FYPMedia.ID – Pada Senin, 20 Januari 2025, tak lama setelah dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, Donald Trump membuat langkah yang mengubah sejarah dan menghebohkan dunia dengan mengeluarkan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Trump menandatangani perintah eksekutif yang berisi penarikan AS dari WHO, hanya beberapa jam setelah dia resmi menjabat.
Trump menilai bahwa “WHO telah menipu kami,” sebuah kutipan yang langsung mengundang perhatian global.
Mengikuti langkah ini, Trump juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris.
Dalam pidato pertamanya setelah pelantikan, ia menegaskan bahwa AS tidak akan terus membiayai organisasi yang dinilai merugikan negara mereka, sementara negara lain seperti China tidak turut mengeluarkan kontribusi yang setara.
Baca juga: Keputusan Kontroversial Trump: 4 Dampak Langkah AS Keluar dari WHO
Trump Desak WHO untuk Akui Kesalahan dalam Penanganan Covid-19
Sebelumnya, Trump telah lama mengkritik WHO, terutama terkait dengan penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, badan ini telah gagal dalam mengelola pandemi dan krisis kesehatan lainnya dengan baik.
“Badan Kesehatan Dunia telah salah menangani pandemi Covid-19 dan krisis kesehatan internasional lainnya,” ungkap Trump, mengutip Reuters.
Keputusan tersebut menambah panjang daftar langkah kontroversial Trump yang kerap mendapat sorotan dunia internasional.
Langkah ini menyebabkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS kehilangan akses terhadap data kesehatan global, data yang selama ini sangat penting dalam penanggulangan pandemi.
WHO dalam Sorotan, Kritik Terhadap Kebijakan Global
Terkait dengan keluarnya AS dari WHO, dampak terhadap organisasi dan jaringan kesehatan global belum dapat dipastikan.
Namun, dalam banyak kasus, AS adalah salah satu donor terbesar di dalam berbagai organisasi PBB, termasuk WHO.
Dengan demikian, keluarnya negara adidaya ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kelangsungan operasional WHO.
Baca juga: Demo ASN Terhadap Menteri Satryo: Berikut 5 Fakta yang Perlu Diketahui
Trump juga mencatat bahwa langkah ini diambil setelah kritik terhadap rencana WHO untuk merancang “perjanjian pandemi” yang dipandangnya bertentangan dengan kedaulatan negara.
Kebijakan yang ingin memperkuat kesiapsiagaan pandemi dan menetapkan aturan pengawasan patogen, pembagian data wabah cepat, serta pembangunan rantai pasokan dan produksi vaksin dianggap mengancam kebebasan negara-negara anggota.
Pemulihan Kedaulatan AS Jadi Prioritas Utama
Dalam pidato pascapelantikan, Trump menegaskan kembali komitmennya untuk memulihkan kedaulatan AS, mengutamakan kepentingan domestik, dan menurunkan ketergantungan pada organisasi internasional.
“Setiap hari di bawah pemerintahan Trump, saya akan dengan sederhana menempatkan Amerika di atas segalanya. Kedaulatan kita akan direbut kembali. Keamanan kita akan dipulihkan. Keseimbangan keadilan akan diperbaiki. Penyalahgunaan yang kejam, penuh kekerasan, dan tidak adil dari Kementerian Kehakiman serta pemerintah kita akan berakhir. Prioritas utama kita adalah menciptakan negara yang bangga, makmur, dan bebas,” papar Trump, menekankan pentingnya mengutamakan keamanan, ekonomi, dan keadilan untuk rakyat Amerika.
Keputusan Trump untuk mengundurkan diri dari WHO menjadi bagian dari upayanya untuk mempertegas kebijakan “America First”.
Trump menganggap bahwa AS harus mengutamakan dirinya sendiri, terutama dalam hal kebijakan kesehatan dan perubahan iklim, yang selama ini dianggap merugikan negara mereka.
Baca juga: Sindikat Penjual Bayi di Pekanbaru: Penjualan Capai Rp35 Juta dan Diduga sampai ke Malaysia
Tantangan di Depan Mata: Pengaruh Langkah Trump pada Dunia
Langkah Trump yang mendalam ini tentunya akan menimbulkan reaksi dari berbagai negara dan lembaga internasional. Salah satunya, dampak langsung terhadap WHO yang kehilangan salah satu donatur utamanya.
Hal ini akan memengaruhi program-program kesehatan global, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi dan distribusi vaksin.
Namun, keputusan Trump ini sejalan dengan kebijakan yang telah ditentukannya sejak awal masa jabatannya, yakni mengurangi keterlibatan AS dalam perjanjian-perjanjian internasional yang dirasa merugikan negaranya.
Amerika Serikat kini menjadi negara yang berstatus sebagai satu-satunya negara besar yang tidak berpartisipasi dalam kedua organisasi tersebut.
Keputusan seperti ini mungkin akan terus mengundang perdebatan di dalam negeri maupun dunia internasional.
(Oda/Atk)