Anggaran Rp51,82 Triliun untuk Pulihkan Aceh–Sumatra, Prabowo: “Kemampuan Kita Ada”

FYPMedia.id - Upaya pemulihan pascabencana besar yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra memasuki fase yang semakin krusial. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis estimasi kebutuhan anggaran yang mencapai Rp51,82 triliun untuk mengembalikan kondisi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ke keadaan semula. 

Nilai ini mencakup proses rehabilitasi, rekonstruksi, hingga pembangunan kembali infrastruktur vital dan rumah warga yang hancur diterjang bencana.

Dalam Rapat Terbatas Penanganan dan Pemulihan Bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam (7/12/2025), Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan laporan komprehensif terkait skala kerusakan dan kebutuhan anggaran pemulihan. 

Angka tersebut dihitung bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan kerusakan fisik serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

"Secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan yang dilakukan, dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, Rp51,82 triliun," ujar Suharyanto dalam laporannya kepada Prabowo.

Estimasi ini menegaskan skala bencana yang tidak hanya memutus akses transportasi, merusak fasilitas umum, dan merendam ribuan rumah, tetapi juga melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat di tiga provinsi tersebut.

Baca Juga: Antrean Panjang BBM di Balige Akibat Terganggunya Pasokan dari Sibolga

Aceh Menanggung Kerusakan Terparah: 37.546 Rumah Rusak, Banyak yang Hilang Tersapu Banjir

Dari total kebutuhan anggaran nasional, Provinsi Aceh menjadi wilayah yang membutuhkan alokasi terbesar, yaitu Rp25,41 triliun. Kerusakan di Aceh disebut paling masif karena melibatkan ribuan hunian masyarakat, fasilitas publik, hingga infrastruktur strategis seperti jembatan dan jalan nasional.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," papar Suharyanto.

Tak hanya itu, Aceh masih menghadapi situasi kritis dengan dua kabupaten yang hingga kini terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Jaringan komunikasi pun sempat lumpuh, meski kini 15 dari 17 kabupaten/kota sudah kembali online, sebagian memanfaatkan jaringan satelit Starlink.

Dampak paling memprihatinkan terlihat dari jumlah rumah rusak. Menurut data BNPB:

• 37.546 rumah mengalami berbagai tingkat kerusakan,
• kategori rusak berat termasuk yang hilang disapu banjir bandang,
• kerusakan meluas pada rumah ibadah, sekolah, pondok pesantren, hingga fasilitas kesehatan.

Selain hunian, lahan pertanian, irigasi, tambak, dan kebun di berbagai wilayah Aceh juga mengalami kerusakan parah yang berpotensi menghambat pemulihan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Sumatera Barat dan Sumatera Utara Juga Alami Kerusakan Masif

Selain Aceh, dua provinsi lain juga membutuhkan alokasi anggaran signifikan untuk kembali pulih sepenuhnya.

1. Sumatera Barat – Rp13,52 Triliun

Provinsi ini mencatat kerusakan serius pada infrastruktur, terutama karena adanya dua kabupaten yang masih membutuhkan penanganan prioritas. Meski begitu, komunikasi dan listrik telah pulih 100%.

"Untuk Sumatra Barat, hasil penghitungan sementara Kementerian PU untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana membutuhkan anggaran Rp13,52 triliun," jelas Suharyanto.

2. Sumatera Utara – Rp12,88 Triliun

Di Sumatera Utara, dua kabupaten juga masih terisolasi akibat akses jalan yang terputus. Namun pemulihan jaringan komunikasi bahkan telah mencapai 100%, lebih cepat dibandingkan Aceh.

"Data sementara wilayah Sumatra Utara kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU, ini mengembalikan kondisi semula, rehabilitas, rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun," ungkapnya.

Baca Juga: Prabowo Bermalam di Aceh Usai Tinjau Banjir: Komitmen Tegas Memantau Penanganan Bencana

Komitmen Pemerintah: “Kemampuan Kita Ada”

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah memiliki kemampuan fiskal dan kesiapan sumber daya untuk melakukan pemulihan besar-besaran di tiga provinsi terdampak bencana ini.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan pentingnya manajemen yang presisi, transparansi anggaran, serta kerja kolaboratif lintas kementerian.

"Kemampuan kita ada, kita lakukan dengan teliti dan manajemen yang baik," ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan bahwa ia telah meninjau langsung beberapa lokasi terdampak di Aceh, termasuk jembatan yang terputus dan sistem irigasi yang rusak parah.

Prabowo mengungkapkan adanya banyak bendungan, baik besar maupun kecil yang jebol akibat bencana ini, dan hal tersebut membutuhkan intervensi cepat untuk menghindari kerusakan lanjutan.

"Bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol, yang besar-besar maupun yang kecil," paparnya.

Fokus Pemulihan: Membangun Rumah, Infrastruktur, hingga Menyambung Akses Publik

Salah satu perhatian utama Presiden adalah kebutuhan untuk membangun kembali ribuan rumah yang hancur, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal sepenuhnya.

"Pemerintah harus ikut membantu pembangunan kembali tempat tinggal masyarakat," tegasnya.

Selain rumah, fokus pemulihan mencakup:

• Perbaikan jembatan dan jalan nasional
• Normalisasi aliran sungai dan irigasi
• Perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan
• Restorasi lahan pertanian
• Pembersihan material longsor dan banjir
• Pemulihan jaringan listrik serta infrastruktur telekomunikasi

Prabowo menilai bahwa upaya penanggulangan yang berjalan saat ini sudah masif dan responsif, meski membutuhkan percepatan di beberapa titik yang masih terisolasi dan sulit diakses.

Tantangan Besar: Kondisi Alam dan Skala Kerusakan

Meski proses pemulihan berjalan cepat, tantangan lapangan tetap besar, terutama karena kondisi geografis yang sulit, akses jalan yang runtuh, serta cuaca ekstrem yang berpotensi menghambat pengerjaan konstruksi.

"Di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam," pungkas Prabowo.

BNPB dan Kementerian PUPR terus memperbarui data kerusakan sekaligus merinci prioritas pemulihan berdasarkan faktor urgensi dan jumlah penduduk yang terdampak.

Kesimpulan

Dengan total kebutuhan anggaran Rp51,82 triliun, pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu operasi rehabilitasi bencana terbesar dalam beberapa tahun terakhir. 

Pemerintah memastikan kesiapan pendanaan dan menegaskan komitmen untuk memulihkan kehidupan masyarakat hingga kembali normal.

Operasi pemulihan ini tidak hanya menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman, nyaman, dan dengan akses penuh pada layanan dasar.