FYPMedia.ID – Pemerintah Thailand tengah mengkaji rencana pembangunan tembok di sebagian perbatasannya dengan Kamboja dan Myanmar sebagai upaya untuk mencegah penyeberangan ilegal yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan pusat penipuan (scam centre) di kawasan tersebut. Langkah ini muncul seiring meningkatnya operasi pemberantasan kejahatan finansial yang marak terjadi di wilayah perbatasan Thailand dengan kedua negara tetangganya.
Juru Bicara Pemerintah Thailand, Jirayu Houngsub, menyatakan bahwa usulan pembangunan tembok perbatasan masih dalam tahap kajian. “Jika hal itu dilakukan, bagaimana caranya? Apa dampaknya dan bagaimana hal itu akan menyelesaikan masalah? Ini masih dalam tahap kajian,” kata Jirayu pada Senin (3/3/2025). Namun, ia tidak mengungkapkan secara rinci mengenai panjang tembok yang diusulkan. Hingga saat ini, Pemerintah Kamboja belum memberikan tanggapan terkait wacana tersebut. Perbatasan Thailand dan Kamboja memiliki panjang sekitar 817 kilometer. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Thailand mengusulkan pembangunan tembok guna menutup jalur alami sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Provinsi Sa Kaeo dengan Poipet. Saat ini, jalur tersebut hanya dipasangi kawat berduri.
Baca juga: Pemerintah dan DPR RI Sepakat Percepat Penataan Pegawai Non-ASN, Pengangkatan PPPK Dimulai 2026
Maraknya Pusat Penipuan di Asia Tenggara
Pusat-pusat penipuan telekomunikasi telah lama beroperasi di Asia Tenggara, menjebak korban dari berbagai negara, termasuk hingga Afrika Barat. Jaringan ini kerap melakukan kejahatan finansial berskala besar, seperti penipuan online, penipuan investasi cryptocurrency, pencucian uang, dan perjudian ilegal. Operasi-operasi ini sebagian besar dijalankan oleh jaringan kriminal yang dilindungi oleh kelompok bersenjata di Myanmar.
Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ratusan ribu orang telah menjadi korban perdagangan manusia oleh kelompok kriminal dalam beberapa tahun terakhir. Mereka seringkali dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan, namun kemudian dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan dengan kondisi yang memprihatinkan.
Operasi Penindakan dan Dampaknya
Upaya pemberantasan terhadap pusat-pusat penipuan ini semakin gencar setelah kasus penyelamatan aktor China, Wang Xing, pada Januari lalu. Wang awalnya dijanjikan pekerjaan di Thailand, tetapi kemudian diculik dan dibawa ke pusat penipuan di Myanmar. Insiden ini memicu perhatian internasional terhadap maraknya operasi penipuan di wilayah tersebut.
Akhir pekan lalu, pihak kepolisian Thailand menerima 119 warga Thailand yang diserahkan oleh otoritas Kamboja. Mereka dibebaskan setelah penggerebekan di Kota Poipet yang menyelamatkan lebih dari 215 orang dari sebuah pusat penipuan. Selain itu, lebih dari 7.000 warga asing, mayoritas dari China, masih menunggu untuk menyeberang dari Myawaddy, Myanmar, ke Thailand. Pemerintah Thailand kini berkoordinasi dengan berbagai kedutaan guna mempercepat proses pemulangan mereka.
Namun, ratusan warga asing yang dievakuasi dari kompleks pusat penipuan masih terjebak dalam ketidakpastian. Mereka kini berada di sebuah kamp milisi dengan kondisi memprihatinkan dan kesulitan mencari jalan pulang. Seorang anggota parlemen senior Thailand pekan lalu menyebut bahwa penindakan terhadap pusat-pusat penipuan masih belum maksimal. Ia memperkirakan sekitar 300.000 orang masih beroperasi di pusat penipuan di Myawaddy saja.
Tantangan dan Langkah ke Depan
Pembangunan tembok perbatasan dianggap sebagai salah satu solusi untuk menekan aktivitas ilegal di perbatasan. Namun, langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan dampaknya terhadap hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Selain itu, pembangunan tembok juga memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama.
Selain upaya fisik seperti pembangunan tembok, diperlukan juga kerjasama regional yang kuat untuk memberantas jaringan kriminal ini. Negara-negara di Asia Tenggara perlu meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum, pertukaran informasi intelijen, dan perlindungan korban perdagangan manusia. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai modus operandi penipuan juga penting untuk mencegah lebih banyak orang menjadi korban.
Dalam jangka panjang, pemberantasan pusat-pusat penipuan memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum yang tegas, kerjasama internasional, dan pemberdayaan masyarakat. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, kejahatan finansial yang merugikan banyak pihak dapat ditekan dan keamanan di kawasan perbatasan dapat terjaga.
