FYPMedia.id – Pada hari Senin (23/10) seorang anggota polisi di Cilacap akhirnya diberhentikan dari tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas setelah muncul sebuah video yang menunjukkan ketidakmampuannya dalam menghafal Pancasila.
Video tersebut viral di berbagai media sosial dan mendapat sorotan luas dari masyarakat.
Video tersebut tersebar luas di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Dalam video tersebut, terlihat seorang anggota polisi yang keliru dalam menyebutkan urutan dari Pancasila.
Hal ini menyebabkan polisi tersebut menjadi bahan tertawaan dan kritik dari banyak pihak.
Dalam video tersebut, anggota polisi tersebut mengucapkan, “Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Persatuan Indonesia,” tetapi kemudian terjadi kebingungan saat mencoba menyebutkan sila ketiga.
Polisi tersebut mencampuradukkan sila ketiga dengan bunyi sila keempat.
“Tiga, persatuan Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan…., empat, empat, empat,” ujarnya yang kemudian dilanjutkan dengan sila keempat dan kelima.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu, mengonfirmasi bahwa anggota polisi dalam video tersebut adalah Bripka Rubangi.
Ia sebelumnya bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di Polsek Kawunganten, Polresta Cilacap.
Kombes Satake Bayu juga mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah melakukan sidang disiplin terhadap anggota yang bersangkutan.
“Kejadian ini terjadi di wilayah Cilacap, dan yang bersangkutan telah menjalani sidang disiplin,” kata Satake saat dimintai konfirmasi di kantor Polres Cilacap pada Jumat (20/10).
Setelah sidang disiplin, Satake Bayu menyatakan bahwa anggota polisi yang bersangkutan akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Bhabinkamtibmas.
Namun, belum dijelaskan jabatan apa yang akan dipegang oleh oknum tersebut dalam kondisi saat ini.
“Dia tidak lagi menjabat sebagai Bhabinkamtibmas,” ungkap Satake Bayu, seperti yang dilaporkan oleh detikJateng.
Kejadian ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap simbol-simbol nasional, termasuk Pancasila, di kalangan anggota kepolisian.
Kegiatan seperti ini dapat membantu memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pengetahuan dan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.
(Rin)
