FYPMedia.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi topik hangat setelah Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Usulan ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Istana. Berikut ulasan lengkapnya.
Usulan Dana Zakat untuk Program MBG
Sultan B Najamuddin menyampaikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pendanaan program MBG. Ia mengusulkan penggunaan dana zakat sebagai alternatif anggaran negara.
“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” kata Sultan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sultan menekankan sifat gotong royong masyarakat Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program ini. “Kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga?” tambahnya.
Selain itu, Sultan mengungkapkan bahwa pemerintah Jepang juga berkomitmen memberikan dukungan terhadap program MBG.
Baca juga: Tak Semua Dapat Susu: Fakta di Balik Program Makan Bergizi Gratis
“Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” pungkasnya, dilansir dari detik.com.
Sikap Baznas Terhadap Usulan Zakat untuk MBG
Ketua Baznas, Noor Achmad, merespons positif jika program MBG diarahkan kepada fakir miskin, salah satu dari delapan golongan penerima zakat (asnaf).
“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” kata Noor di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Baznas mencatat, zakat yang berhasil dikumpulkan pada triwulan ketiga tahun 2024 mencapai Rp1 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp882 miliar.
Dana ini, menurut Noor, telah disalurkan kepada mereka yang berhak, termasuk fakir miskin, bahkan tanpa adanya program MBG.
“Selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Baznas, di mana saja, pasti ada,” tegas Noor Ahmad.
Namun, Noor juga mengingatkan pentingnya verifikasi penerima manfaat agar penyaluran dana tepat sasaran.
Baca juga: BPOM Gagalkan Distribusi Sayur Basi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Tanggapan Istana: Alokasi Zakat Tidak Sesuai
Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program MBG sebagai hal yang tidak sesuai dan bahkan “sangat memalukan”.
“Jadi, nggak ada yang ngambil dari zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” katanya.
“Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? gunanya zakat kan bukan untuk itu,” ujar Putranto saat dimintai tanggapan di Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program ini, yang ditujukan kepada siswa, ibu hamil, dan pesantren.
“Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun,” kata Am Putranto.
Dengan anggaran yang sudah mencukupi, ia menegaskan bahwa tidak seharusnya dana zakat digunakan.
(Oda)
