Gaji 6 Bulan Tak Kunjung Dibayar, Satpol PP dan Damkar Mamasa Unjuk Rasa

Gaji 6 Bulan Tak Kunjung Dibayar, Satpol PP dan Damkar Mamasa Unjuk Rasa
Foto: makassarmetro

FYPMedia.id – Sejumlah anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menggelar demonstrasi di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa pada Selasa (7/11).

Mereka yang berstatus pegawai honorer memprotes pembayaran gaji yang tertunda selama enam bulan, menyebabkan kantor BPKD disegel sebagai bentuk protes.

Massa demonstran menyegel pintu masuk kantor menggunakan rantai baja dan menggemboknya. Poster bertuliskan “Segera Bayar Honor Kami” pun dibentangkan di kompleks kantor Bupati Mamasa.

Aksi protes juga melibatkan pembakaran ban bekas di halaman kantor Bupati Mamasa.

Koordinator Aksi, Andi Reski, menjelaskan bahwa 178 tenaga honorer Satpol PP dan Damkar terdampak belum dibayarkannya gaji selama enam bulan. Gaji yang tertunda sebesar Rp 500 ribu per bulan bagi setiap anggota.

“Sesungguhnya, ini terkait enam bulan gaji yang belum dibayarkan kepada kami. Tahun ini, tiga bulan dari triwulan ketiga, dan tahun sebelumnya, triwulan keempat,” ujar Reski kepada wartawan pada Selasa (7/11/2023).

Reski menegaskan bahwa aksi penyegelan kantor BPKD akan berlanjut hingga tuntutan mereka terpenuhi.

Mereka menantikan surat perintah pencairan dana (SP2D) untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran gaji.

“Sampai tuntutan kami terpenuhi dan SP2D keluar serta pembayaran dilakukan, kami tidak akan membuka segel tersebut,” tegas Reski.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintah Setda Mamasa, Mambu, mengungkapkan bahwa masalah pembayaran honor Satpol PP Mamasa telah dikomunikasikan dengan dinas terkait.

Dia memastikan bahwa SP2D untuk pembayaran gaji akan segera dikeluarkan.

“Kami telah berkomunikasi dengan kepala dinas pengelola keuangan terkait pembayaran honorarium mereka. Kami berharap SP2D akan segera keluar, sembari kami proses di keuangan,” jelas Mambu.

Meski mengakui keterlambatan pembayaran gaji, Mambu menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan pembayaran honor tenaga honorer Satpol PP. Keterlambatan ini disebabkan oleh perhatian terhadap kondisi keuangan daerah.

“Mungkin ada keterlambatan teknis di keuangan, tetapi saat dana tersedia, pembayaran pasti akan dilakukan. Keuangan selalu memperhatikan kas yang tersedia untuk pembayaran,” tambahnya.

(rin)

Leave a Reply