FYPMedia.ID – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, akhirnya mencabut status darurat militer setelah mendapatkan dukungan dari kabinetnya, meskipun sempat memicu ketegangan di parlemen dan masyarakat.
Keputusan ini diumumkan pada Rabu (4/12) sekitar pukul 05.00 pagi waktu setempat, hanya beberapa jam setelah parlemen secara bulat menolak kebijakan darurat militer yang diusulkan oleh Yoon.
Baca juga: Penemuan Kapal Vasco da Gama di Kenya, Jejak Sejarah 500 Tahun Lalu
Ribuan pengunjuk rasa yang sudah berkumpul di luar gedung parlemen sejak malam menyambut berita tersebut dengan teriakan dan tepuk tangan. Seorang demonstran bahkan terlihat memukul drum sambil meneriakkan, “Kami menang!”
Darurat Militer Ditetapkan untuk Melawan Ancaman “Kekuatan Komunis”
Sebelumnya, pada Selasa (3/12), Yoon mengumumkan darurat militer untuk menghadapi apa yang disebutnya sebagai ancaman dari “kekuatan komunis” Korea Utara, di tengah perselisihan sengit antara pemerintah dan oposisi mengenai rancangan undang-undang anggaran.
Dalam pidatonya, Yoon menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman tersebut, serta melenyapkan elemen-elemen anti-negara.
“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara, saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung kepada publik.
Baca juga: 5 Perubahan Besar dalam Pengelolaan e-Kinerja Guru yang Dijanjikan Mendikdasmen Mulai 2025
Namun, kebijakan tersebut langsung menuai kritik dari banyak pihak, terutama dari Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama. Mereka menilai keputusan tersebut sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari masalah politik internal dan memperburuk ketegangan di dalam negeri.
Tuduhan Terhadap Oposisi
Presiden Yoon juga menuduh anggota parlemen oposisi sebagai “kekuatan anti-negara” yang berusaha menggulingkan pemerintahannya. Ia mengkritik Partai Demokrat yang mengusulkan pengurangan anggaran penting bagi negara, termasuk dana untuk memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keamanan publik.
Yoon menyebut hal tersebut sebagai bentuk “kediktatoran legislatif” yang berupaya melumpuhkan sistem peradilan dan pemerintahan.
Yoon menegaskan bahwa kebijakan darurat militer adalah langkah yang “tak terelakkan” untuk melindungi negara dan memastikan stabilitasnya. Namun, ia akhirnya memutuskan untuk mencabut status tersebut setelah mendapat dukungan dari kabinetnya, meskipun situasi politik masih sangat tegang.
Arah Politik Korea Selatan di Masa Depan
Meskipun status darurat militer telah dicabut, situasi politik Korea Selatan tetap panas. Konflik antara pemerintah dan oposisi mengenai rancangan undang-undang anggaran serta tuduhan saling serang mengenai “kekuatan anti-negara” memperburuk hubungan politik dalam negeri.
Presiden Yoon berjanji akan melanjutkan langkah-langkah untuk mengembalikan negara ke “keadaan normal” dan menghapuskan ancaman terhadap pemerintahan.
Perkembangan ini masih akan terus menjadi sorotan, dan masyarakat Korea Selatan menantikan langkah politik selanjutnya dalam menghadapi ketegangan yang belum juga mereda.
