Pramono: Kasus Asusila Tak Hentikan Kebijakan Taman 24 Jam

FYPMedia.ID — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kebijakan membuka taman kota selama 24 jam tetap akan berjalan. Hal ini disampaikan usai munculnya laporan beberapa aktivitas asusila yang terjadi di ruang publik, termasuk Taman Langsat, Jakarta Selatan. Meski sempat menimbulkan kontroversi, Pramono memilih untuk memperkuat edukasi dan pengawasan ketimbang mencabut kebijakan tersebut.

“Saya sudah mendapatkan laporan, termasuk dari CCTV, yang menunjukkan aktivitas tidak pantas di salah satu taman. Hal seperti ini langsung kami tindak lanjuti,” tegas Pramono di Balai Kota, Senin (16/6/2025).

Baca Juga: Pramono Anung-Rano Karno Menangi Pilkada Jakarta 2024: Ini 5 Fakta Penting

Respons Cepat Pemerintah: Penertiban dan Edukasi

Menindaklanjuti laporan tersebut, Pemprov DKI melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan segera mengambil tindakan. Sebanyak 15 spanduk imbauan larangan berbuat asusila dipasang di area Taman Langsat. Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari edukasi publik agar ruang terbuka hijau (RTH) tetap digunakan sebagaimana mestinya.

“Spanduk ini adalah upaya preventif. Kami ingin warga menyadari bahwa taman adalah fasilitas publik, bukan tempat untuk melakukan tindakan yang melanggar norma sosial,” kata Nanto.

Menurutnya, kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar keberadaan taman 24 jam tidak justru disalahgunakan oleh segelintir oknum. Ia juga menyebutkan bahwa patroli rutin dan kerja sama dengan tokoh masyarakat akan menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Taman 24 Jam, Lebih dari Sekadar Tempat Santai

Kebijakan taman beroperasi selama 24 jam bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga sebagai langkah konkret menjadikan Jakarta kota yang hidup selama 24 jam penuh. Pramono menjelaskan bahwa ruang publik yang terbuka hingga malam hari memberi banyak manfaat, mulai dari tempat bersosialisasi, berolahraga, hingga mengakses edukasi.

“Taman bukan sekadar tempat nongkrong. Ini ruang sosial yang penting. Kita ingin masyarakat punya alternatif sehat dan positif untuk mengisi waktu malam,” ujarnya.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah daerah juga memperpanjang jam operasional perpustakaan hingga pukul 22.00 WIB. Menurut Pramono, langkah ini bukan semata-mata untuk menghindari tawuran pelajar, tapi membuka ruang belajar yang lebih inklusif bagi generasi muda.

“Banyak yang salah paham, mengira ini terkait tawuran. Padahal, ini lebih dari itu. Ini tentang akses terhadap literasi dan ilmu di malam hari. Faktanya, pengunjung perpustakaan justru meningkat,” tuturnya.

Perayaan HUT Jakarta Akan Digelar di Taman 24 Jam

Meskipun terjadi insiden yang mencoreng wajah kebijakan taman 24 jam, Gubernur Pramono menyatakan tidak akan menghentikan program tersebut. Ia bahkan merencanakan untuk menjadikan salah satu taman 24 jam sebagai lokasi utama perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta yang akan digelar pekan depan.

“Kita tidak bisa menyerah hanya karena ada satu atau dua kasus. Respons publik terhadap kebijakan ini sangat positif. Kita harus tanggapi dengan pengawasan, bukan dengan pelarangan,” ujarnya.

Pramono juga menyampaikan bahwa kota modern harus mampu menyediakan ruang terbuka yang aman sekaligus adaptif terhadap kebutuhan warganya, termasuk di malam hari.

Kolaborasi sebagai Kunci Keberhasilan

Dalam jangka panjang, Pemprov DKI berkomitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam menjaga keamanan dan kenyamanan taman. Mulai dari tokoh masyarakat, komunitas, hingga relawan taman akan diajak bekerja sama dalam program pengawasan partisipatif.

“Kami akan membentuk sistem komunitas yang bisa turut serta menjaga taman, karena kita percaya pada kekuatan warga dalam menjaga kotanya sendiri,” ungkap Pramono.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk demokratisasi ruang publik, di mana warga tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga penjaga nilai-nilai sosial di dalamnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kebijakan taman 24 jam juga diyakini membawa dampak sosial dan ekonomi positif. Aktivitas ekonomi mikro seperti pedagang kaki lima dan UMKM mendapatkan panggung tambahan di malam hari. Selain itu, banyak kegiatan komunitas seperti senam malam, pemutaran film terbuka, hingga diskusi literasi yang kini memiliki ruang baru untuk berkembang.

“Jakarta harus hidup 24 jam, tapi bukan berarti tanpa batas. Kita hidupkan kota dengan tetap menjaga etika dan norma,” ujar Pramono.

Solusi Inklusif, Bukan Reaktif

Berbagai pihak menilai keputusan untuk melanjutkan program taman 24 jam adalah bentuk kebijakan inklusif yang berpihak pada hak warga atas ruang publik. Langkah ini dinilai lebih konstruktif dibanding sekadar membatasi akses hanya karena beberapa kasus pelanggaran.

“Ini pendekatan yang humanis. Pemerintah hadir bukan untuk melarang, tapi untuk mendampingi masyarakat dalam menjalankan kebebasan yang bertanggung jawab,” ujar sosiolog perkotaan dari UI, Ratri Permata.

Baca Juga: Pramono-Rano Deklarasi Menang 1 Putaran

Kesimpulan: Kota Modern Butuh Warga Sadar

Dengan penguatan pengawasan, kolaborasi masyarakat, dan peningkatan edukasi, Pemprov DKI Jakarta optimistis kebijakan taman 24 jam dapat terus berjalan dengan baik. Pramono Anung menutup pernyataannya dengan seruan agar seluruh warga Jakarta ikut menjaga norma dan tata tertib di ruang publik.

“Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Kota ini milik kita bersama. Mari kita jadikan Jakarta sebagai kota yang aktif, aman, dan beradab, siang maupun malam.”