antara lain Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan. Pengalaman ini menjadi bekal penting dalam memimpin forum global yang kompleks.

Apa Saja Tugas Presiden Dewan HAM PBB?

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia memegang peran strategis dalam memastikan kelancaran kerja Dewan selama satu tahun penuh. Mengacu pada Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR), tugas Presiden Dewan HAM meliputi:

Pertama, memimpin seluruh sidang Dewan HAM, memastikan proses berjalan tertib, efisien, dan sesuai agenda yang telah disepakati bersama.

Kedua, memimpin Working Group Universal Periodic Review (UPR), yakni mekanisme peninjauan berkala kondisi HAM di seluruh negara anggota PBB tanpa pengecualian.

Ketiga, mengusulkan kandidat untuk posisi strategis, seperti pemegang mandat special procedures dan mekanisme pakar HAM.

Keempat, menunjuk para ahli independen yang bertugas dalam badan investigasi, melalui proses konsultasi yang menjamin kompetensi dan integritas.

Kelima, menangani korespondensi resmi dari misi permanen negara-negara anggota serta berbagai pemangku kepentingan.

Keenam, membangun kepercayaan dan citra Dewan HAM, baik melalui diplomasi tertutup maupun keterlibatan publik.

Ketujuh, menjaga suasana kerja yang konstruktif dan saling menghormati, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas.

Berbeda dengan Komisaris Tinggi HAM PBB yang memiliki mandat advokasi, Presiden Dewan HAM tidak menyuarakan posisi pribadi atau nasional, melainkan berperan sebagai penjaga keseimbangan dan proses.

Ujian Kepemimpinan Indonesia di Panggung Dunia

Menjadi Presiden Dewan HAM PBB bukan hanya kehormatan, tetapi juga ujian besar bagi Indonesia. Isu HAM kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, konflik geopolitik, dan tekanan internasional. Kepemimpinan yang imparsial dan kredibel menjadi kunci utama.

Dengan rekam jejak diplomasi yang panjang, pengalaman menghadapi tekanan global, serta komitmen terhadap nilai-nilai HAM, Indonesia diharapkan mampu menjalankan mandat ini dengan baik. 

Kepemimpinan Indonesia pada 2026 akan menjadi sorotan dunia, bukan hanya tentang bagaimana Indonesia memimpin, tetapi juga bagaimana Indonesia menegaskan perannya sebagai jembatan dialog global dalam isu hak asasi manusia.