FYPMedia. ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dua bulan pertama tahun 2025 dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) yang disiarkan langsung melalui kanal resmi Kementerian Keuangan, Kamis (13/03).
Dalam pemaparannya, Sri Mulyani menyoroti kondisi defisit APBN yang mencapai Rp31,2 triliun atau setara 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Laporan ini menjadi sorotan publik karena merupakan laporan APBN pertama di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pelaksanaan APBN adalah instrumen penting dalam mencapai tujuan prioritas presiden. Oleh karena itu, ketangkasan APBN dalam merespons dinamika ekonomi global dan domestik, sembari tetap menjaga kehati-hatian, menjadi sangat penting,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers tersebut.
Pendapatan Negara Meningkat, Belanja Tetap Terjaga
Dalam laporan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pendapatan negara hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp432,7 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh penerimaan pajak yang solid serta kontribusi dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sumber utama pendapatan negara berasal dari:
1. Pajak – Penerimaan pajak meningkat seiring pemulihan ekonomi dan optimalisasi kebijakan pajak yang diterapkan sejak awal tahun. Reformasi perpajakan yang dilakukan, termasuk digitalisasi sistem perpajakan, telah membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. PNBP – Pendapatan dari sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, serta pendapatan dari sektor kehutanan dan perikanan, turut menyumbang peningkatan pendapatan negara.
3. Cukai – Penerimaan dari cukai, terutama dari hasil tembakau, terus mengalami peningkatan meskipun terdapat tantangan dalam industri terkait.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp463,9 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Pemerintah terus mengarahkan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk perlindungan sosial, infrastruktur, dan subsidi energi.
Rincian belanja negara:
– Belanja Pemerintah Pusat – Dialokasikan untuk membiayai program-program kementerian dan lembaga, termasuk program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial dan subsidi.
– Transfer ke Daerah dan Dana Desa – Diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.
Pemerintah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan untuk memastikan keberlanjutan fiskal.
Tantangan dan Strategi Pemerintah
Sri Mulyani juga menyoroti tantangan global yang memengaruhi kondisi fiskal Indonesia, termasuk ketidakpastian ekonomi dunia, harga komoditas, serta dampak geopolitik global.
Beberapa tantangan utama yang dihadapi APBN 2025 meliputi:
1. Fluktuasi Harga Komoditas – Harga minyak dunia dan bahan pangan masih mengalami ketidakpastian, yang berpotensi memengaruhi penerimaan negara dan belanja subsidi energi.
2. Dampak Perubahan Iklim – Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk mitigasi bencana alam yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
3. Ketidakpastian Ekonomi Global – Dampak kebijakan moneter dari negara maju, seperti kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, dapat berpengaruh terhadap arus modal masuk dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah menerapkan beberapa strategi, antara lain:
– Memperkuat Basis Pajak – Dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas cakupan wajib pajak, pendapatan negara diharapkan dapat terus meningkat.
– Meningkatkan Efisiensi Belanja – Pemerintah akan fokus pada belanja yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
– Menjaga Stabilitas Fiskal – Dengan mengelola utang secara hati-hati dan menjaga rasio defisit dalam batas yang aman.
Proyeksi ke Depan dan Harapan Pemerintah
Dengan laporan ini, pemerintah berharap transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat terus terjaga. Ke depannya, pemerintah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap kuat, didukung oleh kebijakan fiskal yang fleksibel namun tetap akuntabel.
“Kami akan terus memonitor perkembangan ekonomi serta menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan agar APBN tetap sehat dan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Sri Mulyani.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah optimistis dapat menjaga kestabilan fiskal dan memastikan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional.
Laporan kinerja APBN Januari-Februari 2025 menunjukkan bahwa meskipun terdapat defisit sebesar Rp31,2 triliun, kondisi fiskal Indonesia masih dalam batas yang aman. Pendapatan negara yang meningkat menjadi sinyal positif bahwa kebijakan perpajakan dan penerimaan negara berjalan dengan baik.
Di tengah tantangan global dan domestik, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta memastikan bahwa APBN dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan responsif, diharapkan APBN 2025 dapat terus menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di era pemerintahan baru.
