FYPMedia.id – Korea Utara telah resmi memulai misi Kantor Operasi Satelit Pengintai sebagai bagian dari organisasi intelijen militer mereka, menurut laporan dari kantor berita negara tersebut, KCNA, pada Minggu, 3 Desember 2023.
Kantor ini, yang berbasis di Pusat National Aerospace Technology Administration (NATA) Pyongyang, mulai menjalankan tugasnya pada hari Sabtu dan akan mengirimkan informasi ke biro pengintaian di angkatan darat serta unit-unit utama lainnya.
Satelit mata-mata militer pertama Korea Utara diluncurkan pada 21 November, yang disebutkan telah mengirimkan gambar Gedung Putih, Pentagon, pangkalan militer AS, dan “wilayah sasaran” di Korea Selatan.
Namun, hingga saat ini, Pyongyang belum merilis gambar dari satelit tersebut, memunculkan perdebatan di antara para analis dan pemerintah asing tentang sejauh mana kemampuan sebenarnya dari satelit baru ini.
Dalam artikel terpisah, seorang komentator militer Korea Utara yang tidak disebutkan namanya menyalahkan Korea Selatan atas kegagalan perjanjian pembangunan kepercayaan militer.
Ia mengakui bahwa peluncuran satelit mata-mata oleh Korea Utara sejalan dengan tindakan yang juga dilakukan oleh negara-negara lain, menganggap bahwa peluncuran militer Korea Selatan bertentangan dengan perjanjian tersebut.
Namun, Korea Selatan juga bergerak dalam ranah satelit mata-mata. SpaceX Falcon 9 meluncurkan satelit mata-mata pertama Korea Selatan ke orbit dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg, California.
Korea Selatan telah mengontrak perusahaan AS ini untuk meluncurkan total lima satelit mata-mata pada tahun 2025, mempercepat tujuannya untuk mengawasi semenanjung Korea selama 24 jam.
Konflik terus berkembang, dengan Korea Utara mengumumkan peningkatan angkatan bersenjata dan senjata baru di perbatasannya dengan Korea Selatan.
Sebelumnya, Seoul menangguhkan sebagian perjanjian militer tahun 2018 sebagai protes atas peluncuran satelit mata-mata oleh Pyongyang.
Reaksi dari negara lain tak kalah serius. Jepang menyebut peluncuran ini sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, menegaskan bahwa langkah ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internasional dan menyampaikan protes serius kepada Korea Utara.
Sementara Korea Utara membela langkah mereka dengan menekankan bahwa pengembangan teknologi satelit mereka adalah respons terhadap “militerisasi luar angkasa” oleh Korea Selatan, Jepang, dan AS.
Media negara Korut sebelumnya mengutuk rencana Korea Selatan untuk meluncurkan satelit dari pangkalan di negara bagian California.
Situasi ini menandai eskalasi persaingan luar angkasa yang semakin memanas di tengah tegangnya hubungan antar negara di kawasan tersebut.
(rin)
