Jakarta, FYPMedia.ID – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, akhirnya angkat bicara terkait kasus mega korupsi yang mengguncang perusahaan energi negara tersebut. Ahok menyatakan kesiapannya untuk membantu membongkar skandal yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

Dalam pernyataannya, Ahok mengungkapkan tiga nama yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Yoki Firnandi. Ketiga individu ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Kasus ini menjadi perhatian nasional mengingat besarnya nilai kerugian negara dan dampaknya terhadap industri energi.

Dugaan Korupsi dan Peran Para Tersangka

Kasus korupsi di Pertamina ini mencuat setelah adanya audit investigasi yang menemukan adanya praktik korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024 mengungkap bahwa praktik ini sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan sejumlah petinggi di perusahaan.

Dalam keterangannya, Ahok menyebut bahwa dirinya sudah lama mencurigai adanya kejanggalan dalam sistem manajemen dan pengelolaan keuangan di Pertamina. Namun, upaya untuk mengungkap praktik tersebut sering kali dihambat oleh berbagai kepentingan. “Sejak awal saya sudah menduga ada sesuatu yang tidak beres. Banyak kebijakan yang terlihat janggal dan tidak masuk akal,” ujar Ahok.

Menurut informasi yang dihimpun, para tersangka diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait proyek-proyek strategis di Pertamina. Dana dalam jumlah besar diduga mengalir ke sejumlah rekening yang terkait dengan pihak-pihak tertentu. Modus yang digunakan antara lain penggelembungan anggaran, kontrak fiktif, serta manipulasi laporan keuangan.

Ahok Sebut Ada Oknum BPK Terlibat

Selain menyoroti peran para tersangka, Ahok juga mencurigai adanya keterlibatan oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, tidak mungkin praktik korupsi sebesar ini bisa berlangsung tanpa adanya pembiaran dari pihak yang seharusnya melakukan pengawasan.

“Kalau ada korupsi sebesar ini, pasti ada yang membiarkan. Ini yang harus diusut sampai tuntas. Saya yakin ada oknum yang bermain di dalamnya,” kata Ahok.

Ahok mendesak Kejagung dan aparat penegak hukum lainnya untuk mengusut semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu. Menurutnya, langkah ini penting agar kasus ini tidak hanya berhenti pada beberapa nama saja, tetapi bisa membongkar jaringan korupsi yang lebih luas.

Dampak Besar Korupsi di Pertamina

Kasus mega korupsi ini tentu membawa dampak besar bagi negara. Kerugian hingga Rp193,7 triliun bukanlah angka yang kecil. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan program kesejahteraan masyarakat.

Selain merugikan negara secara finansial, skandal ini juga mencoreng reputasi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional. Kepercayaan publik terhadap BUMN ini pun menurun drastis. Hal ini bisa berdampak pada hubungan bisnis Pertamina dengan mitra strategisnya, baik di dalam maupun luar negeri.

Kejagung Akan Dalami Aliran Dana

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mendalami aliran dana dan keterlibatan pihak lain dalam skandal ini. Jaksa Agung telah membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas perkara ini, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain di luar Pertamina.

Sejumlah dokumen dan barang bukti telah disita dalam proses penyelidikan. Kejagung juga berencana untuk memanggil lebih banyak saksi guna menggali informasi yang lebih dalam terkait modus operandi para pelaku.

Ahok Siap Memberikan Keterangan

Ahok menegaskan bahwa dirinya siap memberikan keterangan lebih lanjut kepada Kejagung jika diminta. Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu proses hukum demi mengungkap kasus ini secara transparan dan akuntabel.

“Saya akan kooperatif jika dibutuhkan. Saya ingin kasus ini dibuka seterang-terangnya. Tidak boleh ada yang ditutupi,” ujar Ahok.

Dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh penting dalam pengungkapan kasus ini, masyarakat berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan tanpa intervensi politik. Kasus ini menjadi ujian besar bagi aparat penegak hukum dalam menindak tegas para pelaku korupsi di perusahaan negara.

Masyarakat pun menunggu hasil investigasi lebih lanjut dan berharap agar semua pihak yang terlibat dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan reformasi sistem pengawasan di BUMN agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Kasus mega korupsi di Pertamina menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan negara masih rentan terhadap praktik-praktik curang. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih serius untuk memperkuat sistem transparansi dan akuntabilitas di semua sektor pemerintahan, terutama di BUMN yang mengelola aset besar milik negara.