FYPMedia.ID – Pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait libur sekolah selama Ramadan 2025 atau Ramadan 1446 Hijriah. Keputusan ini menjadi topik perbincangan hangat, terutama dengan adanya tiga skema yang diusulkan.
Wacana ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan.
Skema Libur Ramadan yang Dipertimbangkan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa ada tiga skema (opsi) yang tengah dibahas lintas kementerian. Ketiga opsi tersebut adalah:
- Libur penuh selama Ramadan – Siswa akan diliburkan sepenuhnya selama bulan puasa. Waktu libur ini diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti di masjid atau sekolah.
- Libur sebagian – Siswa libur beberapa hari di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri, tetapi tetap melaksanakan pembelajaran selama sebagian besar bulan puasa.
- Sekolah tetap masuk penuh – Siswa tetap mengikuti jadwal belajar seperti biasa sepanjang Ramadan.
“Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama. Nanti tunggu sampai SE keluar,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Baca juga: Wacana Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan 2025: Berikut Penjelasan dari Kemenag
Dukungan dan Penolakan dari Berbagai Pihak
Wacana ini mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dukungan terhadap libur penuh Ramadan dengan beberapa catatan penting.
Muhammadiyah bahkan telah menyiapkan paket kegiatan keagamaan yang akan menggantikan aktivitas belajar-mengajar selama libur penuh.
“Ramadan harus tetap dijadikan arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan mendidik karakter,” ujar Haedar.
Namun, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan keberatan dengan usulan libur satu bulan penuh.
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengkhawatirkan bahwa libur penuh dapat membuat siswa lebih banyak bermain game online daripada beribadah.
“Alih-alih fokus beribadah, anak-anak malah berselancar di dunia maya. Selain itu, libur panjang akan menyebabkan siswa ketinggalan pelajaran,” jelas Satriwan.
Sebagai alternatif, P2G mengusulkan penerapan “konsep kokurikuler” berdasarkan Kurikulum Merdeka.
“Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bisa mengangkat tema Ramadan, seperti disiplin, empati, solidaritas, dan nilai-nilai kepedulian sosial,” tambahnya.
Kebijakan Libur Ramadan Era Gus Dur
Kebijakan libur penuh selama Ramadan sebenarnya bukan hal baru. Pada era Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), siswa sekolah pernah mendapatkan masa libur satu bulan penuh.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi siswa waktu lebih banyak untuk mendalami ibadah.
Namun, pola ini tidak berlanjut di era pemerintahan selanjutnya. Kini, wacana tersebut kembali mencuat dengan pertimbangan adanya kegiatan keagamaan yang lebih terarah selama Ramadan.
Baca juga: ASN DKI Jakarta Boleh Poligami Berdasarkan Pergub 2 Tahun 2025, Berikut Ini Penjelasannya
Pembelajaran di Bulan Ramadan
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa istilah yang digunakan bukan “libur Ramadan” melainkan “pembelajaran di bulan Ramadan.”
“Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadan, adanya pembelajaran di bulan Ramadan,” kata Abdul Mu’ti.
Pembelajaran selama Ramadan akan diatur sedemikian rupa agar tetap memberikan nilai tambah bagi siswa.
Dalam rapat lintas kementerian, mekanisme ini telah disepakati bersama antara Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Kapan Keputusan Diumumkan?
Hingga kini, masyarakat masih menunggu keputusan final terkait skema libur Ramadan. Surat Edaran (SE) yang akan menjadi panduan resmi dijanjikan terbit dalam waktu dekat.
Polemik ini menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan antara pendidikan formal dan pembinaan karakter religius selama Ramadan.
Apapun skema yang dipilih, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang terbaik untuk siswa, orangtua, dan tenaga pendidik.
(Oda/Evly)
