FYPMEDIA.ID – Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol menjadi berita besar yang mengguncang Korea Selatan. Pada Rabu (15/1/2025), penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) berhasil menahan Presiden Yoon di kediaman resminya di Seoul. Penangkapan ini terjadi setelah upaya kedua para penyidik, terkait kasus darurat militer kontroversial yang berlangsung singkat pada awal Desember 2024. Berikut kronologi, alasan penangkapan, hingga dampaknya terhadap politik Korea Selatan.

Kronologi Penangkapan

Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap pukul 10.33 pagi waktu setempat, setelah sempat terjadi negosiasi panjang antara penyidik dan pihak Yoon di kediamannya. Upaya pertama penangkapan sebelumnya gagal karena dihalangi oleh Pasukan Pengamanan Presiden (PSS) dan kelompok pendukung Yoon. Namun, kali ini, penyidik berhasil masuk menggunakan tangga untuk melewati barikade keamanan. Sebuah konvoi kendaraan membawa Presiden Yoon ke kantor CIO di Gwacheon, di sebelah selatan Seoul, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut laporan kantor berita Yonhap, langkah penangkapan ini melibatkan sekitar 3.000 personel polisi untuk mengamankan akses ke kediaman Yoon. Bentrokan fisik kecil sempat terjadi antara penyidik dan pendukung Yoon, termasuk anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa. Namun, tidak ada kejadian serius yang menghambat pelaksanaan surat perintah penangkapan kali ini.

Alasan Penangkapan

Presiden Yoon ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait penerapan darurat militer pada 3-4 Desember 2024. Saat itu, Yoon dilaporkan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional untuk mencegah anggota parlemen memberikan suara terhadap dekritnya. Tindakan ini memicu kemarahan oposisi, yang menudingnya melanggar konstitusi dan merusak demokrasi negara. Akibat tekanan politik, Yoon akhirnya dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024, membuatnya menjadi presiden Korea Selatan pertama yang mengalami nasib tersebut.

Dalam pembelaannya, Yoon menyatakan bahwa keputusan darurat militernya adalah langkah pemerintahan yang sah untuk melindungi negara dari penyalahgunaan kekuasaan legislatif oleh oposisi utama, Partai Demokrat. Dalam pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon mengatakan, “Meskipun ini adalah investigasi ilegal, saya memutuskan untuk setuju hadir di CIO demi mencegah pertumpahan darah yang lebih buruk.” Pernyataan ini mencerminkan sikapnya yang tetap menantang meski menghadapi tekanan hukum.

Baca juga: Prabowo Subianto Tegaskan Komitmen Hukum: Fokus Penanganan Korupsi dan Perizinan Ilegal

Setelah diinterogasi di kantor CIO, Presiden Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, dekat Gwacheon. Penahanan ini memberikan waktu kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti tambahan guna memperkuat kasus mereka sebelum membawa Yoon ke pengadilan. Sementara itu, suasana politik Korea Selatan tetap memanas, dengan protes dari kedua belah pihak terus berlangsung di berbagai wilayah.

Para pendukung Yoon, termasuk politisi dari Partai Kekuatan Rakyat, menyebut penangkapan ini sebagai tindakan balas dendam politik oleh oposisi. Sebaliknya, Partai Demokrat menyebut langkah ini sebagai bentuk keadilan atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Yoon. Dalam konteks hukum, pengadilan di Korea Selatan memiliki tugas berat untuk menilai keabsahan langkah darurat militer Yoon serta dampaknya terhadap sistem demokrasi negara tersebut.

Dampak Terhadap Politik Korea Selatan

Penangkapan ini diprediksi akan mengubah dinamika politik Korea Selatan secara signifikan. Dalam jangka pendek, situasi ini menimbulkan ketidakpastian, mengingat negara kini berada dalam kekosongan kepemimpinan eksekutif. Perdana Menteri diperkirakan akan mengambil alih tugas presiden sementara, namun legitimasi dan stabilitas pemerintahan tetap menjadi tantangan besar.

ntabilitas dalam kepemimpinan.

Selain itu, langkah ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi Korea Selatan, termasuk kepercayaan terhadap sistem hukum dan parlemen. Bagi generasi muda, yang sering kali kritis terhadap pemerintahan, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan aku

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Segera Keluarkan Aturan Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial

Kasus penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol adalah momen bersejarah bagi Korea Selatan. Sebagai presiden pertama yang ditangkap saat menjabat, Yoon menghadapi tuduhan serius yang dapat mengubah arah karier politiknya selamanya. Meski penegakan hukum atas kasus ini menimbulkan perdebatan di antara pendukung dan lawan politiknya, langkah tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi masa depan demokrasi Korea Selatan. Waktu akan menunjukkan bagaimana nasib Yoon dan dampaknya terhadap lanskap politik negara ini.

Dengan intensitas perhatian publik yang tinggi, perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus dinantikan tidak hanya oleh warga Korea Selatan, tetapi juga oleh dunia internasional yang menyoroti proses demokrasi di salah satu negara maju Asia tersebut.