FYPMedia.ID – Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna perdananya di Istana Merdeka, Jakarta, menginstruksikan seluruh menteri untuk meningkatkan pelayanan birokrasi bagi rakyat Indonesia. Ia menekankan pentingnya kerja keras dari seluruh jajaran pemerintahan untuk memastikan bahwa kebutuhan rakyat terpenuhi secara cepat dan efisien.
“Birokrasi kita terkenal lambat dan rumit. Bahkan, ada yang mengatakan, ‘Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah,’ ujar Presiden Prabowo, mengutip keluhan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Ia mengimbau para menteri agar segera mengatasi hambatan (bottle neck) yang memperlambat kinerja pemerintahan.
Baca juga: https://fypmedia.id/menjaga-keseimbangan-kesehatan-mental-dengan-pola-mak/
Dalam pidatonya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya keberanian para menteri untuk melakukan reformasi, termasuk mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang tidak bekerja optimal.
“Kalau Anda tidak puas dengan pejabat pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita,” tegasnya.
Baca juga: https://fypmedia.id/keuntungan-kolaborasi-penulis-ini-tipsnya/
Selain menyoroti reformasi birokrasi, Prabowo juga mendesak kabinetnya untuk segera mengimplementasikan program andalannya, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dirancang untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Ia mengakui bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan waktu, tetapi percaya dengan dukungan menteri-menterinya, program ini bisa segera berjalan.
“Kita punya sumber daya, dana, dan kemampuan manajemen. Meskipun ini bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat, kita harus mulai,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menjelaskan pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang bertujuan mempercepat penanganan kemiskinan di Indonesia. Badan ini akan berperan dalam memonitor dan memastikan program bantuan sosial dan perlindungan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Instruksi Presiden Prabowo untuk mempercepat pelayanan dan memberdayakan para menteri diharapkan membawa perubahan dalam kinerja birokrasi Indonesia. Sikap tegas Prabowo, yang memberikan wewenang langsung kepada menteri untuk mencopot pejabat yang menghambat kinerja, menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Reformasi birokrasi yang digagas Prabowo mendapat sorotan publik dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.