FYPMedia.id – Pemerintah Hongkong meluncurkan kebijakan baru untuk mendorong penduduknya memiliki bayi. Kebijakan tersebut berupa memberikan insentif tunjangan sebesar USD 2.500 atau setara dengan Rp40 juta. Insentif tersebut diberikan kepada setiap pasangan baru yang memiliki bayi. Hongkong saat ini tengah menghadapi resesi seks seperti negara Asia Timur lainnya, seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea. Bantuan dana tersebut diberikan oleh pemerintah kepada orang tua yang melahirkan bayi sejak aturan tersebut berlaku hingga tahun 2026 mendatang.
Kebijakan pemerintah Hongkong ini, dilansir dari Grid pada Senin (30/10) dinilai juga sekaligus sebagai langkah pemerintah dalam memangkas bea materai pembelian rumah dari 15% menjadi 7,5%. Bantuan dana ini juga merupakan tambahan insentif pajak yang sudah ada bagi para orang tua baru yang menerima potongan pajak tahunan bagi setiap anak dan potongan bagi setiap bayi yang dilahirkan.
Namun, bantuan tersebut dinilai masih jauh dari kata cukup. Hal ini karena biaya hidup di Hongkong dikenal mahal. Sehingga membuat biaya yang digelontorkan oleh pemerintah ini dianggap kurang. Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang menawarkan bantuan serupa, Hongkong menawarkan bantuan dengan biaya yang rendah. Seperti diketahui, Singapura menawarkan bantuan dengan nominal SGD 8.036 untuk anak pertama dan kedua, serta SGD 9.497 untuk anak ketiga. Ibu di Singapura juga mendapatkan hak cuti melahirkan, cuti hamil, cuti merawat bayi, dan keringanan pajak bagi ibu yang bekerja. Jepang diketahui menawarkan bantuan sebesar USD 107 bagi orang tua setiap bulannya per anak hingga usia dua tahun. Tidak hanya itu, Jepang juga memberikan tunjangan bagi anak hingga sekolah menengah atas sebesar USD 66,7. Berdasarkan perbandingan tersebut, banyak orang tua di Hongkong mengeluhkan kecilnya nominal bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan, bantuan tersebut juga dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok.
Kesulitan dalam merawat anak serta tingginya harga kebutuhan pokok di Hongkong banyak dikeluhkan orang tua yang ingin memiliki anak. Sehingga, para masyarakat enggan memiliki anak akibat tingginya biaya hidup di negara tersebut. Masyarakat Hongkong meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Masyarakat Hongkong juga berharap pemerintah dapat menjamin Hongkong dapat menjadi tempat yang kondusif untuk melahirkan dan merawat anak.
(riz/riy)
