fypmedia.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi. Mengusulkan agar menarik pajak dari judi online. Pernyataan tersebut disampaikan beliau pada saat rapat dengan Komisi I DPR-RI pada Senin (4/9) di Gedung DPR-RI, ketika dicecar oleh Anggota Komisi IDPR-RI Christina Ariyani.
“Saya sudah berdiskusi dengan banyak pihak bilang ‘ya sudah dipajakin aja, misalnya, dibuat terang dipajakin. Kalau nggak, kita juga kacau’” kata beliau saat mengusulkan pemungutan pajak dari judi online tersebut.
Budi Arie juga menjelaskan alasan mengenai usulan tersebut agar uang dari Indonesia tiidak lari ke negara lain. Menurutnya,di negara ASEAN, hanya negara Indonesia yang tidak melegalkan perjudian. Menteri Budi juga menaksir berapa banyak uang dari Indonesia yang lari ke luar negeri dari transaksi judi online nilainya mencapai Rp150 Triliun dan bertambah setiap tahunnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan tidak ada satupun yang sepakat dengan usulan mengenai penarikan pajak dari judi online.”Enggak, itu hanya alternaif – alternatif tapi emggak ada yang setuju, kok. Beliau sendiri juga menyampaikan, di Indonesia secara Undang – Undang itu dilarang “ ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).”Semua sepakat dilarang. Titik. Jadi yang berkembang adalah bagaimana melarangnya ini, karena judi online itu kan, ditutup seribu, tumbuhnya sepuluh ribu. Biar efektif cara nutupnya” tuturnya.
Namun, pernyataan ini memantik beragam reaksi dari berbagai tokoh dan warganet. Polemik judi online di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius untuk ditangani dan diselesaikan dengan baik. Mereka beranggapan bahwa, jika pemerintah benar – benar menarik pajak dari judi online, maka itu sama saja dengan pemerintah melegalkan judi online. Mereka berpendapat seharusnya pemerintah lebih berfokus pada pemberantasan judi online, dibandingkan menarik pajak dari judi online.
Tetapi, tidak sedikit juga warganet yang menilai usulan tersebut mirip dengan kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang pernah melegalkan perjudian. Seperti yang diketahui, selama masa pemerintahan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau pernah memungut pajak judi di wilayah DKI Jakarta untuk mendongkrak pembangunan di wilayah tersebut. Hasil yang didapatkan juga dapat terlihat dari beberapa pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta semasa pemerintahan Ali Sadikin.
Ide ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah – tengah masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran yang matang dan perencanaan yang baik, untuk memberantas permasalahan judi online yang sedang marak di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Menkominfo sedang mengkaji dan berusaha untuk memberantas permasalahan ini. Mereka juga berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan judi online di Indonesia.
