FYPMedia.ID – Buka, buka, dan buka lagi! Tiga kata itu kini jadi simbol arah kebijakan ekonomi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah mengejutkan datang dari sang presiden terpilih yang dikabarkan telah memerintahkan penghapusan kuota impor sejumlah komoditas strategis. Ya, kuota impor dihapus total! Keputusan berani ini disampaikan langsung dalam rapat koordinasi terbatas bersama para menteri ekonomi dan keuangan, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan Ekonomi Baru: Efisiensi Pasar Jadi Prioritas

Prabowo menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menciptakan pasar yang lebih efisien, memangkas praktik rente ekonomi, dan membuka jalan bagi harga yang lebih terjangkau untuk rakyat. “Kalau kita bisa membuka kran impor tanpa batasan kuota, tentunya dengan tetap menjaga kualitas dan pengawasan ketat, maka kita bisa menurunkan harga barang. Ini akan langsung dirasakan oleh rakyat kecil,” tegas Prabowo dalam pernyataan resminya.

Penghapusan kuota impor ini menjadi angin segar bagi konsumen, tapi sekaligus tantangan bagi produsen lokal. Langkah ini bukan hanya soal harga, tapi soal struktur pasar yang selama ini dinilai tidak efisien, penuh monopoli, dan minim transparansi.

Sri Mulyani: Pasar Akan Lebih Kompetitif dan Harga Lebih Wajar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung penuh kebijakan ini. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa penghapusan kuota impor akan membawa dampak signifikan terhadap efisiensi pasar dan mempercepat arus barang ke dalam negeri. “Jika dilakukan dengan tepat dan transparan, ini akan mengurangi distorsi pasar dan menurunkan beban biaya logistik dan distribusi,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menambahkan bahwa dengan kompetisi yang sehat, harga barang di pasar akan terdorong turun ke level yang lebih wajar. “Ketika barang lebih mudah masuk, maka pasar akan lebih kompetitif. Kompetisi itu sehat,” katanya.

Sistem Kuota: Alat Proteksi atau Sumber Masalah?

Selama bertahun-tahun, sistem kuota impor digunakan sebagai alat pemerintah untuk mengontrol masuknya barang dari luar negeri, terutama komoditas seperti beras, gula, daging, hingga tekstil. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas harga, melindungi petani dan produsen lokal, serta menjamin ketersediaan stok nasional.

Namun, kebijakan ini juga penuh kritik. Proses perizinan yang tertutup, terbatasnya kuota, serta dominasi beberapa perusahaan membuat sistem ini rawan disalahgunakan.

Menurut data Kementerian Perdagangan, 60% kuota impor pangan dalam satu dekade terakhir hanya dikuasai oleh kurang dari 10 perusahaan besar. Inilah yang disebut sebagai praktek rente ekonomi, di mana segelintir pihak menikmati keuntungan luar biasa karena kontrol atas suplai barang.

Harga Mahal? Salah Satu Biangnya Sistem Kuota

Salah satu alasan utama kebijakan ini diambil adalah karena tingginya harga barang kebutuhan pokok yang membebani masyarakat. Dalam banyak kesempatan, Prabowo menyebut bahwa kebijakan ekonominya berfokus pada pemerataan dan keterjangkauan. Ia memahami bahwa rantai distribusi yang panjang, serta suplai terbatas akibat kuota, menjadi pemicu harga tinggi.

Dengan dihapusnya kuota, pemerintah berharap arus barang menjadi lebih cepat, biaya logistik lebih rendah, dan akhirnya harga di pasar menjadi lebih murah. Strategi ini juga sejalan dengan upaya digitalisasi dan transparansi proses impor, agar tak lagi dikuasai segelintir elite bisnis.

Tantangan Baru: Bagaimana Melindungi Petani dan Industri Lokal?

Tentu saja, setiap kebijakan punya konsekuensi. Pelaku usaha kecil, terutama di sektor pertanian dan manufaktur, mengkhawatirkan dampaknya terhadap daya saing mereka. Produk lokal, yang sering kali kalah dari segi harga dan kuantitas, bisa tergerus jika pasar dibanjiri produk impor murah.

Sri Mulyani menyadari hal ini. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa kebijakan penghapusan kuota impor akan dibarengi dengan insentif dan subsidi bagi sektor domestik. “Kami sedang menyiapkan skema subsidi dan insentif agar sektor pertanian dan industri domestik bisa tetap tumbuh dan tidak terganggu oleh banjirnya produk impor,” ujarnya.

BACA JUGA : Prabowo Mau Hapus Kuota Impor, Sri Mulyani Sebut Bisa Tambah Penerimaan Negara

Untuk menghindari penyalahgunaan kebijakan, Prabowo juga menjanjikan sistem pengawasan yang lebih kuat. Aparat penegak hukum dan lembaga pengawas akan dilibatkan lebih aktif. Digitalisasi sistem perizinan impor pun menjadi prioritas agar lebih transparan dan bebas dari korupsi.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat e-government yang terus digaungkan dalam beberapa tahun terakhir. Sistem digital akan menciptakan jejak yang mudah dilacak, sehingga celah kebocoran dapat diminimalisir.

Respon Dunia Usaha: Pro dan Kontra

Reaksi pelaku usaha beragam. Sebagian besar asosiasi pengusaha menyambut positif rencana ini, terutama mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses impor akibat sistem kuota yang tertutup. “Kalau proses impor lebih terbuka dan transparan, maka pelaku usaha baru punya kesempatan masuk. Ini bagus untuk ekosistem bisnis,” kata salah satu pengusaha anggota KADIN.

Namun, tak sedikit pula yang merasa was-was. Mereka meminta agar kebijakan safeguard tetap diterapkan, dan standar mutu diperketat agar tidak semua barang asing bisa masuk tanpa filter.

Analisis Ekonom: Ini Titik Balik Transformasi Ekonomi Indonesia

Sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa langkah ini bisa menjadi game changer dalam perekonomian Indonesia. Dengan catatan: implementasinya harus hati-hati, transparan, dan paralel dengan upaya pemberdayaan lokal.

“Kebijakan ini bisa jadi titik balik. Tapi jangan sampai justru menciptakan deindustrialisasi kalau UMKM dan petani kita tidak dilindungi,” kata seorang analis dari lembaga riset ekonomi nasional.

Kesimpulan: Langkah Berani, Tapi Jangan Lengah

Keputusan Prabowo untuk menghapus kuota impor bukan hanya langkah teknis, tapi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membawa Indonesia ke arah ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien. Dukungan dari Sri Mulyani memperkuat kredibilitas kebijakan ini dari sisi fiskal dan makroekonomi.

Namun, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Perlindungan terhadap sektor domestik, pengawasan ketat, dan sistem digital yang transparan harus segera diwujudkan agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan elite bisnis semata.

Dan kini, satu pertanyaan besar yang muncul di tengah masyarakat adalah: Apakah harga akan benar-benar turun?

Kita tunggu hasilnya.