FYPMedia.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dengan ambisi besar. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengusulkan tambahan dana sebesar Rp 8,1 triliun untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur IKN pada 2025.
Penambahan anggaran ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sektor yudikatif, legislatif, serta sektor perumahan yang akan mendukung keberlanjutan ibu kota baru Indonesia.
Anggaran Tambahan untuk Infrastruktur Yudikatif dan Legislatif
Basuki menjelaskan bahwa anggaran saat ini yang tercatat di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN hanya sebesar Rp 6,3 triliun.
Namun, untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penting seperti lembaga legislatif dan yudikatif, pihaknya mengajukan tambahan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
“Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, dilansir dari liputan6.com (9/12/2024).
Selain itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pembangunan konektivitas antar wilayah di IKN guna memastikan kelancaran operasional dan aksesibilitas ibu kota baru.
Pembangunan ini mencakup fasilitas-fasilitas utama yang harus segera dibangun untuk mendukung keberlanjutan dan pengoperasian IKN.
Baca juga: Kasus Korupsi Timah: Harvey Moeis Dituntut 12 Tahun Penjara dan Rp 210 Miliar
Proses Lelang Dimulai Tahun Depan
Basuki menambahkan bahwa proses lelang untuk pengadaan pembangunan proyek-proyek strategis ini akan dimulai pada Januari 2025.
Lelang ini mencakup pembangunan gedung-gedung yang akan menampung lembaga-lembaga penting negara, seperti Mahkamah Agung dan DPR, yang akan segera berpindah ke IKN.
“Kami sudah punya di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), tahun depan sudah Januari, kan? Iya bulan depan (lelangnya),” kata Basuki.
Proyek ini diharapkan dapat selesai sesuai target pada tahun 2028, tepat waktu dengan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Proyek Konstruksi IKN Berjalan Lancar Meski Ada Isu Perlambatan
Meskipun sempat beredar isu tentang potensi perlambatan pembangunan IKN akibat program strategis dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Basuki memastikan bahwa pembangunan akan terus berjalan.
“Tetap melanjutkan kan. Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini ya kan. Ya kita tetap melaksanakan,” tambah Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), yang juga mendukung kelanjutan proyek IKN.
Pihaknya akan memastikan agar pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif tetap diprioritaskan, dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung pemerintahan dan lembaga-lembaga negara di ibu kota baru.B
Baca juga: 7 Fakta Kasus Situs Judol Djarum Toto: Pendapatan Fantastis Capai Rp2 Miliar
Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN
Rencana kunjungan perdana Menteri Pertahanan Prabowo ke IKN pada Desember 2024 juga semakin mendekat.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat untuk mengundang Prabowo ke IKN pada Desember 2024.
Namun, waktu pasti kunjungan masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. “Kita sudah bersurat, tetapi kita masih menunggu koordinasinya kapan waktunya. Dalam waktu dekat, Desember, ini kami sudah usulkan,” ujar Diana di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Kunjungan ini penting sebagai bagian dari pengawasan langsung oleh Presiden untuk memastikan kelancaran pembangunan dan kesiapan infrastruktur di IKN, menjelang perpindahan pemerintahan yang direncanakan pada 2028.
Persiapan Pindahnya ASN ke IKN
Selain pemerintah, rencana perpindahan para aparatur sipil negara (ASN) ke IKN juga sudah semakin dekat.
Pemerintah menargetkan bahwa pada 17 Agustus 2028, seluruh ASN dan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan mulai berkantor di IKN.
“Targetnya Pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum, beberapa waktu lalu, dilansir dari detikfinance.com.
Untuk memastikan semua berjalan lancar, pemerintah akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan bagi ASN dan fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan di IKN.
Dengan adanya tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun ini, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa dengan dana dan perencanaan yang matang, pihaknya akan terus mengupayakan penyelesaian proyek besar ini tepat waktu demi mewujudkan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
