Kenaikan Gaji Hakim Hingga 280%: Sejarah Baru Reformasi Peradilan Indonesia

FYPMedia.ID – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menaikkan gaji para hakim di seluruh Indonesia hingga 280 persen, menjadi kenaikan terbesar sepanjang sejarah negeri ini. Kabar ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga: Nasib Gaji ke-13 dan 14 ASN 2025: Menpan RB dan Menteri Keuangan Beri Kepastian!

Kebijakan luar biasa ini menjadi milestone dalam sejarah sistem hukum nasional, tidak hanya dari sisi nominal kenaikan, tetapi juga sebagai simbol komitmen pemerintahan Prabowo untuk mereformasi peradilan dan menghapus mafia hukum yang selama ini menghantui masyarakat.

Kenaikan Gaji Hakim Capai 280%: Tertinggi Sepanjang Sejarah

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa rata-rata kenaikan gaji hakim ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka.

“Secara rata-rata persentase, ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam peningkatan gaji hakim,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, Jumat (13/6/2025).

Khusus bagi hakim pemula atau golongan junior, lonjakan gaji bisa mencapai 280 persen dari gaji sebelumnya. Langkah ini dianggap sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat independensi dan integritas hakim.

Dibiayai dari Efisiensi Besar-Besaran Anggaran Negara

Teddy menjelaskan bahwa realisasi kenaikan gaji ini dapat dilakukan karena pemerintah berhasil melakukan efisiensi besar-besaran dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah anggaran negara dari kebocoran.

“Ratusan triliun yang berhasil diselamatkan ini adalah uang rakyat, dan harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang adil dan berkualitas,” ungkap Teddy.

Salah satu fokus penyerapan anggaran adalah meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum yang selama ini bekerja di bawah tekanan berat, namun sering kali tidak mendapat imbalan yang layak.

Presiden Prabowo: Hakim Harus Tidak Bisa Dibeli

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas hakim sebagai ujung tombak keadilan. Ia menyampaikan bahwa sejak hari pertama menjabat, ia terkejut mengetahui rendahnya gaji hakim.

“Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli,” tegas Prabowo.

Presiden menyoroti fakta bahwa selama 18 tahun terakhir, tidak ada kenaikan gaji signifikan bagi para hakim, padahal mereka memegang perkara bernilai miliaran hingga triliunan rupiah.

Kondisi ini, menurut Presiden, menjadi lahan subur bagi mafia peradilan dan praktik-praktik menyimpang.

Harapan Besar untuk Meningkatkan Integritas Pengadilan

Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk ikhtiar strategis negara dalam menciptakan peradilan yang bersih, kuat, dan tidak bisa diintervensi.

“Kita berharap tidak ada lagi mafia-mafia peradilan. Kenaikan gaji ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem peradilan berintegritas,” ujar Adies, Kamis (12/6/2025).

Menurutnya, gaji besar akan memberikan benteng moral dan finansial bagi hakim, agar tidak mudah tergoda praktik korupsi atau suap.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kenaikan gaji bukanlah solusi tunggal. Perlu pembenahan sistemik yang menyentuh aspek struktural, pengawasan internal, hingga reformasi budaya hukum.

Reformasi Peradilan Tidak Cukup dengan Gaji Saja

Meski kenaikan gaji ini adalah langkah besar, Adies Kadir mengingatkan bahwa kompleksitas permasalahan hukum di Indonesia tidak hanya soal kesejahteraan.

“Masih banyak persoalan yang perlu dibenahi di dunia peradilan kita. Itu tugas seluruh komponen bangsa ke depan,” katanya.

Ia menyoroti perlunya:

• Peningkatan pengawasan etik hakim

• Penyederhanaan proses hukum

• Pendidikan antikorupsi di lingkungan peradilan

• Digitalisasi sistem pengadilan

• Transparansi perkara dan putusan

Langkah-langkah ini, menurutnya, harus jalan beriringan dengan kenaikan gaji untuk menciptakan sistem peradilan yang benar-benar berpihak pada keadilan rakyat.

Sinyal Kuat kepada Mafia Hukum dan Publik

Kenaikan gaji hakim hingga 280 persen ini juga dibaca sebagai sinyal tegas kepada para mafia peradilan, bahwa pemerintah tidak lagi akan mentolerir kompromi dalam proses hukum.

Sementara bagi publik, ini menjadi komitmen konkret bahwa pemerintah mendengar keresahan masyarakat soal keadilan yang seringkali tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Dengan penghasilan yang layak dan fasilitas memadai, hakim diharapkan tidak lagi mencari “penghasilan tambahan” di luar hukum. Sebaliknya, mereka harus berdiri tegak sebagai pengawal keadilan yang tidak bisa dibeli.

Dampak Langsung ke Masyarakat: Akses Hukum Lebih Adil

Dengan reformasi gaji ini, masyarakat luas diharapkan bisa merasakan manfaatnya secara nyata. Akses terhadap hukum dan keadilan tidak lagi tergantung pada status sosial atau kekuatan modal.

Rakyat kecil yang selama ini merasa takut, tak mampu, atau tak percaya pada pengadilan, kini berpeluang mendapatkan proses hukum yang benar-benar adil dan berimbang.

Jika dikelola dengan baik, langkah ini bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kehakiman, yang selama ini terus menurun akibat berbagai skandal hukum.

Gaji Naik, Harapan Meningkat, Tugas Berat Menanti

Kenaikan gaji hakim hingga 280 persen bukan sekadar angka fantastis di atas kertas. Ini adalah titik awal dari perjalanan panjang reformasi hukum di Indonesia.

Baca Juga: Korban PHK Akan Terima 60% Gaji Selama 6 Bulan Mulai 2025

Presiden Prabowo dan jajarannya telah mengirim sinyal kuat: “Kami ingin hukum berdiri tegak, dan kami mulai dengan memperkuat manusianya.”

Kini, tugas besar ada di tangan para hakim: membuktikan bahwa kenaikan gaji ini bukan pemborosan anggaran, melainkan investasi keadilan untuk masa depan Indonesia.

Gaji boleh naik tajam, tapi integritas harus naik lebih tinggi.