Skandal Pemerasan di DWP 2024: 18 Polisi Terlibat, Rp2,5 Miliar Disita

skandal pemerasan
Pengalaman buruk dari sejumlah warga Malaysia yang sedang menonton DWP 2024 di Jakarta menjadi sorotan baru-baru ini. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

FYPMedia.ID – Dunia hiburan Indonesia diguncang dengan kasus pemerasan yang melibatkan 18 oknum polisi di ajang Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Dengan barang bukti mencapai Rp2,5 miliar, skandal ini mengungkap sisi gelap di balik kemeriahan acara internasional tersebut. 

Berikut rangkuman lengkap fakta-fakta terkait kasus yang sedang menjadi sorotan publik ini.

Skema Pemerasan yang Terorganisasi

Menurut Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Irjen Abdul Karim, ke-18 polisi yang terlibat berasal dari tiga satuan kerja berbeda, yaitu Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. 

Mereka diduga melakukan tes urine dadakan terhadap 45 warga negara Malaysia yang hadir di DWP 2024 pada 13-15 Desember.

“Kalau terkait dengan motif, masih kita dalami. Artinya ini cukup harus kita gali karena ini menyangkut beberapa satuan kerja, mulai dari polsek, polres, hingga polda juga,” ungkap Irjen Abdul Karim di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (24/12/2024) dikutip dari Antara.

Barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,5 miliar telah disita oleh Propam Polri. Kasus ini mencuat setelah laporan di media sosial @Twt_Rave menyebutkan adanya pemerasan terhadap penonton asal Malaysia.

Baca juga: Kisah Tragis di Aceh: Fakta Mengejutkan Penyiraman Air Keras ke 2 Anak Tiri

Langkah Tegas dari Polri

Polri bertindak cepat dengan menempatkan 18 oknum polisi tersebut dalam penempatan khusus di Divisi Propam Mabes Polri. Sidang kode etik juga telah dijadwalkan untuk pekan depan.

“Kami dari pimpinan Polri ini serius dalam penanganan apa pun bentuknya terhadap terduga pelanggar yang dilakukan anggota Polri. Kami akan melakukan penindakan secara tegas siapa pun itu korbannya,” tegas Abdul Karim. 

Divisi Humas Polri, juga menegaskan bahwa Polri tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, juga menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal itu menjadi bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.

Keterlibatan Kompolnas dan Desakan Transparansi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut memantau kasus ini dan memberikan apresiasi atas langkah Propam Polri. Anggota Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menyatakan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku.

“Kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh Divisi Propam Polri dan berharap memang ada tindakan tegas dan sanksi yang juga tegas terhadap para pelaku tersebut, ” kata Anam dalam keterangannya, Senin (23/12).

Baca juga: 80.000 Pekerja Kena PHK Sepanjang 2024: Krisis dan Solusi Pemerintah

Komitmen DWP dalam Keselamatan Penonton

Pihak promotor DWP menyatakan komitmennya untuk memastikan keselamatan penonton dan bekerja sama dengan pihak berwenang. 

Dalam pernyataan resminya, DWP menegaskan akan mengambil langkah tegas setelah hasil investigasi selesai.

Sementara itu, kritik tajam datang dari korban yang menyebut kejadian ini merusak citra Indonesia sebagai destinasi wisata. 

“400+ orang Malaysia mengalami penghinaan ini. Keamanan, uang, dan waktu kami benar-benar habis!” tulis salah satu netizen Malaysia di media sosial.

Dampak Luas dan Harapan Penyelesaian

Kasus ini membuka mata publik terhadap tantangan integritas di tubuh aparat keamanan. Dengan nilai kerugian yang cukup besar dan jumlah korban yang mencapai puluhan orang, penyelesaian yang adil diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat.

“Kami masih pendalaman lagi. Jadi, kami belum berani memastikan semua fakta karena masih ada beberapa hal yang harus digali lebih jauh,” tambah Abdul Karim.

(Oda/Ryz)