Prabowo Bongkar Fakta: Sindiran untuk ‘Raja Kecil’, 330.000 Sekolah Rusak, dan Efisiensi Anggaran Negara

Prabowo Bongkar Fakta: Sindiran untuk 'Raja Kecil', 330.000 Sekolah Rusak, dan Efisiensi Anggaran Negara
sumber foto: akun instagram @prabowo

FYPMedia.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi anggaran demi kepentingan rakyat. Dalam Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya pada 10 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa terdapat “raja kecil” dalam birokrasi yang berusaha melawan kebijakan penghematan anggaran yang ia terapkan.

“Ada yang melawan saya dalam birokrasi. (Mereka) merasa sudah kebal hukum dan merasa sudah menjadi raja kecil,” kata Prabowo saat memberi sambutan dalam Pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025) mengutip Tempo.co.

Langkah efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, termasuk penyediaan makanan bergizi gratis dan perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. 

Berdasarkan data yang disampaikan Prabowo, saat ini terdapat 330.000 sekolah yang mengalami kerusakan, sementara anggaran negara hanya mampu memperbaiki 20.000 sekolah per tahunnya.

“Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? karena itu perjalanan dinas luar negeri dikurangi,” katanya.

Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Rakyat

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa penghematan harus dilakukan pada pengeluaran yang tidak perlu, termasuk perjalanan dinas luar negeri dan diskusi-diskusi yang tidak berdampak nyata.

“Saya melakukan penghematan, saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, dan pengeluaran-pengeluaran untuk ‘nyolong’ (korupsi) untuk dihentikan dan dibersihkan,” tegasnya.

Baca juga: Prabowo Turun Tangan! Fakta Baru Kebijakan Elpiji 3 Kg, Pengecer Bisa Jual Lagi

Prabowo juga menyatakan bahwa perjalanan dinas luar negeri akan dikurangi. Kecuali untuk tugas negara dan tugas belajar.

Selain itu, ia mengkritik kebiasaan beberapa pejabat yang sering melakukan studi banding ke luar negeri dengan alasan yang tidak relevan. Menurutnya, studi banding yang dilakukan seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Diskusi, diskusi, studi banding studi banding mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia, Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia kok belajar ke Australia? Studi banding belajar Pramuka. Ada apa belajar Pramuka? Grundel habis itu lobi-lobi wartawan, LSM, suruh nyerang, nggak apa-apa, saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu,” ujar Prabowo.

Larangan Perjalanan Dinas yang Tidak Penting

Sebagai bagian dari efisiensi anggaran, Prabowo menegaskan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri akan dikurangi secara signifikan. Hanya perjalanan dengan kepentingan negara dan tugas belajar yang diperbolehkan.

“Tugas belajar boleh, tugas atas nama negara boleh, jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan pakai uang sendiri,” ucapnya.

Namun, Prabowo juga membela kunjungan luar negerinya yang sering dipertanyakan. Ia menegaskan bahwa setiap kunjungannya dilakukan atas undangan sebagai kepala negara dan bertujuan untuk kepentingan bangsa.

“Saya diundang sebagai kepala negara dalam konferensi penting oleh negara penting. Saya mewakili bangsa untuk mengamankan bangsa dan untuk kepentingan bangsa,” jelasnya.

Instruksi Presiden untuk Efisiensi Belanja Negara

Kebijakan penghematan anggaran ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. 

Dalam aturan tersebut, pemerintah menargetkan total penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan agar program pemerintah, seperti pemberian makanan bergizi gratis (MBG) dan perbaikan sekolah yang rusak, dapat berjalan secara optimal. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 330 ribu sekolah yang mengalami kerusakan, sedangkan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memperbaiki 20 ribu sekolah setiap tahunnya.

Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan dengan memangkas pengeluaran yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas ke luar negeri. 

Selain itu, Prabowo secara terang-terangan menyatakan bahwa kegiatan focus group discussion (FGD) di kementerian dan lembaga perlu dikurangi, karena ia menilai diskusi tanpa aksi nyata hanya akan menjadi pemborosan anggaran.

Dengan pengurangan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak, Prabowo berharap dana tersebut dapat dialokasikan untuk sektor yang lebih penting, seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Prabowo menyadari bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan. Namun, ia optimis bahwa dengan dukungan masyarakat, terutama “emak-emak”, kebijakan ini dapat dijalankan secara efektif.

“Saya lebih takut emak-emak daripada takut mereka-mereka itu. Apalagi hari ini TNU (Tentara Nahdlatul Ulama/Muslimat NU) mendukung saya,” ujar Prabowo.

Kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam perbaikan sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat. 

Dengan fokus pada penggunaan anggaran yang lebih efektif, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus berupaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia.